Ketik disini

Metropolis

Perampingan UPT Masih Digodok

Bagikan

MATARAM – Perampingan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah lingkup Pemprov NTB hingga kini masih dalam proses penggodokan. Kajian masih dilakukan mengingat ada UPT yang posisinya dinilai tumpang tindih dengan bidang yang ada di SKPD.

Kepala Biro Organisasi Pemprov NTB Tribudi Prayitno pada Lombok Post, kemarin mengatakan, proses penataan kembali UPT ini masih terus dilakukan. Total saat ini Pemprov NTB memiliki 79 UPT. Beberapa UPT di antaranya sudah memiliki peraturan gubernur, tapi keberadaan personilnya belum disiapkan sedari awal kendati Pergubnya telah ada sejak 2008.

a�?Kami belum bisa sampaikan kapan kajian tentang UPT ini akan tuntas. Saat ini kami masih terus mematangkannya. Untuk kemudian nanti kami sampaikan kepada pimpinan,a�? kata Tri yang baru sepekan menjabat Kepala Biro Organisasi ini.

Rasionalisasi keberadaan UPT ini tadinya menjadi program 99 hari pemerintahan Gubernur TGB HM Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H Muhammad Amin sejak dilantik pada 17 Desember 2013. Namun, dalam rentang waktu 99 hari saat itu tidak selesai. Bahkan berlanjut hingga sekarang.

Mantan Juru Bicara Pemprov NTB ini mengatakan, sejumlah UPT kini memang ada yang memiliki tugas dan fungsi mirip seperti bidang di SKPD. Dia mencontohkan di Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian misalnya ada Balai Penelitian dan juga Bidang Penelitian.

Ada juga di Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki Bidang Bina Marga untuk menangani jalan. Namun, di sisi lain juga memiliki Balai Pemeliharaan Jalan. Untuk Wilayah Pulau Lombok, Wilayah Sumbawa dan Dompu dan Bima.

Belum diketahui, dari 79 UPT yang ada saat ini akan tersisa jadi berapa. Yang jelas kata Tri, fungsi layanan kepada masyarakat dari UPT tak akan terhenti kendati nanti akan ada UPT yang dibubarkan.

Di luar itu, kata dia, akan ada unit layanan yang juga kemungkinan akan ditingkatkan statusnya menjadi UPT. Ini misanya berpotensi terjadi pada Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Saat ini LTSP masih menjadi semacam unit layanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dikomandoi koordinator yang juga Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans.

a�?Kami juga sudah menggelar sejumlah diskusi dengan berbagai pihak. Termasuk juga lembaga non pemerintah yang banyak terlibat dalam hal perlindungan para TKI. Dan mereka juga mendorong agar LTSP bisa menjadi sebuah UPT tersendiri, sehingga pelayanan menjadi kian baik,a�? tandas pria yang karib disapa Yiyit ini.

Dalam rasionaliasi UPT ini kata dia, berkembang juga opsi untuk mengedepankan fungsi layanan di UPT, sehingga akan ada pula kajian terkait jabatan struktural di masing-masing UPT.

Saat ini, UPT dipimpin oleh pejabat eselon III. Kemudian di dalamnya ada sedikitnya tiga pejabat eselon IV, termasuk kasubag TU. Akan dikaji, apakah pejabat eselon IV di UPT cukup hanya berupa kasubag TU, atau tetap seperti saat ini. a�?Opsi-opsi ini akan terus dikaji sehingga prinsip efesiensi dan efektivitas kinerja UPT seperti direktif Pak Gubernur bisa benar-benar berjalan maksimal,a�? tandasnya. (kus)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys