Ketik disini

Headline Metropolis

Perusahaan Siluman Kibuli Pemerintah

Bagikan

* Kantor Hanya Kos-kosan, Ikut Main Tender

MATARAM – Banyak perusahaan siluman berhasil mengibuli Pemkot Mataram. Mereka mendaftar secara resmi, namun setelah dikroscek, perusahaan tersebut fiktif alias siluman.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Mataram menemukan ada empat perusahaan siluman. Inisialnya, PT TLS di bidang pengerah tenaga kerja asing, PT GA di bidang EO, CV BSR dan CV NM di bidang pariwisata.”Saat kami kunjungi tidak ada aktivitas di sana,” ungkap Pengawas Tenaga Kerja Asing Mura Yuliana.

Ia menuturkan, awalnya mereka hendak survei terkait ketenagakerjaan. Namun di kantor itu tidak ada karyawan atau pengurus. Hanya berupa kos-kosan, papan nama juga tidak ada. Sementara dalam daftar yang dimiliki, di lokasi tersebut terdapat empat perusahaan. ”Pemeriksaan tidak bisa dilakukan,” katanya.

Pengawas tenaga kerja lainnya, Nyi Ayu Nurmayanti mengatakan, hal itu membuat mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan maksimal. Sebab tidak jelas siapa karyawan, berapa jumlahnya, dan apa saja aktivitas mereka.

Kepala Disosnakertrans Mataram H Ahsanul Khalik belum bisa memastikan motif perusahaan seperti itu. Namun, dampak perusahaan siluman ini cukup banyak. Misalnya, pemerintah kesulitan mengawasi tenaga kerja.

Tak hanya itu, tenaga kerja asing juga tidak bisa dikontrol. Bahkan, kerugian materi karena tidak menyetor retribusi pada pemerintah juga pasti terasa. Parahnya lagi, perusahaan siluman berpotensi menyebabkan masalah hukum di kemudian hari. ”Kami mencium ada indikasi untuk mengelabui pemerintah,” kata mantan staf ahli ini.

Diduga, perusahaan ini ingin mengakali aturan agar terhindar dari pajak. Alamat di Mataram hanya sebagai kedok, mereka beroperasi di kabupaten lain. Dengan cara itu mereka bisa terhindar dari pajak atau retribusi banyak. Misalnya di Mataram mereka mengaku sudah membayar retribusi di KLU, tapi di KLU klaim bayar di Mataram. ”Ada kemungkinan perusahaan siluman masih banyak di tempat lain,” kata Khalik.

Dengan temuan itu, ia berharap pemberian izin terhadap perusahaan bisa lebih hati-hati. Lurah harus selektif memberikan surat keterangan domisili terhadap perusahaan di wilayahnya. Sedangkan BPMP2T Mataram harus selektif dalam memberikan izin. ”Dipastikan dulu kondisi perusahaan ini,” pesannya.

Jumlah perusahaan di Mataram sebanyak 836, dan yang sudah memiliki wajib lapor hanya 700 perusahaan. Dokumen wajib lapor ini bisa digunakan dalam tender. ”Sisanya yang belum terus kita imbau untuk membuat wajib lapor,” imbuhnya.(ili/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *