Ketik disini

Metropolis

Komisi III Akan Pelototi Biro Keuangan

Bagikan

* Iswandi : Hibah-Bansos Tanggung Jawab SKPD

MATARAM – Komisi III DPRD NTB akan lebih fokus mengawasi SKPD mitra kerja. Sebab, dengan bidang keuangan saja, hanya ada beberapa SKPD saja yang akan diawasli, salah satunya Biro Keuangan. “Setelah pisah dengan ekonomi, kita bisa lebih konsen awasi,” kata Ketua Komisi III Johan Rosihan kepada Lombok Post, Selasa (9/3).

Kata Johan, saat ini Biro Keuangan sudah memiliki sistem yang berjalan, tinggal dijalankan. Sehingga hal yang paling pkok adalah bagaimana melakukan manajemen staf saja. Meskipun diakui, saat ini jumlah SDM yang memiliki kemampuan akuntansi masih minim. Peran yang dimainkan Biro Keuangan adalah bagaimana berperan penjaga arus kas dan sistemnya. Termasuk soal pengelolaan hibah/bansos. “Saya rasa, apa yang dilakukan Ibu Selly (Karo Keuangan sebelumnya,Red) bisa ditiru. Itu standar yang baik,” tegas Johan.

Tahun ini, jumlah  Biro Keuangan akan mengelola hibah dan bansos yang dikelola provinsi tahun ini, jumlahnya sangat besar. Mencapai Rp 585 miliar. Sebanyak Rp 459 miliar di antaranya berupa hibah untuk program Bantuan Operasional Sekolah. Sisanya, berupa hibah dan bansos yang tersebar di seluruh SKPD senilai Rp 126 miliar. “Ini baru hibah dan bansos berupa uang saja,” kata Iswandi.

Masih ada lagi hibah dan bansos berupa barang. Nilainya juga tak sedikit. Hibah dalam bentuk barang nilainya mencapai Rp 194 miliar. Sementara bansos dalam bentuk barang nilainya Rp 5,8 miliar.

Iswandi meminta seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov NTB diingatkan membentuk tim evaluasi untuk penerima dana hibah dan bansos. Mulai APBD NTB 2015, jaminan dana hibah dan bansos tidak disalahgunakan, tepat sasaran dan tepat waktu, menjadi tanggung jawab penuh SKPD.

Kewajiban membentuk tim evaluasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah NTB No 900/955/Keu/2015, tertanggal 6 Maret 2015 yang ditujukan kepada seluruh kepala SKPD. “Evaluasi dan kajian teknis yang mendalam SKPD, akan menghapus stigma kalau hibah dan bansos adalah program bagi-bagi uang pemerintah,” tandasnya.

Selain tim evaluasi kata Iswandi, seluruh SKPD juga diwajibkan membuat standar operasional prosedur (SOP). Antara lain mengatur evaluasi permohonan hibah dan bansos, tata cara perncairan, dan siapa saja yang berhak menerima. “Kita harapkan, ini ada dan dibuat seluruh kepala SKPD. Sehingga para penerima juga paham dan memiliki bayangan soal kapan waktu pencairan,” tandasnya. “Dengan SOP, maka nanti akan jelas. Titik krusialnya ada di mana,” terangnya. (kus/mni/R9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *