Ketik disini

Headline Sumbawa

Tiga Pejabat KSB Diperiksa Kejaksaan

Bagikan

* Saksi Dugaan Korupsi Retribusi Tower

SUMBAWA – Tim dari Kejaksaan Negeri Sumbawa melakukan pemeriksaan terhadap tiga pejabat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pemeriksaan dilakukan di Polres KSB sejak pukul 01.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita, Senin lalu. Pemeriksaan ini dilakukan sekaligus dengan penyitaan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan korupsi pada retribusi menara telekomunikasi Dishubkominfo KSB.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi mengatakan, dokumen yang disita adalah surat perintah tugas dan telaahan staf terhadap tersangka. Pemeriksaan tiga orang pejabat sebagai saksi dilakukan untuk pengembangan kasus tersebut. Penyitaan dan pemeriksaan saksi dilakukan karena kejaksaan mendapatkan fakta baru berupa sejumlah uang dari provider juga dari asosiasi. Dana tersebut langsung masuk ke rekening milik tersangka, Bagus.

”Kami terus melakukan pengembangan untuk mencari fakta dan bukti lainnya,” kata Sugeng.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sumbawa, Iwan Kurniawan menambahkan, tiga orang pejabat itu adalah Kabag Humas Setda KSB Najamuddin Ami, Kadishubkominfo KSB Manawari dan Staff Fungsional Inspektorat KSB Marwan.

Dipaparkan, Manawari diperiksa seputar kapasitasnya sebagai Kadishubkominfo KSB. Yang bersangkutan dimintai keterangan seputar surat perintah tugas terhadap tersangka Bagus. Selain itu, dia juga dimintai keterangan terkait telaahan staf yang meminta untuk membuat rekening penampung guna keperluan retribusi. Tapi belum memberikan persetujuan atas hal itu.

Sementara Najamuddin, diperiksa seputar kapasitasnya saat itu selaku sebagai juru pungut di Dishubkominfo KSB. Dalam hal ini, dibuat rekening spesimen di salah satu bank untuk pembayaran retribusi sebelum disetorkan ke kas daerah. Dimana tanda tangan dari Najamuddin dan tersangka Bagus digunakan sebagai spesimen dalam rekening tersebut. Namun Najamuddin tidak mengetahui adanya penarikan, karena saat itu dia dimutasi.

Terkait Marwan, diperiksa seputar kapasitasnya saat itu sebagai PLH Kadishubkominfo. Dalam hal ini, Marwan mengaku tidak yakin jika dokumen surat perintah tugas, telaahan staf dan SK penunjukkan tersangka Bagus dan Najamuddin sebagai juru pungut ditandatangani olehnya. Sebab, PLH tidak berwenang untuk mnandatangani surat keputusan.

”Ini masih kita telusuri. Kita juga masih berkoordinasi dengan Dishubkominfo tentang surat-surat itu. Karena arsip aslinya belum ditemukan,” terang Iwan.

Rencananya, sejumlah saksi ini akan kembali diperiksa Jumat pekan ini. Adapun total kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan hasil perhitungan BPKP sekitar Rp 224 juta lebih. (run)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *