Ketik disini

Metropolis

Ini Pelajaran Bagi Baperjakat

Bagikan

* Dasar Mutasi Bukan Daftar Urut Kedekatan Lho!

MATARAM – Surat panggilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) disambut gembira. Klarifikasi dari KASN bisa menjawab kekecewaan yang dialami sejumlah pejabat.

“Bagus KASN sudah berkirim surat. Saya siap bila diminta keterangan,’’ kata mantan Staf Ahli Infrastruktur H Ibrahim pada Lombok Post, selasa (17/3).

Diberitakan sebelumnya, KASN mengirim surat dengan nomor UND-149/KASN/3/2015. Dalam suratnya meminta penjelasan pembebastugasan (non job) di Pemkot Mataram.

Surat dengan tandatangan Ketua KASN Sofian Effendi meminta Wali Kota Mataram menugaskan Sekda Mataram ke Kantor KASN 24 Maret mendatang.

Pria asli Sumbawa ini mengungkapkan, mutasi yang dialaminya memang janggal. Dalam usia 58 tahun 3 bulan, ia sudah dibebastugaskan. Padahal sesuai dengan surat edaran BKN 17 Januari 2014, batas usia pensiun (BUP) 60 tahun.

“Dasar pemberhentian saya dan Pak Jayanta tidak jelas. Mudahan semua diperjelas oleh KASN,’’ sambungnya.

Ibrahim mengatakan, KASN sebagai lembaga baru dianggap memiliki taring. Selama ini, PNS yang dimutasi secara tidak adil, kesulitan untuk mengadu. Setelah adanya KASN, mutasi yang tidak beres bisa diadukan langsung ke komisioner. “Semoga KASN bisa bekerja dengan baik,’’ imbuhnya.

Dengan turunnya KASN, kata Ibrahim, menunjukkan ada prosedur mutasi kurang tepat. Dari kacamatanya, selain pemberhentian dirinya dan IB Jayanta, promosi H Sudenom menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Rudi Suryawan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melawan aturan.

“Sesuai dengan Undang-Undang ASN, jelas disebut promosi eselon II melibatkan panitia seleksi,” tambahnya.

Sementara di Mataram, lanjutnya, banyak sekretaris dan kepala bidang (kabid) yang memiliki golongan atau lebih senior dibanding H Sudenom dan Rudi Suryawan. Ukuran menyebut H Sudenom dan Rudi Suryawan lebih layak, sulit dijelaskan.

“Selama ini memang tidak ada dasar jelas yang disampaikan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat),’’ akunya.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) ini menambahkan, promosi jabatan tidak bisa mengabaikan pendidikan, loyalitas, dan tidak tercela. Selain itu, daftar urut kepangkatan (DUK) jadi acuan utama.

“Bukan daftar urut kedekatan lho!,” tambah pria yang lama mengurus soal kepegawaian ini.
Ibrahim menambahkan, KASN memiliki kewenangan membatalkan mutasi. Perkiraannya kalau KASN membatalkan mutasi, 138 PNS bisa kembali ke tempat semula. Pasalnya, mutasi tersebut menggunakan satu surat keputusan (SK).

“Kalau dari perkiraan saya, tidak bisa cuma non job saja batal. Kemungkinan semua batal,’’ imbuhnya.

Sementara itu, kabar surat KASN telah dikirim ke Pemkot Mataram disambut positif oleh PNS yang kecewa. Para PNS yang ngedumel sejak mutasi sebulan silam, menganggap komisioner menjadi hakim yang tepat.

“Sudah beberapa minggu debat kusir saja di media. Saya sebagai PNS berharap ada titik terang,” kata sumber internal Pemkot Mataram yang enggan dikorankan namanya.

Dikatakan, sudah menjadi rahasia umum di kalangan PNS, unsur kedekatan menjadi pertimbangan dalam mutasi. Dengan adanya UU ASN, Pemkot Mataram tidak bisa semena-mena mempromosikan pegawai.

“Termasuk memberhentikan pegawai. Protes Pak Ibrahim sudah tepat,’’ sambungnya.(feb/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *