Ketik disini

Metropolis

Tangani Penyandang Kesejahteraan Sosial, Siapkan Dana Pendamping APBD

Bagikan

* Prioritas M Husni Thamrin, Kepala Dinas Sosial yang Baru

Lama berkutat menangani Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial di Bappeda NTB, menjadi modal utama M Husni Thamrin mengomandoi Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB. Penanganan penyandang kesejahteraan sosial yang masih tinggi di daerah ini, akan menjadi tantangan berat yang harus diretasnya.

DUA hari setelah dilantik dan mengucap sumpah jabatan, Husni Thamrin sudah harus mendapat tamu istimewa. Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa menjejak NTB untuk kali pertama kunjungan kerja dalam kapasitas sebagai Menteri Kabinet Kerja.

Husni sibuk? Sudah barang tentu. Namun, kedatangan Menteri Sosial juga menjadi berkah untuk pria yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Ketahanan Pangan NTB ini. Kepada Menteri Khofifah dia menyampaikan banyak hal, terutama terkait dukungan pemerintah pusat dalam hal penanganan penyandang kesejahteraan sosial di Bumi Gora.
Para penyandang kesejahteraan sosial ini adalah anak-anak telantar, anak yatim kurang mampu, penyandang disabilitas, gelandangan dan juga orang miskin. Tak ada yang bisa menutup mata. Tidak pula Husni. Pada september 2014 misalnya, sesuai hitungan BPS, jumlah penduduk miskin NTB mencapai 816.621 jiwa, atau 17,05 persen dari total populasi seluruh NTB.

Dibanding angka kemiskinan yang dirilis BPS pada Maret 2014, memang ada penurunan mencapai 4.200 jiwa atau 0,19 persen. Namun, tetap harus diakui kalau angka kemisikinan masih tinggi.

Inilah prioritas yang harus ditangani Husni. Imbas angka kemiskinan yang tinggi, telah mengakibatkan banyak keluarga tidak memiliki kemampuan menjalankan peran pengasuhan kepada anak-anak. Sehingga pilihan bagi mereka adalah menempatkan anak-anak mereka di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) atau panti sosial asuhan anak (PSSA).

Hingga tahun lalu kata dia, terdapat 283 LKSA di NTB. Seluruhnya memiliki binaan sebesar 16.108 anak. Sayangnya, kendati anak-anak ini telah tertampung di LKSA, tak seluruhnya mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Total saat ini kata Husni baru 5.016 anak yang telah menerima bantuan secara rutin. Atau hanya 31 persen dari warga binaan seluruh LKSA. Selebihnya, sebanyak 11.092 anak binaan, belum tersentuh bantuan yang sama.

Terkait soal anggaran, pintu telah dibuka oleh Menteri Sosial. Sebanyak 11.092 anak di LKSA yang kini belum mendapat bantuan, telah diusulkan ke Kementerian Sosial untuk mendapat bantuan mulai tahun ini. Mereka akan menjadi bagian dari anak-anak yang akan mendapatkan Kartu Kesejahteraan Sosial, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.

“Usulan ditunggu Ibu Menteri Sosial paling lambat 12 Februari 2015. Dan data sudah kami sampaikan pekan lalu dan saat ini sedang dalam proses. Ada slot untuk 1,7 juta penyandang masalah kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia yang akan diproses tahun ini,” kata Husni.

Pria asli Sumbawa ini akan menyiapkan dana pendamping di APBD. Dana pendamping itu kini tengah dirumuskan pihaknya.

Di luar itu, masih ada hal lain yang harus mendapat perhatiannya. Yakni kasus anak-anak yang di hamili oleh keluarga dekat mereka. Saat ini, yang sedang ditampung dan ditangani Dinas Sosial ada delapan anak. Mereka antara lain dihamili oleh bapak kandung mereka sendiri.

Dia memastikan, pemerintah tak bisa berdiam diri. Husni siap mengabdikan dirinya, menjadi bapak bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di seluruh daerah ini. (kus)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *