Ketik disini

Metropolis

Dijamin! Payung Hukum Segera Siap

Bagikan

* Terkait Rapat SKPD di Hotel

MATARAM – Payung hukum tertulis untuk seluruh SKPD agar bisa menggelar pertemuan di hotel akan siap dalam waktu dekat. Kendati begitu, seluruh SKPD diminta tak khawatir untuk menjalankan rapat dan pertemuan di hotel, kalau harus digelar saat ini.

“Saat ini sedang dalam proses,” kata Asisten II Pemprov NTB HL Gita Aryadi, kepada Lombok Post, Selasa (9/3).

Dia memberi tanggapan atas sejumlah SKPD yang hingga kemarin belum berani menggelar pertemuan di hotel, lantaran belum ada aturan tertulis yang menjadi payung hukum dari Gubernur.

Gita mengatakan, Gubernur sudah menegaskan akan pasang badan, terhadap pelarangan rapat di hotel yang merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 11/2014. Memang baru pernyataan lisan secara terbuka. Namun, seluruh SKPD harusnya tak perlu risau untuk mengambil keputusan.

“Pak Gubernur sudah tegas. Beliau akan pasang badan. Ini harusnya menjadi rujukan bagi seluruh kepala SKPD,” tandas Gita. Di satu sisi, dia memang tak menyalahkan SKPD. Sebab, seharusnya memang instruksi pimpinan dibuatkan tertulis. Dan itu yang kini sedang disiapkan.

Mantan Kadisbudpar NTB ini mengatakan, andai pun sebelum instruksi tertulis ditandatangani Gubernur, pihaknya pun siap memberikan rekomendasi tertulis, pada seluruh SKPD yang hendak menggelar rapat dan pertemuan di hotel.

Gita berharap, agar pertemuan dan rapat yang telah dirancang SKPD di hotel, tidak tertunda dan dimundurkan waktunya, hanya lantaran masih menunggu payung hukum.

“Pak Gubernur sudah menginstruksikan. Bahwa Asisten II diberi kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi tertulis. Dan rekomendasi ini juga menjadi acuan bagi kepala SKPD untuk menggelar rapat dan eprtemuan di hotel,” tandas Gita.

Sementara payung hukum secara komprehensif memang saat ini tengah digodok oleh Biro Keuangan, Inspektorat, Disbudpar. Baru kemudian nanti dikaji Biro Hukum, sebelum ditandatangani Gubernur dan berlaku.

Menurut Gita, memang nanti akan diatur pertemuan dan rapat seperti apa yang bisa digelar di hotel. Kemungkinan yang terkait dengan rapat dan pertemuan yang melibatkan pihak luar. Bukan pertemuan dengan agenda internal masing-masng SKPD. “Aturannya nanti dibuat tidak multi tafsir,” janjinya.

Saat ini pun kata Gita, pertemuan di hotel, telah dimulai oleh Disbudpar NTB dengan agenda rapat kerja kebudayaan dan pariwisata, menghadirkan seluruh perwakilan dinas pariwisata dari kabupaten/kota se NTB. Termasuk juga para pemangku kepentingan. “Jadi silakan SKPD lain menyusul langkah Disbudpar NTB,” tandas Gita. (kus/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *