Ketik disini

Metropolis

Wagub Instruksikan Inspektorat

Bagikan

* Tindaklanjuti Seluruh Temuan BPK

MATARAM – Wakil Gubernur H Muhammad Amin langsung menginstruksikan Inspektorat Pemprov NTB menindaklanjuti seluruh temuan kerugian negara dalam proyek infrastruktur 2013-2014 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Wagub meminta agar jangan ada satupun rekomendasi BPK yang tidak ditindaklanjuti.

a�?Saya sudah instruksikan Kepala Inspektorat untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang terkait belanja modal infrastruktur itu. Seluruhnya harus ditindaklanjuti. Jangan sampai ada yang tidak,a�? kata Wagub ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Orang nomor dua di NTB ini memastikan, pihaknya juga telah menerima dokumen audit BPK terkait proyek infrastruktur mulai dari November 2013 hingga November 2014. Seluruh hasil audit itu kini tengah dalam proses tindaklanjut di Inspektorat, untuk selanjutnya diteruskan kepada seluruh SKPD yang memiliki proyek di mana BPK menemukan kerugian negara.

Ditanya soal berapa besar kerugian negara yang harus ditindaklanjuti, Wagub mengaku tak hafal seluruhnya. Dia juga tak merinci kergian negara itu ada pada proyek apa saja. a�?Kita memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK itu. Dan kami pastikan itu akan kami jalankan,a�? tandas politisi senior Partai Golkar ini.

Sepanjang 2014 saja, total Pemprov NTB memiliki 274 paket proyek yang dibiayai dari APBD dan 70 paket proyek yang dibiayai APBN. Pagu proyek APBD yang dilelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebesar Rp Rp 705,564 miliar. Sementara pagu proyek APBN sebesar Rp 146,543 miliar.

Menurut Wagub, munculnya temuan kerugian negara dalam hal pembangunan infrastruktur, menandakan masih ada ketidakpatuhan dalam proses pembangunan proyek. a�?Ini tentu menjadi pekerjaan rumah untuk kita pastikan tidak terulang kembali,a�? tandasnya.

Secara umum sebetulnya tiap tahun memang jumlah temuan BPK yang menyangkut kerugian negara terus menurun. Dan itu kata Wagub menandakan proses pengelolaan keuangan daerah terus bertambah baik.

Idealnya memang kata dia, harusnya hal-hal seperti ini tidak ada, karena mengingat proses pengadaan barang dan jasa itu adalah hal rutin yang dijalankan SKPD tiap tahun. Kendati ada perubahan-perubahan aturan, harusnya juga bukan menjadi penghambat untuk menjadikan pengelolaan keuangan benar-benar akuntabilitasnya terjaga.

Seperti temuan-temuan BPK menyangkut kerugian negara dalam audit tahun sebelumnya, kata Wagub, akan ada pengembalian sesuai jumlah kerugian negara dalam tiap proyek ke kas daerah. Pengembalian akan dilakukan para rekanan. Sementara yang terkait dengan temuan administratif, akan dituntaskan dengan cara administratif pula.

Ke depan, dia menambahkan, fokus pemerintah tidak semata untuk menghindari kerugian negara dari sisi pengelolaan keuangan. Namun, juga menghindari kerugian waktu dan kerugian dari sisi sosial kemasyarakatan akibat proyek infrastruktur yang tidak tuntas tepat waktu.

Dia mencontohkan, sejumlah proyek yang tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak tahun 2014, lalu rekanannya mendapat perpanjangan waktu 50 hari lagi. Secara ketentuan, hal seperti itu dibenarkan. Dan tidak ada kerugian dari sisi keuangan daerah. Sebab, rekanan juga bekerja dengan denda harian.

a�?Tapi kalau kita cermati lebih dalam. Sesungguhnya kita tetap rugi, kalau proyek tidak selesai tepat waktu. Kita rugi dari sisi waktu. Rugi dari sisi kemanfaatan oleh masyarakat proyek-proyek yang molor itu,a�? tandasnya. (kus)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys