Ketik disini

NASIONAL

Mufti Australia Ikut Lobi PBNU

Bagikan

* Eksekusi Mati Tunggu Mary Jane

JAKARTA – Berbagai upaya terus dilakukan Australia untuk “menahan” eksekusi mati dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Tokoh Islam di negeri kanguru itu pun ikut dikerahkan melobi organisasi maupun tokoh Islam di Indonesia.

Kemarin, Mufti (pemimpin Islam) Australia Syech Kafrawi Abdurrahman Hamzah khusus datang ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bersama anggota Senat Australia Nick Xenophon, dia ikut meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warganya, bisa ditunda.”Kami ingin mengetuk hati PBNU sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia, selain juga (mengetuk hati) umat agama lain, termasuk pemerintah Indonesia,” kata Syech Kafrawi Abdurrahman Hamzah di kantor PBNU, Jakarta.

Menurut dia, kedua warga negaranya yang masuk list eksekusi mati sudah menunjukkan keinginan bertobat. Keinginan itu, lanjut dia, bahkan sangat kuat. “Islam adalah agama rahmat, mengedepankan pengampunan, maka sudah sewajarnya dua warga Australia itu mendapatkan pengampunan,” singgung imam masjid Afghan, di Adelaide, Australia, tersebut.

Pada kesempatan itu pula, dia menyadari, pemberlakuan hukuman mati sepenuhnya hak pemerintah Indonesia. Karena hal itu, seperti halnya pemerintah Australia, dia juga tidak meminta pembatalan. “Kami (hanya) mohon eksekusi untuk ditunda,” tandasnya.

Ketua Umum Tanfidziyah PBNU Said Aqil Siroj berhalangan hadir pada pertemuan tersebut. Dua delegasi Australia tersebut diterima Syuriah PBNU Masdar F. Mas’udi, Sekjen PBNU Marsyudi Syuhud, Ketua PBNU Mohammad Maksoem Mahfudz, Slamet Efendi Yusuf, Iqbal Sullam, dan Kacung Marijan.

Sejak jauh-jauh hari, PBNU telah bersikap menyangkut pelaksanaan hukuman mati. Secara garis besar, PBNU mendukung langkah tegas pemerintah. Pertimbangan yang kerap disampaikan adalah terkait kerusakan dengan cakupan luas yang bisa ditimbulkan dari narkoba.

Kemarin, sikap tersebut ditegaskan kembali di depan delegasi Australia. Secara garis besar disampaikan, NU sangat selektif ketika memutuskan mendukung pelaksanaan hukuman mati.

Penolakan, misalnya, pernah disampaikan saat pemerintah Mesir akan mengeksekusi mati tahanan politiknya beberapa waktu lalu. “Ketika itu, kami bersurat ke PBB agar bisa menghentikan itu. Tapi kalau narkoba ini beda, karena narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya,” tegas Marsudi.

Selain melobi PBNU, utusan Australia juga menemui mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi di kediamannya, kompleks Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, Jumat (6/3). Namun, seperti halnya PBNU, tokoh yang kini dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu tetap pada posisinya. Yaitu, mendukung pemerintah melaksanakan hukuman mati.

Eksekusi terpidana mati saat ini masih menggantung karena menunggu proses hukum salah satu terpidana mati, Mary Jane. Bila putusan sidang PK Mary keluar dan hukuman terhadap warga Filipina tersebut tidak berubah, Kejagung akan mempertimbangkan pemindahan Mary. Sehingga, eksekusi terhadap 10 terpidana mati bisa segera dilakukan.

Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, Kejagung menghormati proses hukum yang berlangsung. “Ini bukan soal membuat respon negative negara lain, murni hanya penegakan hukum,” katanya saat dihubungi.

Putusan PK kasus Mary Jane diharapkan keluar secepatnya. Sehingga, Kejagung bisa menentukan sikap, apakah akan memindahkan Mary atau tidak. “Tergantung, bagaimana hasil putusan PK. Ada kemungkinan hukuman bisa berubah, bila ternyata sebaliknya, tentu dikirim ke Nusakambangan,” jelas Jaksa Agung.

Terkait rencana terpidana mati lainnya, Raheem mengajukan PK karena menemukan novum atau bukti baru? Jaksa Agung menjelaskan, semua pihak bisa melihat jika upaya PK itu hanya langkah mengulur waktu. Namun, Kejagung memastikan mengacu pada kesepakatan bersama antara penegak hukum. “PK masih tidak bisa berkali-kali, menunggu pembuatan aturan teknis,” ujarnya.

Yang juga penting, setiap negara, seperti Australia dan Brasil harus menghormati kebijakan Indonesia. Pasalnya, sesuai data Kejagung pada 2014 terdapat 4 juta anak usia produksi yang menjadi korban peredaran narkotika.Karena itu, dalam proses eksekusi terpidana mati ini tidak dilihat siapa sosoknya, tapi kejahatan yang dilakukannya. “Ini kejahatan luar biasa,” ujar Prasetyo.

Sementara Kuasa Hukum Raheem Aqbaje, Utomo Karim mengatakan seharusnya dilihat bagaimana sikap dari setiap terpidana. Misalnya, Raheem yang memiliki bukti surat dukungan dari Badana Lapas (Bapas), Kepolisian, Pamong Praja, Korban dan Masyarakat agar hukuman mati itu diubah menjadi hukuman pidana sementara. “Bentuk dukungan semacam ini membuktikan bahwa prilaku baik telah meluluhkan semua orang,” tegasnya.

Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mendorong pemerintah segera melaksanakan eksekusi. Menurutnya, isu-isu terkait rencana pemerintah tersebut sudah meluas tak terkendali. Hal tersebut justru bisa melukai pemerintah Indonesia jika terus dibiarkan.”Jangan sampai tersebar fitnah di Masyarakat. Saat ini, mulai isu penyadapan Jokowi oleh Australia, hingga identitas tesembunyi dari duo Bali Nine. Meskipun terus disangkal, kalau terus dibiarkan pasti spekulasi semakin menguat,” tambahnya.

Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah pun tak perlu terlalu takut hubungan bilateral bakal rusak. Pasalnya, ikatan antara dua negara tetangga itu lebih kuat daripada yang dikira. Karena itu, Teuku yakin hubungan tersebut tak akan putus hanya karena penegakan hukum kali ini.”Perlu diingat bahwa Australia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Beasiswanya pun juga sudah menghasilkan pejabat negara besar seperti Marty Natalegawa hingga Boediono. Pemerintah seharusnya tak perlu terlalu paranoid,” ujarnya. (dyn/idr/bil/kim/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *