Ketik disini

Headline Metropolis

Aduh! Rp 9 M Dana Dekon Mengendap

Bagikan

* Belum Bisa Dipakai Sosialisasi ADD

MATARAM – Lambatnya pengisian jabatan eselon I dan II di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berimbas pahit ke daerah. Hingga kemarin, dana dekonsentrasi sebesar Rp 9 miliar milik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB mengendap. Anggaran tak bisa dieksekusi.

a�?Sampai sekarang, sama sekali tidak bisa kita apa-apain dana Rp 9 miliar itu,a�? kata Kepala BPMPD NTB H Bachruddin, Selasa (17/3). Dana diperuntukkan untuk diseminasi dan sosialisasi ADD bagi seluruh desa di NTB.

Harusnya, diseminasi dan sosialisasi sudah mulai dilakukan pada Maret. Mengingat, dalam perencanaan pemerintah, ADD sudah harus mulai dicairkan ke desa pada April 2015. a�?Kita menunggu saja. Kami koordinasi. Tapi memang belum bisa kalau pejabatnya tak definitif,a�? ucap mantan Kadis Sosial Kependudukan Catatan Sipil NTB ini.

Dia mengatakan, tadinya dana dekon Rp 9 miliar itu disiapkan Kementerian Dalam Negeri. Namun, dengan terbentuknya Kementerian Desa, Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menjadikan dana dekon dipindah ke kementerian baru.Repotnya, pengisian pejabat defenitif di Kementerian Desa tak kunjung digelar, kendati struktur organisasi telah siap.

Proses lelang jabatan untuk posisi eselon I dan II, rupanya masih berlangsung. a�?Tapi kami belum mendapat kepastian, kapan seluruhnya definitif,a�? kata pria yang selalu tampil sederhana ini.

Kalaupun berkoordinasi, pihaknya hanya bisa melakukannya dengan pejabat di Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa di Kementerian Dalam Negeri. a�?Kalau di Kementerian Desa saya harus koordinasi dengan siapa? Pejabatnya belum ada soalnya,a�? tandas Bachruddin.

Daerah sendiri kata dia, berharap pejabat di Kementerian Desa segera definitif. Sebab, banyak hal yang harus diperjalas daerah. Diantaranya berapa sebetulnya pagu definitif ADD yang akan diterima masing-masing desa April ini.

Apakah pencairannya lansgung ke rekening desa. Atau ke rekening kabupaten/kota terlebih dahulu. Mengingat, sampai saat ini belum ada sosialisasi sama sekali di masing-masing desa.

Sejauh ini, kata dia, sesuai DIPA yang diterima Gubernur dari pemerintah pusat, ADD untuk NTB yang sudah pasti Rp 172,547 miliar. Sehingga rata-rata 955 desa di NTb masing-masing akan mendapat Rp 150 juta.

Kabupaten Lombok Timur menerima alokasi ADD paling besar yakni mencapai Lombok Timur Rp 43,824 miliar. Sementara paling kecil diterima Lombok Utara dengan nilai Rp 6,051 miliar.

Selebihnya untuk Kabupaten Bima akan menerima Bima Rp 31,355 miliar, Dompu Rp 9,901 miliar, Lombok Barat Rp 21,637 miliar, Lombok Tengah Rp 20,537 miliar, Sumbawa Rp 28,788 miliar, dan Sumbawa Barat Rp 10,451 miliar. Kota Mataram dan Kota Bima, tidak mendapatkan alokasi lantaran tak memiliki desa.

Namun belakangan, kata Bachruddin, ada informasi penambahan. Sayangnya, tak ada satupun surat resmi dari Kementerian Desa yang mengonfirmasi penambahan. Sehingga, tetap menjadi tanda tanya pihaknya. (kus/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *