Ketik disini

Praya

Penyaluran Pupuk Disesuaikan RDKK

Bagikan

PRAYA – Penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer hingga ke petani di Lombok Tengah harus disesuaikan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Jika jatah pada Januari kurangan, maka diambil di bulan Februari, begitu seterusnya. Sehingga, ada jatah bulan tertentu di setiap tahunnya yang akan mengalami kekosongan stok pupuk.

Akibatnya, pupuk menjadi mahal dan langka. Parahnya lagi, ada pupuk dipalsukan. Permasalahan itu terjadi karena pemerintah tidak memperhatikan tambahan luasan area tanam pertanian atau penyesuaian kebutuhan pupuk. Untuk mengatasinya, mau tidak mau dilakukan revisi peraturan dari tingkat provinsi, hingga kabupaten/kota di seluruh NTB.

“Prinsipnya, kami hanya bertugas sebagai perpanjang tanganan produsen. Selanjutnya, yang bertanggungjawab di lapangan adalah pengecer,” kata HM Suharto, bos CV Fortuna, salah satu distributor pupuk di Lombok Tengah (Loteng), kemarin.

Di tangan pengecer, terangnya, pupuk harus tersalurkan dengan benar dan tepat sasaran ke petani. Jika tidak, akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pengecer resmi adalah mereka yang mengantongi surat perjanjian jual beli (SPJB). Jika tidak ada, maka pengecer itu patut dipertanyakan,” ujarnya.

Dikatakan, yang harus diantisipasi adalah pupuk yang disalurkan justru dimainkan oleh pengecer. Dengan cara menjual pupuk antar pengecer. Sehingga, di beberapa pengecer stok pupuk kosong. Untuk CV Fortuna sendiri terdapat 121 pengecer, yang tersebar di enam kecamatan meliputi, Batukliang, Batukliang Utara (BKU), Kopang, Praya Timur, Pujut dan Kecamatan Jonggat.

“Kalau ada masalah di lapangan dan sebagainya, itu menjadi tugas distributor, untuk melakukan pengawasan dan penindakan,” kata Kepala Dinas Koperindag, H Amir Husen.
Dikatakan, distributor harus memegang prinsip penyaluran pupuk tempat tepat sasaran. Tidak kemudian memberatkan pengecer, begitu seterusnya.

“Penyaluran pupuk itu tidak bisa ditunda-tunda. Terlambat sehari saja, tanaman padi para petani terancam. Mereka pun biasanya tidak mau mengambil risiko lebih besar, sehingga terpaksa mereka membeli pupuk dengan harga mahal,” jelasnya.

Dikatakan, pupuk bagi petani merupakan kebutuhan yang mendasar. Sehingga, diperlukan koordinasi dan komunikasi intensif penyedia pupuk dengan pemerintah. Produsen pun diminta untuk melihat fakta di lapangan.

“Jangan selalu beralasan faktor cuaca dan gangguan lainnya,” tegas Amir.
Jika dalam beberapa hari ke depan kondisi pupuk tetap mahal dan langka, maka pihaknya meminta produsen melakukan operasi pasar.

“Saya ingin mata rantai permasalahan pupuk yang selalu terjadi di setiap tahunnya ini ditemukan jawaban dan diatasi secepatnya,” ujarnya.

Pantauan Lombok Post di lapangan, petani menceritakan keluhannya masing-masing. Di antara mereka, ada yang masuk kelompok tani dan tidak. Bagi mereka yang masuk, harga pupuk disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET). Sedangkan, di luar itu, mereka dikenai harga mahal.Potret seperti itu membuat Diskoperindag berharap dinas teknis lain menelusuri.

“Saya masuk di kelompok tani dikenai harga pupuk urea satu karung yang berisikan 50 kilogram sebesar Rp 210 ribu. Itu hanya berlaku di kelompok tani saja. Di luar itu tentunya lain,” lanjut salah satu petani Kecamatan Pujut, Amaq Petemah.(dss)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *