Ketik disini

Headline Praya

Dewan Dituding Titip Proyek DBH CHT

Bagikan

*Kelompok Tani Ancam Lapor KPK

PRAYA – Petani pengoven tembakau di tujuh desa, Kecamatan Praya Timur gedor Gedung DPRD Lombok Tengah, kemarin. Mereka menemukan kejanggalan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sekitar Rp 36,804 miliar tahun ini.

Para petani menilai bantuan yang dijalankan beberapa dinas itu disinyalir bermuatan politis dan mencari keuntungan sepihak. Ada beberapa nama wakil rakyat diduga titip proyeknya dalam bentuk dana akselerasi. Padahal, bantuan DBH CHT itu dalam aturannya tidak bisa diakselerasikan.

“Kami akan melaporkan kasus ini ke KPK,” kata sejumlah petani pengoven tembakau, selasa (17/3) kemarin.

Kasus ini membuat petani gerah. Bantuan yang seharusnya untuk kebutuhan petani justru dialihkan dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan jalan irigasi pertanian, jembatan, bantuan perumahan dan sebagainya.

Ikut mendampingi petani dalam hearing ini Forum Solidaritas untuk Advokasi Petani Tembakau (Forsuadsipt) NTB. Ketua Forsuadsipt NTB Amaq Bundu mengatakan, bukti dugaan kesalahan prosedur penggunaan DBH CHT itu sudah di tangan. “Dalam waktu dekat, kasus ini akan kami laporkan ke KPK,”katanya.

Sembari menunjukan dokumen, Amaq Bundu menilai ada dana sebesar 50 persen diduga dimainkan anggota DPRD Loteng. Dengan cara, menitip program di sejumlah dinas.

Sebut saja, beber Amaq Bundu, pada Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispernak) Loteng, mendapat program bantuan DBH CHT sebesar Rp 12 miliar lebih.

“50 persen bantuan DBH CHT di Dispernak itu, digunakan untuk program akselerasi dewan. Ini apa-apaan. Kasihan petani tembakau tidak dapatkan apa-apa. Kalau pun dapat, tidak sesuai yang diinginkan,” tegasnya.

Kasus yang sama terjadi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun). Bantuan justru digunakan untuk kebutuhan cangkang kemiri, mesin oven tembakau, dan pres tembakau. Padahal, ungkap Amaq Bundu, bantuan itu sudah diterima petani sejak 2010-2011 lalu. “Dishutbun sebagai bapak petani, kok begitu caranya. Masa tidak ada bantuan lain. Kami menduga, ada proyek titipan,” ujarnya.

Begitu pula di Dinas Pekerjaan Umum (PU) ESDM yang digunakan untuk kebutuhan biogas. Itu pun, kata Amaq Bundu, diberikan kepada satu dusun. “Sama juga kami temukan di BKP3 sebesar Rp 4,5 miliar, RSUD Praya Rp 5 miliar dan beberapa dinas,” kata Amaq Bundu.

Amaq Bundu pun membeberkan telah berkonsultasi dengan BPK di Mataram. Hasilnya, kasus ini bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Loteng Muhammad Nasib menyerahkan sepenuhnya persoalan itu ke penegak hukum. Jika itu terbukti, Nasib menyayangkan, anggota dewan yang diduga menitip program DBH CHT di dinas terkait.

“Tapi, saya yakin dan percaya itu hanya salah paham atau miskomunikasi saja,” kata politisi Gerindra ini.

Sementara Kepala Dishutbun Loteng Pan Rahayu Samsor mengatakan, tidak semua kelompok tani, desa, atau kecamatan mendapatkan bantuan ini. Hanya beberapa desa yang diprioritaskan. “Tapi, kami yakin bantuan itu memiliki nilai manfaat,’ katanya.

Dia menambahkan, bantuan cangkang kemiri dan lain sebagainya itu disiapkan karena dibutuhkan petani. “Prinsipnya, dinas kami menjalankan program bantuan DBH CHT, sesuai aturan dan tepat sasaran,” imbuh Pan Rahayu.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *