Ketik disini

Praya

Delapan SKPM Bimbing Satu Desa

Bagikan

*Melihat Gebrakan Pemkab Lombok Tengah (3-habis)

127 desa di Lombok Tengah, dalam waktu dekat akan “dikeroyok” 38 Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM). Mereka akan mendapatkan pembinaan agar program pembangunan desa berjalan maksimal.

***

INI gebrakan pertama yang disiapkan Pemkab Lombok Tengah dalam menggerakkan pembangunan desa. Langkah ini, berbarengan dengan implementasi Undang-Undang tentang Desa. Untuk itu, seluruh aparatur desa di Gumi Tatas Tuhu Trasna mendapat pengawalan, bimbingan, dan pendidikan menyangkut tata kelola dan laporan keuangan desa.

Kebijakan itu juga, telah diingatkan Menteri Marwan saat berkunjung ke Loteng Februari lalu. Tidak itu saja, Bupati Loteng HM Suhaili FT juga mengeluarkan perintah agar SKPM yang mendapat tugas di setiap desa, wajib mencatat keinginan warga lalu dikerjakan sesuai kemampuan anggaran pemerintah.

Genderang gong pelaksanaan program menata kota dan membangun desa akan dimulai. Delapan SKPM di lingkup pemkab dibantu pemerintah kecamatan wajib membina satu desa.

Suhaili pun, telah memerintahkan sekretariat pemkab menyusun jadwal rutin dan membagi SKPM di setiap desa. Jumlah desa mencapai 127 desa. Diperkirakan, program pembangunan desa itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, hingga fisik dari program yang dimaksud dinikmati warga.

Setiap program kerja SKPM, yang tersusun dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi tolok ukur pelaksanaan program. Sehingga, SKPM diminta tidak perlu banyak bertanya, tapi cukup mendengarkan dan dilaksanakan.

Sinkronisasi program kerja, menurut Suhaili harus diindahkan SKPM. Maksudnya, ada SKPM yang menjalankan kerja fisik maupun non fisik. Secara fisik dapat berbentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas, sarana pendukung ekonomi dan kesejahteraan warga.

Non fisik bisa berupa bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan kepada pemerintah desa, maupun warga. Untuk pemerintah desa menyangkut pelayanan birokrasi desa seperti tata cara penyusunan APBDes. Lalu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan tata kelola keuangan desa.

Sementara sisi lain, warga disiapkan pendidikan dan pelatihan tentang perjalanan roda ekonomi dan semua aspek kehidupan lainnya. Muara dari langkah Suhaili-Normal itu cuma satu, yaitu ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Jika itu berjalan mulus, maka secara langsung roda pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sumberdaya alam tercapai sesuai target. “Seluruh hasil serapan dan implementasi kerja di setiap desa itu, akan saya evaluasi langsung,” tegas mantan Ketua DPRD NTB tersebut.(Dedi Shopan Shopian)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *