Ketik disini

Headline Pendidikan

UN Tak Lagi Diintervensi Kepala Daerah

Bagikan

MATARAM – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang menetapkan ujian nasional (UN) tak lagi menjadi penentu kelulusan pada 2015 disambut positif. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB H Rosyadi Sayuti pun mengharapkan kini tidak ada lagi intervensi kepala daerah terhadap UN.

Dipastikan Rosyadi, siswa sekarang bisa melaksanakan UN tanpa ada tekanan dari pihak manapun. ‘’Jika UN sudah tak lagi menjadi penentu kelulusan maka tidak ada lagi intervensi daerah,’’ ujarnya.

Menurut mantan kepala bappeda ini, biasanya persentase kelulusan siswa di tingkat SD, SMP, SMA/SMK kabupaten/kota menjadi pertaruhan gengsi kepala daerah dalam keberhasilan pendidikan di daerah. Beberapa kepala daerah menargetkan kelulusan siswa. Sehingga membuat kepala dinas kabupaten/kota dan jajaran di bawahnya berlomba-lomba untuk meningkatkan kelulusan meski dengan berbagai cara.

Kendati demikian, UN 2015 dinilainya lebih menekankan kepada pelaksanaannya yang jujur. Dimana, guru yang menentukan siswa lulus atau tidaknya. ‘’Kami rasa hanya guru yang tahu kualitas siswa. Sehingga mau tidak diluluskan siswanya hanya guru yang lebih tahu,’’ kata pria yang juga menjadi ketua Kuarda NTB ini.

Rosyadi mengatakan, tugas seorang guru bukan hanya memberikan pengetahuan akademik saja. Melainkan bagaimana bisa menciptakan manusia berkarakter. ‘’Pendidikan itu bukan hanya membuat orang menjadi pintar. Tetapi juga bisa memiliki ahlak mulia,’’ tutur pria asal Lombok Timur ini.

Guru saat ini harus memberikan penilaian kepada siswa dengan jujur tanpa ada suka tak suka. UN 2015 bukan hanya siswa saja yang ditekan untuk jujur. Melainkan guru yang menjadi penentu kelulusan bagi siswa juga harus berlaku yang sama.

Lebih lanjut Rosyadi menuturkan, pelaksanaan UN April mendatang tidak ada hubungann dengan daerah. Semua pengadaan soal dilakukan pusat. Daerah hanya menyiapkan pengawasan saja dan sebagainya.

Terpisah, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB H Muhammad Irfan mengatakan, obyektifitas guru dalam pemberian nilai siswa dapat dijamin jika kepala daerah tidak melakukan intervensi berlebihan kepada satuan pendidikan. Irfan menilai, dugaan campur tangan kepala daerah dalam proses ujian nasional cukup kuat. Sehingga kerap sebagai pemicu kecurangan di sejumlah sekolah.

“Tidak dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan pada UN tahun ini seharusnya  mampu meningkatkan obyektifitas guru, karena proses pendidikan siswa disetiap semester diketahui guru,” ujar pria berkumis ini.

Jika tidak sesuai dengan keriteria kelulusan, para guru diharapkan tetap memberikan nilai secara obyektif. Sehingga menjadi bahan evaluasi satuan pendidikan untuk tahun pelajaran berikutnya.

Kata Irfan, jika kepala daerah tidak memberikan intervensi berlebihan kepada sekolah dalam pelaksanaan UN, pemerintah daerah akan mengetahui gambaran kondisi mutu pendidikan di NTB yang utuh. ‘’Kami berharap guru bisa memberikan penilaian yang obyektifitas tanpa ada intervensi,’’ tukasnya. (jay)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *