Ketik disini

Headline Metropolis

Komisi III Pelototi Biro Keuangan

Bagikan

* Iswandi: Hibah dan Bansos Tanggung Jawab SKPD

MATARAM – Komisi III DPRD NTB akan lebih fokus mengawasi SKPD mitra kerja. Salah satunya, Biro Keuangan. “Setelah pisah dengan ekonomi, kita bisa lebih konsen awasi,” kata Ketua Komisi III Johan Rosihan kepada Lombok Post, kemarin.

Menurut Johan, saat ini Biro Keuangan sudah memiliki sistem, tinggal dijalankan. Hal yang paling pokok, bagaimana melakukan manajemen staf saja. Meskipun jumlah SDM yang memiliki kemampuan akuntansi masih minim.  Peran yang dimainkan Biro Keuangan, bagaimana menjaga arus kas dan sistemnya. Termasuk soal pengelolaan hibah/bansos. “Saya rasa, apa yang dilakukan Ibu Selly (Karo Keuangan sebelumnya, Red) bisa ditiru. Itu standar yang baik,” tegas Johan.

Tahun ini, hibah dan bansos yang dikelola Biro Keuangan mencapai Rp 585 miliar. Rp 459 miliar di antaranya berupa hibah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sisanya, hibah dan bansos yang tersebar di seluruh SKPD senilai Rp 126 miliar. “Ini baru hibah dan bansos berupa uang saja,” kata Iswandi.

Masih ada lagi berupa barang. Nilainya juga tak sedikit. Hibah dalam bentuk barang mencapai Rp 194 miliar. Sementara bansos dalam bentuk barang Rp 5,8 miliar.

Iswandi meminta seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov NTB membentuk tim evaluasi untuk penerima dana hibah dan bansos. SKPD harus menjamin dana hibah dan bansos tidak disalahgunakan, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Kewajiban membentuk tim evaluasi tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah NTB No 900/955/Keu/2015, tertanggal 6 Maret 2015 yang ditujukan kepada seluruh kepala SKPD. “Evaluasi dan kajian teknis yang mendalam akan menghapus stigma kalau hibah dan bansos adalah program bagi-bagi uang pemerintah,” tandasnya.

Selain tim evaluasi, kata Iswandi, seluruh SKPD diwajibkan membuat standar operasional prosedur (SOP). Antara lain, mengatur evaluasi permohonan hibah dan bansos, tata cara pencairan, dan siapa saja yang berhak menerima. “Kita harapkan, ini ada dan dibuat seluruh kepala SKPD. Sehingga para penerima juga paham dan memiliki bayangan soal kapan waktu pencairan,” tandasnya. “Dengan SOP, maka nanti akan jelas. Titik krusialnya ada di mana,” terangnya. (kus/mni/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *