Ketik disini

NASIONAL

Semua PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan

Bagikan

* Diserahkan ke PPK Paling Lambat Akhir April

A�

JAKARTA – Potensi korupsi tidak hanya dilakukan PNS di level atas. Namun PNS eselon III, IV, dan V serta staf nonjob juga berpotensi mengeruk uang negara. Atas dasar itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mewajibkan seluruh PNS mengisi laporan harta kekayaan.

Kewajiban pelaporan harta kekayaan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB 1/2015. Dalam surat itu, PNS wajib melaporkan harta kekayaannya dalam laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN). Sementara yang berlaku saat ini hanya untuk para pejabat (PNS/non-PNS) dalam bentuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Meskipun sama-sama berisi laporan harta kekayaan abdi negara, saluran untuk menyampaikan laporan itu berbeda. Untuk LHKPN dilaporkan para pejabat negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan untuk LHKASN dilaporkan masing-masing PNS kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing atau yang mewakili.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menjelaskan, aturan penyampaian LHKASN ini wajib dipatuhi oleh seluruh PNS dan tenaga kontrak pemerintah di instansi pusat maupun daerah. Seperti diatur dalam UU ASN, dinyatakan bahwa ASN adalah PNS dan pegawai kontrak pemerintah.

“Sebagai awalan dan percontohan, aturan ini dijalankan di lingkungan Kementerian PAN-RB dahulu,” jelas menteri kelahiran Bandung itu di Jakarta, Senin (2/2) kemarin.

Yuddy mengatakan seluruh ASN di lingkungan kementeriannya sudah tuntas melaporkan LHKASN Jumat lalu (30/1). Sedangkan di instansi lain diberi waktu untuk mengisi LHKASN hingga tiga bulan ke depan atau sampai akhir April.

Yuddy menuturkan untuk memudahkan pelaporan LHKASN, setiap abdi negara yang sudah mengisi form langsung menyerahkan ke pimpinan unit kerja masing-masing. Selanjutnya oleh pimpinan unit kerja, disampaikan ke pejabat di atasnya hingga ke PPK.

Menurut Yuddy, formulir isian LHKASN ini lebih sederhana dibanding dengan LHKPN. Meskipun tidak mengurangi dari fungsinya sebagai alat pendeteksi kekayaan aparatur negara. Di dalam formulir isian di antaranya terdapat laporan harta kekayaan bergerak, tidak bergerak, keterangan utang-piutang, dan penghasilan-penghasilan lainnya.

Untuk mengawal ketaatan pelaporan harta kekayaan ini, diharapkan upaya pemantauan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) atau inspektorat. Jajaran inspektorat diharapkan membuat rekapitulasi pelaporan LHKASN di instansi masing-masing, dan ditembuskan ke Menteri PAN-RB.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar menyambut baik rencana itu. Namun dia berharap aturan dari Kementerian PAN-RB itu tidak sebatas pada kewajiban mengisi LHKASN saja. Tetapi juga sampai upaya analisa atau tindaklanjut dari laporan kekayaan para PNS itu. “Jangan sampai menumpuk begitu saja,” katanya.

Sebagai perbandingan dalam LHKPN di KPK yang jumlahnya hanya sekian persen dari total PNS di seluruh Indonesia, juga menumpuk tidak dianalisa satu per satu. Padahal fungsi pelaporan harta kekayaan untuk mencegah korupsi, baru bisa dilaksanakan jika setiap laporan itu dianalisis mendalam. “Kekayaan yang mencolok dan tidak sesuai dengan profil PNS, bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Irjen Kemenag Mochammad Jasin mengatakan, aturan pelaporan harta kekayaan untuk semua PNS ini lebih baik dipayungi landasan hukum yang kuat. Tidak hanya sampai pada sebuah surat edaran menteri. Idealnya jika pemerintah ingin serius membuat regulasi pelaporan harta kekayaan, harus amandemen pasal 2 UU 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi. “Sebab dalam pasal itu yang wajib lapor harta kekayaan adalah penyelenggara negara tertentu,” tandasnya.(wan)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys