Ketik disini

Metropolis

Tarif Baru Angkutan di Meja Gubernur

Bagikan

MATARAM – Saat ini diperkirakan sebanyak 50 jabatan struktural lingkup Pemprov NTB sedang lowong. Sebagian besar adalah jabatan eselon III. Sebanyak 18 jabatan eselon III bahkan lowong lantaran adanya pejabat promosi dan juga pembentukan dua SKPD baru yakni Biro Humas dan Protokol dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Muhammad Suruji kepada wartawan kemarin mengatakan, sebanyak 10 jabatan struktural eselon III lowong sejak tahun lalu. Empat posisi eselon III ini lowong lantaran pejabatnya dicopot sebagai sanksi tindakan indisipliner. Dua di antaranya adalah posisi Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah.

Sementara tahun lalu juga terdapat 21 jabatan eselon IV yang lowong. Tujuh di antaranya lantaran pejabatnya telah dicopot, juga akibat tindakan tegas gubernur pada pejabat indisipliner. Sisanya lowong lantaran pejabatnya memasuki masa pensiun.

Sementara itu, akibat mutasi 24 pejabat eselon II pekan lalu, saat ini terdapat lima jabatan eselon II yang lowong ditinggal oleh pejabat yang promosi ke eselon II. Jabatan lowong akibat promosi ini yakni Sekretaris Dishubkominfo NTB, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas Pendapatan, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dikpora NTB dan Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Bappeda.

Selain itu kata Suruji, akan dibutuhkan sejumlah jabatan eselon III yang baru untuk posisi dua SKPD baru yakni Biro Humas dan Protokol dan BPKAD. Termasuk juga jabatan lowong untuk pucuk pimpinannya, yakni pejabat eselon IIb.
Namun, kata mantan Kepala BKD Lombok Timur ini, khusus untuk dua SKPD baru ini, pengisiannya akan menunggu APBD Perubahan 2015 yang diperkirakan baru disahkan di DPRD NTB pada Juni 2015.

Soal kapan jabatan ini akan diisi, Suruji belum memastikannya, sebab merupakan prerogatif penuh Gubernur.

Dia menegaskan, penyiapan pejabat struktural ini dilakukan dengan menggelar uji kompetensi. Tidak boleh ada jabatan struktural yang diisi yang tak lulus uji kompetensi. Dan uji kompetensi serupa baru bisa diikuti pejabat yang tak lulus tersebut setelah dua tahun lagi. (kus)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys