Ketik disini

Headline Kriminal

Hmmm…Enaknya Jadi Koruptor

Bagikan

* Penegak Hukum Dianggap Macan Ompong

MATARAM – Capaian penegak hukum, khususnya dalam menindak kasus korupsi di NTB, dinilai, masih jauh dari harapan. Sanksi yang dijatuhkan kepada koruptor tak sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

“Kalau penegakan hukumnya memble, bagaimana mau memberikan efek jera. Enaknya jadi koruptor,” sindir  Aziz Fauzi, Divisi Hukum dan Peradilan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, dalam diskusi bertajuk Anomali Pemberantasan Korupsi dan Upaya Penyelamatan Kerugian Negara yang digelar, selasa (10/3).

Tudingan itu berdasarkan pemantauan Somasi NTB selama tahun 2014. Data dikumpulkan dari pantauan langsung di Pengadilan Tipikor, serta melalui pemberitaan di media massa.
“Sepanjang tahun 2014, kita memantau 23 perkara korupsi dengan 54 orang terdakwa di PN Mataram,” imbuhnya.

Yang mencengangkan, kata Aziz, sebagian besar terdakwa tersebut dijatuhi putusan hukum minimal. Ia merinci, 51 orang koruptor yang menjadi terdakwa telah diputus hukuman ringan. Antara satu bulan hingga empat tahun penjara.

Sedangkan, tiga orang terdakwa diputus dengan hukuman sedang, antara 4,1-10 tahun penjara. Bahkan, tak seorang pun koruptor yang diputus dengan hukuman maksimal, yakni di atas 10 tahun penjara.

“Jadi, dominan pengadilan tipikor PN Mataram menjatuhkan hukuman minimal,” kata Aziz.
Dari perkara korupsi yang bergulir di pengadilan  sepanjang tahun 2014, hanya 21 perkara yang ditemukan kerugian negaranya. Total kerugian tercatat Rp 11 miliar lebih. Sementara, beberapa perkara tak ditemukan kerugiannya karena merupakan perkara suap.

Namun, sangat disayangkan, kerugian negara yang timbul tidak diimbangi dengan penjatuhan uang pengganti yang proporsional. Tercatat, dari 54 orang terdakwa, hanya 19 di antaranya yang dibebankan uang pengganti.Total uang pengganti hanya sebesar Rp 2,2 miliar.

“Hanya sekitar 20,83 persen kerugian negara yang tergantikan. Selebihnya negara masih menanggung rugi besar,” kata Aziz.

Padahal, Rp 11 miliar lebih menjadi kerugian negara pada kasus korupsi di tahun 2014, bukanlah nominal kecil. Dana sebesar itu, lanjut Aziz, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat.

“Kalau dikonversi, kerugian negara itu bisa dipakai untuk menyalurkan ratusan ribu ton beras miskin. Bisa untuk menambah dana BOS bagi siswa tak mampu, hingga untuk menunjang fasilitas kesehatan,” tegas Aziz.

Selain membebankan uang pengganti untuk kerugian negara, sejumlah koruptor juga dikenakan denda untuk memberi efek jera. Namun, kenyataannya, puluhan koruptor tidak dikenakan denda. Hanya 29 orang terdakwa yang dibebankan membayar denda dengan total keseluruhan Rp 2,4 miliar.

Tidak hanya Somasi NTB yang dibuat geram oleh lemahnya penegakan hukum terhadap para koruptor. Salah seorang akademisi, Samsul Hidayat juga mengungkapkan kekecewaan yang senada.
Menurutnya, putusan hukum bagi koruptor  kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Hukuman ringan yang dijatuhkan jelas tak akan memberi efek jera.

“Penegak hukum, baik itu jaksa maupun kepolisian jangan jadi macan ompong,” kata Samsul.

Ia menekankan, penegak hukum harus memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, hukuman bagi koruptor pun harus luar biasa. “Hakim juga harus berani membuat putusan. Koruptor itu harus dibuat miskin dan malu agar jera,” tandas dosen hukum Unram terebut.(uki/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *