Ketik disini

Metropolis

Gubernur Tutup Jalan bagi TWBI

Bagikan

* Keruk Pasir Lombok Timbun Bali

MATARAM – Tekad NTB sudah bulat. Tak akan ada ruang toleransi sedikitpun bagi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) yang hendak mengeruk pasir Lombok untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi memastikan, jalan untuk TWBI telah tertutup.

a�?Kita tidak tolerir. Bagi kita, mudaratnya lebih banyak dari pada maslahatnya,a�? kata Gubernur, Selasa (17/3). Dia diminta tanggapan menyusul uji publik sepihak TWBI yang hendak mengeruk pasir NTB untuk membuat 700 hektare daratan baru di Teluk Benoa.

Gubernur menegaskan, pendiriannya tak goyah. Sikap provinsi jelas-jelas menolak eksploitasi pasir NTB yang hendak digunakan untuk reklamasi. Pun, ketika area penambangan diubah, dari semula di daratan di Peringgabaya,Lombok Timur, ke perairan laut selat Alas.

Bagi NTB, kata Gubernur, tambang pasir laut ini memang hal baru. Lantaran selama ini memang tidak pernah ada upaya seperti ini. Namun, bukan berarti NTB bisa diakal-akali oleh entitas bisnis. a�?Jangan berfikir kita akan tolerir hal-hal yang merusak lingkungan,a�? tandas orang nomor satu di NTB ini.

Karena itu dia menekankan, agar semua pihak menjadikan acuan. Bahwa Lombok ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai pulau kecil yang ekosistemnya di darat dan di laut harus dijaga.

Sehingga, apapun yang bisa menurunkan kualitas ekosistem. Apalagi sampai merusaknya, maka hal itu kata Gubernur tak boleh sama sekali ditoleransi. a�?Kita ingin daerah tetap terjaga terus. Sehingga bisa kita wariskan pada generasi selanjutnya dalam keadaan baik,a�? tandasnya.

Ditanya soal sikap Bupati Lombok Timur H Ali Bin Dahlan yang telah secara terang menyatakan persetujuan eksploitasi pasir laut untuk menimbun Bali, kata Gubernur, itu adalah pertimbangan bupati. Termasuk dari sisi penambahan pendapatan asli daerah.

Namun, di atas pertimbangan Bupati Lotim, pemerintah provinsi memiliki pertimbangan sendiri. Apalagi, sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan perairan laut dari bibir pantai hingga radius 12 mil, sepenuhnya kewenangan provinsi. a�?Sampai hari ini. Pertimbangan provinsi. Itu merusak ekosistem. Karena itu kita tolak,a�? tegas Gubernur.

Apalagi yang dibutuhkan untuk menimbun bali bukan material sedikit. Jumlahnya mencapai 20 juta meter kubik. Itu kata Gubernur, jumlah yang luar biasa besar.

Itu sebabnya, sedari awal dia telah menyurati Deputi Menteri Lingkungan Bidup Bidang Tata Lingkungan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, agar pemerintah pusat juga menghentikan segala pembahasan apapun yang terkait dengan penggunaan batuan dan pasir Lombok untuk reklamasi Teluk Benoa.

Apalagi, secara tegas dinyatakan, kebijakan tata ruang wilayah provinsi telah mengatur bahwa pembangunan di Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan yang membatasi kegiatan penambangan.

NTB pun kata Gubernur termasuk provinsi yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata dan penyangga pangan nasional. Seperti halnya Bali, dan NTT. Sehingga eksploitasi pasir laut, justru kontraproduktif. (kus/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys