Ketik disini

Praya

Penyusun Keputusan Bupati Dipertanyakan

Bagikan

PRAYA – Perwakilan warga Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah mempertanyakan penyusun Keputusan Bupati, Nomor 47 Tahun 2015, tertanggal 2 Februari lalu, tentang pemberhentian sementara Kepada Desa (Kades) Serage, atas nama Mese, dan menunjuk pelaksana tugas (plt) Kades baru.

Pasalnya, dalam keputusan itu, warga memandang Kades setempat, belum melalui proses persidangan. Sehingga, seharusnya pejabat teknis, yang menyusun Keputusan Bupati itu menunggu kepastian hukum Kades. Bukan sebaliknya.

Parahnya lagi, dalam keputusan itu, tidak terlampirkan untuk DPRD Loteng. Mereka pun mencurigai, pegawai atau pun pejabat, yang membuat Keputusan Bupati itu asal-asalan. a�?Yang saya takutkan sekarang, Desa Serage pasti akan mencekam, gara-gara kegaduhan dari Keputusan Bupati tersebut,a�? kata anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Serage Suryadi, kemarin saat melaksanakan hearing di gedung DPRD Loteng.

Di hadapan Ketua DPRD Loteng Puaddi FT, Asisten I Sekda Loteng HM Amin, kepala BPMD Lalu Aris Munandar, dan Kabag Hukum Mutawali. Dia menilai, landasan hukum diterbitkannya Keputusan Bupati itu lemah. Apalagi, mengacu kepada surat Kejaksaan Negeri (Kejari) Nomor B-595/P.2.11/Fd.1/03.2014, tertanggal 2 Maret 2014, dan surat BPD Serage Nomor 09/BPD-Ds/IX/2013, tertanggal 24 September 2013.

Berbagai terbitan surat itu, menurutnya tidak dilandasi dengan ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan berlaku. Khususnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, tentang peraturan pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Di mana, ungkapnya dalam aturan itu, belum ada aturan turunan yang memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi Kades, yang sementara ditetapkan tersangka oleh kejaksaan, atau kepolisian, kemudian diberhentikan. a�?Kami melihat, persoalan Kades Serage, terkesan dipolitisasi oleh pihak-pihak terkait,a�? ujarnya.

Asisten I Sekda Loteng HM Amin mengatakan, setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah, tentu memiliki kekuatan hukum, yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, pihak-pihak yang disebut dalam keputusan itu, mau tidak mau harus menjalankannya.

a�?Kami dari legislatif, menginginkan jangan sampai masyarakat dirugikan. Perjalanan roda pemerintahan desa, harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku,a�? sambung ketua DPRD Loteng Puaddi FT.(dss)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *