Ketik disini

Kriminal

Bantu Masyarakat Buta Hukum

Bagikan

* OBH dan KemenkumHAM Jalin Kerja Sama

MATARAM – Perwakilan sejumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) datang ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) NTB, kemarin. Mereka menandatangani kontrak kerja sama terkait bantuan hukum oleh negara untuk masyarakat miskin atau buta hukum.

Yudi Adrianto, Bidang Pelayanan Hukum Kanwil KemenkumHAM NTB mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. KemenkumHAM telah bekerja sama dengan beberapa OBH yang sudah di seleksi hingga lolos verifikasi. “OBH yang lolos verifikasi dan terakreditasi berjumlah tujuh OBH,” ungkapnya.

Kepada Lombok Post ia menyebut tujuh OBH tersebut adalah, Posbakumadim Pengadilan Kota Bima, Perserikatan Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Gravitasi Mataram, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) NTB, Lembaga Bantuan Hukum Darma Yustisia, dan Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI).

Acara penandatanganan diadakan di Aula Kantor KemenkumHAM dan disaksikan Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Agusta K Embly. Embly berharap, bantuan hukum yang diberikan pemerintah dilaksanakan secara optimal, khususnya di NTB. “Bantuan ini harus tepat sasaran kepada orang yang benar-benar membutuhkan, dan bantuan tersebut dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Embly mengimbau agar kegiatan dilakukan kepada para tenaga kerja (TKI/TKW). Karena diketahui, TKW dan TKI sering tersangkut masalah hukum namun tidak paham tentang hukum dan tetekbengeknya. “Hal ini kita ajukan dengan MOU antara KemenkumHAM dengan Kementerian Tenaga Kerja,” lanjutnya.

Bantuan hukum mengeluarkan dana hingga Rp 813.030.000 tersebut, tidak hanya berbentuk Litigasi. Namun KemenkumHAM juga memberi bantuan secara non Litigasi berupa Penyuluhan, konsultasi hukum, negosiasi, mediasi, drafting dokumen, dan sebagainya.

“Berbeda dengan Litigasi, bantuan secara non Litigasi dapat dilakukan advokat, para legal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi,” tandasnya. (cr-van/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *