Ketik disini

Metropolis

Raskin Tak Boleh Dibagi Rata

Bagikan

* Pemutakhiran Data Digelar 2015

MATARAM – Secara resmi, Pemprov NTB kemarin me-launching program raskin tahun 2015. Distribusi raskin tahun ini ditargetkan tidak lagi diwarnai aksi bagi rata di tingkat desa. Langkah bagi rata ini adalah penyimpangan dan berpotensi menjadi perkara hukum.

a�?Hasil evaluasi tahun lalu, memang masih banyak permasalahan di lapangan. Titik lemahnya adalah di desa-desa, terutama permasalahan pembagian raskin tidak tepat sasaran,a�? kata Asisten II Pemprov NTB HL Gita Aryadi dalam peluncuran raskin provinsi kemarin.

Peluncuran dihadiri tim raskin dari seluruh kabupaten/kota, para perwakilan dari desa dan juga dari Bulog Divisi Regional NTB. Peluncuran ditandai dengan pemecahan kendi pada truk pengangkut raskin untuk titik distribusi di Kota Mataram.

Seluruh pemangku kepentingan kata Gita harus memiliki kesepahaman yang sama, untuk memastikan distribusi raskin tidak hanya tepat waktu, tapi tepat sasaran dan juga tepat jumlah.

Itu sebabnya, kata Gita, seluruh pihak terkait, tahun ini harus memastikan proses monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berjenjang dan intensif. Andaipun ada warga tidak mampu yang tidak masuk sebagai penerima, maka ada ruang pemutakhiran data untuk mengakomodasi mereka yang tergolong berkah, tapi belum mendapatkan raskin.

Pemutakhiran itu dilakukan dengan menggelar musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Lalu hasil musyawarah itu diserahkan ke tim raskin tingkat kecamatan, untuk kemudian diajukan ke tim raskin di kabupaten/kotadan ditetapkan sebagai acuan distribusi raskin berikutnya.

Secara keseluruhan, raskin Tahun 2015 diperuntukkan untuk 471.566 rumah tangga sasaran dengan jatah 15 kilogram per RTS dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram. Total pagu raskin di NTB tiap bulan mencapai 7.073 ton, dan akan didistribusikan selama 12 bulan sepanjang 2015.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, M Husni Thamrin menambahkan, pihaknya akan mengerahkan 116 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) untuk turut memantau pendistribusian raskin yang tepat waktu. Husni mengatakan, pengerahan TKSK ini memungkinkan, karena masih mencakup ruang lingkup tugas mereka. Operasional para TKSK ini ditopang melalui anggaran dari Kementerian Sosial.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Pemprov NTB, H Manggaukang Raba mengatakan, tahun ini BPS akan melakukan pemutakhiran data terkait jumlah warga tidak mampu di seluruh NTB. Validasi ini tadinya memang akan digelar tahun 2014, namun lantaran ketiadaan dana di APBN 2014, menyebabkan pemutakhiran data ini dilakukan tahun ini.

Normalnya, kata Manggaukang, pendataan penduduk tidak mampu harusnya dilakukan sekali tiga tahun. Terakhir BPS melakukan pendataan serupa melalui program pendataan perlindungan sosial pada 2011, sehingga harusnya digelar lagi pada 2014.

Rencananya, agar data jumlah keluarga tidak mampu pada 2015 lebih akurat, BPS akan menggelar konsultasi publik yang berbasis dusun. Hal ini nanti akan dilakukan dengan menggelar pertemuan dengan para kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat dan tokoh agama. a�?Sehingga tidak akan ada lagi istilah kalau data-data keluarga tidak mampu ini tidak pernah dikomunikasikan terlebih dahulu,a�? tandas Manggaukang.

Di tempat yang sama, Kepala Bulog Divisi Regional NTB, M Sugit Mulyono mengatakan, KPK telah merekomendasikan enam indikator untuk memastikan distribusi raskin berjalan baik. Tidak cukup hanya tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah. Namun, KPK meminta agar distribusi raskin juga harus tepat administrasi, tepat kualitas dan tepat harga. (kus)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *