Ketik disini

Opini

Pendidikan Etika Lebih Membutuhkan, Parpol Harap Bersabar

Bagikan

* Oleh: Muh Afet, SH (Alumni Fajultas Hukum Unram dan Pengajar Mata Kuliah Etika)

WACANA mengenai alokasi APBN sebesar Rp. 1 T pertahun untuk parpol tidak bisa dianggap sebagai angin yang berlalu. Kendati Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui bahwa wacana yang ia inisiasikan itu masih belum tepat diterapkan saat ini, tetapi a�?bolaa�� sudah terlanjur bergulir dan tidak sedikit pemain besar (elite politik) yang menyambutnya dengan baik.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, misalnya, dalam kesempatan yang berbeda mengatakan bahwa dana Rp. 1 T itu masih kecil jika dibandingkan dengan APBN yang mencapai Rp. 2.050 T. Entah dengan pertimbangan apa sang wakil rakyat berkata seperti itu, seolah-olah urusan Negara kita yang besar ini hanya melulu soal perpolitikan. Dia beralasan bahwa negara lain sudah menerapkan itu, seoalah-olah negara yang dijadikannya sebagai perbandingan memiliki masalah sekompleks permasalahan negara kita dan seterbatas kekayaannya seperti negara kita.

Wacana ini tidak boleh tenggelam di antara a�?popularitasa�� H. Lulung atau beli rumah berhadiah isteri, karena dengan dukungan dari banyak elite politik, sewaktu-waktu wacana ini bisa menjadi program nyata. Masyarakat harus peduli dan ikut memikirkan setiap langkah yang diambil pemerintah, entah itu untuk mendukungnya atau menolaknya.

Mewujudkan program kerja memang bukan masalah, hanya saja harus ada skala prioritas. Pelaksanaan Program yang tidak urgen jangan sampai didahulukan dari program-program yang jauh lebih urgen yang masih menjadi PR pemerintah dan wakil kita di senayan. Program pengalokasian dana APBN sebesar Rp. 1 T (angka yang belum pasti, bisa saja lebih atau kurang) akan menambah ironis bangsa kita, jika kita melihat perekonomian rakyat yang masih juga belum sejahtera dan pendidikan yang masih jauh dari tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kita harus menimbang-nimbang apakah hendak mendukung atau menolak wacana ini, tetapi jangan sampai menganggapnya sebagai angin yang berlalu.

Permasalahan atau alasan

Argumen umum yang dipakai oleh pihak-pihak yang mendukung wacana ini ialah bahwa uang belanja partai yang bersumber dari iuran, sumbangan, dan alokasi APBN/APBD selama ini masih belum cukup. Kekurangn itu kemudian membuat kader partai sibuk mencari dana tambahan sehingga kurang memberi perhatian pada konstituen. Kekurangan itu juga disebut sebagai faktor yang mendorong kader partai untuk berbuat korup, oleh karena itu alokasi dana Rp. 1 T ini berguna untuk mencegah korupsi.

Mencermati argumen itu, saya menjadi berpikir jangan-jangan para elite politik sudah lupa akan kesejatian partai politik. Partai Politik bukanlah badan yang dibentuk dengan tujuan profit, seperti layaknya perusahaan. Partai politik dibangun untuk memperjuangkan dan membela kepentingan dan hak-hak politik masyarakat dan bangsa untuk mencapai negara ideal yang kita cita-citakan bersama. Para pihak yang menganggap dirinya sebagai politisi seharus memosisikan diri layaknya pejuang. Jika itu disadari dan dilaksanakan, masyarakat (sebagai pihak yang sedang diperjuangkan hak politiknya) tentu akan dengan senang hati berada di pihak partai politik.

Para politisi (pejuang hak-hak politik) harus ingat juga bahwa tidak ada perjuangan yang mudah. Dalam kondisi berjuang, seorang pejuang harus terbiasa bekerja dengan sarana yang terbatas dan tidak selayaknya mengharapkan fasilitas perjuangan yang lebih dari batas standar.

Perihal perhatian pada masyarakat yang berkurang karena sibuk mencari dana tambahan sebaiknya jangan lagi dijadikan alasan. Perhatian tidaklah membutuhkan dana yang besar, jika memang partai (khususnya kader yang duduk di kursi dewan) tulus ingin memperhatikan rakyat, jangan permasalahkan dana tambahan. Cukup dengan dana reses yang diterima setiap kader, toh juga rakyat tidak meminta uang pada setiap kunjungan anggota dewan. Masyarakat hanya meminta aspirasinya didengar dan diperjuangkan serta mendapat pencerahan melalui pendidikan politik perihal hak-haknya sebagai warga negara.

Menggunakan korupsi sebagai alasan juga tidak tepat. Semua orang tentu faham, faktor penyebab korupsi itu bukanlah soal digit angka dalam struk gaji. Soal korupsi ialah soal moral, sehingga berbicara korupsi berarti berbicara etika dan akhlak. Lagi pula, memberikan uang yang banyak kepada seseorang agar tidak berbuat korup bukanlah cara yang tepat. Pola pikir seperti itu adalah pola pikir yang keliru, jika dipertahankan bisa membentuk paradigma bahwa jika kita bahwa a�?jika seseorang berpotensi untuk berbuat salah (dalam hal ini korupsi), dia akan dimanjakan (diberikan uang yang banyak) untuk mencegahnya berbuat demikiana��.

Paradigma yang keliru itu kemudian bisa tumbuh menjadi virus mental yang berbahaya ditengah upaya revolusi mental yang digalakkan Pak Presiden. Virus mental itu bisa menyebar dengan sangat cepat kesemua ranah. Saat ini ada di ranah politik, suatu saat akan ada profesi-profesi lain yang oknumnya melakukan korupsi samapai tingkat a�?harus dicegah dengan cara memberikan dana berlimpaha��. Oleh karena itu, metode pencegahan korupsi seperti ini tidak bisa dijadikan alasan menggelontorkan dana yang bisa merenovasi 10.000 sekolah di NTB itu.

Permasalahan dan Alternatif

Argumen mengenai pencegahan korupsi yang melatarbelakangi munculnya wacana ini saya pikir patut diperhatikan. Saya setuju untuk point yang menyebutkan bahwa korupsi harus dicegah, karena korupsi merupakan musuh terbesar bangsa ini saat ini disamping narkotika dan jauh lebih besar daripada terorisme secara fisik.

Seperti yang saya samapaikan dimuka, soal korupsi adalah soal moral dan bahwa berbicara korupsi berarti berbicara etika dan akhlak. pemberantasan virus moral seperti korupsi, harus dilakukan dengan cara memproteksi inangnya dan menjadikannya kebal sehingga tidak mudah terinveksi. Proteksi dan imunisasi itu dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan etika atau akhlak kepada setiap elemen bangsa ini.

Sejauh ini memang sudah dilakukan, dari jenjang sekolah dasar sampai menengah peserta didik telah diberikan pendidikan budi pekerti. Pada level perguruan tinggi juga ada mata kuliah etika. Pertanyaanya ialah, jika itu sudah dilakukan, mengapa masih ada perilaku tidak etis seperti korupsi.?

Penyebabnya mungkin terletak pada metode pembelajaran, terlebih lagi pada perguruan tinggi. Pada tataran perguruan tinggi, lebih sering mata kuliah etika diberikan dengan cara menyampaikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk secara informatif sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam kitab yang disebut kode etik.

Pendidikan etika atau akhlak seharusnya dilakukan dengan metode a�?menanama��, sampai benar-benar berakar dalam hati peserta didik kecenderungan untuk berbuat baik. Kecenderungan hati untuk berbuat baik (etika) itulah yang bisa menjamin agar seseorang menaati peraturan atau norma-norma yang berlaku.

Keberhasilan pendidikan etika atau akhlak akan membuat setiap orang menjadi kebal terhadap godaan untuk berbuat tidak baik, karena kecenderungan yang tertanam itu memberikan dorongan dari dalam pada seseorang untuk menolak berbuat buruk. Seperti yang disampaikan Imam al-Ghozali, bahwa akhlak (etika) membentuk watak seseorang untuk berperingai baik, sehingga perbuatan baik akan muncul secara otomatis dari orang yang berakhlak (bertika) tanpa berpikir panjang mengenai utnung rugi, atau sebab akibat, dengan kata lain watak baik terbentuk secara permanen dan selalu memunculkan sikap atau perilaku baik secara terus menerus.

Kesimpulan

Korupsi merupakan masalah utama yang ingin dicegah melalui wacana alokasi dana Rp. 1 T pertahun untuk partai politik. Korupsi memang virus yang harus diberantas, untuk itu antivirusnya harus diadakan. Jika pemerintah harus mengucurkan dana Rp. 1 T, tujukanlah untuk antivirus korupsi, yaitu memaksimalkan pendidikan etika atau akhlak, dengan meningkatkan kualitas pendidik dan memperbanyak lembaga pendidikan akhlak. Dana Rp. 1 T jangan samapai digunakan secara keliru yang berisiko menciptakan paradigma keliru. (Muh Afet, SH)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys