Ketik disini

Metropolis

DPR Siap Mengawal

Bagikan

RENCANA pembangunan Bandar Kayangan mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Fahri Hamzah dan Anggota Komisi VII DPR Kurtubi. Dukungan ini disampaikan saat keduanya berkunjung ke Lombok Utara beberapa waktu lalu.

Fahri Hamzah menyatakan siap mengawal mega proyek yang tengah diperjuangkan Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara tersebut. ”Bandar Kayangan atau Global Hub tidak cuma dibutuhkan KLU, tetapi dibutuhkan Indonesia,” tegasnya.

Dikatakan, di APBN 2015ada anggaran Rp 2.039 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1.100 triliun berada di 4 kementerian yang menjadi leading sektor infrastruktur, seperti Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian.

Fahri meminta Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara rajin berkomunikasi dengan perwakilan yang ada di pusat, baik DPD dan DPR RI dapil NTB untuk mengembangkan daerah, tidak hanya memerlukan anggaran tetapi juga sistematika tepat. Khusus pembangunan Bandar Kayangan, Fahri meminta Pemkab Lombok Utara dan Pemprov NTB segera merampungkan proposalnya ke pusat. Ia menargetkan, sebelum Agustus nanti, proposal harus sudah disetujui untuk selanjutnya dicantumkan kebijakan nasional.

Secara pribadi, Fahri sangat setuju daerah strategis seperti NTB memiliki pelabuhan internasional. Sebab magnet pariwisata internasional berupa tiga gili, sudah mulai dikenal masyarakat dunia.

Sementara, Kurtubi menegaskan dirinya siap mengawal agar pemerintah pusat bisa menandatangani Global Hub pada kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pemerintah pusat. ”Dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM dan Direktur PLN, saya di Komisi VII akan mengawal usulan ini. Secara pribadi dan kelembagaan, saya mendukung penuh supaya bandar internasional masuk ke NTB, khsusunya KLU,” katanya.

Menurut dia, secara geografis terbangunnya infrastruktur berskala internasional tersebut sangat masuk akal. Alasannya, Selat Lombok memiliki kedalaman palung 3 hingga 4 kilometer dan lebar selat 50 km. Menurut ketentuan pelayaran, kondisi tersebut sangat memadai dibandingkan Pelabuhan Internasional Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sedangkan dari segi bisnis, pembangunan Bandar Kayangan lebih menguntungkan dari Balikpapan. Sebagaimana keberadaan Global Hub, maka di areal ini nantinya harus ada kilang minyak, perhotelan, dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dunia usaha.

Dijelaskan, dibandingkan Selat Makassar, Selat Lombok jauh lebih efisien secara bisnis. BBM yang dijual di Indonesia, bahan baku mentahnya masih diimpor hanya dari satu kawasan saja, yakni Timur Tengah. Ke depan, dengan Undang-Undang yang baru, ada kemungkinan bahan mentah dipasok dari negara-negara di kawasan Afrika Barat, seperti Angola. ”Artinya, tempat bongkar muat paling pas adalah Lombok Utara, karena jaraknya dekat dengan daerah tersebut,” papar Kurtubi.

Selama ini, kata dia, Pertamina masih menggantungkan suplai dan ketersediaan minyak di Indonesia dari pabriknya di Bontang, Kalimantan Timur. Untuk itu pula, ke depannya ia akan mendesak Pertamina menyediakan pabrik pengolahan minyak di KLU. ”Dengan pabrik ada di KLU, maka lebih efisien untuk didistribusikan ke Bali, Jawa, dan NTT hingga Papua dibandingkan dengan distribusi dari Balikpapan. Saya ada argumen, mengapa KLU jauh lebih ekonomis,” tegasnya.

Atas dasar itu pula, Kurtubi menegaskan pula siap mengawal pembanguan infrastruktur yang bernilai di atas Rp 100 triliun ini masuk ke KLU. Kurtubi memperkirakan, pembangunan Bandar Internasional itu akan membutuhkan waktu paling singkat lima tahun. Oleh karenanya, tanda tangan Presiden untuk menjadikan Global Hub masuk pada KEK amatlah penting untuk mendapat dukungan seluruh masyarakat NTB.

”Begitu balik ke Jakarta, saya langsung menginisiasi terbentuknya Kaukus Anggota DPR RI asal NTB. Kami di sana ada 10 orang, dan kami akan berjuang agar pada rapat kerja dengan pusat usul ini disetujui,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam menggiring mega proyek ini ke KLU, seluruh masyarakat NTB dari seluruh elemen harus melepas identitasnya. Dimaksud Kurtubi, ia tidak ingin melihat masyarakat terkotak menurut Partai, asal usul, melainkan siapapun yang berasal dari NTB harus bersatu untuk kemajuan NTB.

”Selama ini perhatian pusat untuk NTB masih sangat kurang. Investor yang menanamkan modalnya dalam jumlah besar tidak pernah didorong ke NTB,” pungkasnya. (kus/cr-ewi/puj/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *