Ketik disini

Metropolis

Komisi XI Ultimatum Bali

Bagikan

* Cabut Larangan Sapi NTB

MATARAM – Komisi XI DPR RI memberi ultimatum pada Pemprov Bali, untuk segera mencabut Peraturan Gubernur yang melarang sapi dan daging NTB melalui daerah tersebut. Larangan Pemprov Bali dinilai tidak masuk akal. Dan mengindikaskan provinsi tetangga itu tak beriktikad baik menegakkan NKRI.

a�?Rekomendasi Komisi XI, meminta Bali mencabut larangan itu,a�? kata Anggota Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan NTB Willgo Zainar, kemarin. Rekomendasi tertulis Komisi XI telah dilayangkan pekan lalu.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, Komisi XI telah menerima laporan terkait pelarangan sapi dan daging NTB melalui Bali. Dan belakangan malah pelarangan meluas untuk sejumlah pengangkutan komoditas dengan truk.

Alasan yang disampaikan Pemprov Bali, bahwa larangan untuk menjadikan Bali tetap terbebas dari penyakit antrhraks, tetap tidak bisa diterima. Sebab, sapi dan daging yang dikirim NTB untuk memenuhi permintaan sejumlah daerah di Pulau Jawa sudah terbukti tak mengandung penyakit tersebut.

Lagi pula, sejak 20 tahun lalu, Pulau Lombok terutama, telah dinyatakan bebas dari anthraks. Dan menegaskan kembali posisi Lombok dan Sumbawa, sebagai penghasil sapi bibit terbaik yang paling diminati sejumlah daerah di Indonesia saat ini.

Demikian juga alasan agar jalan di Bali tetap terjaga, sehingga komoditas lain dari NTB yang lewat Bali juga dibatasi. Willgo mengatakan, komoditas yang datang dari NTB melalui Bali, sepenuhnya melalui jalan nasional. Sehingga andai pun ada jalan rusak, maka perbaikan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum. Bukan dengan dana APBD Bali.

Karena itu, atas laporan yang masuk, Komisi XI secara khusus kemudian menggelar pertemuan dengan Pemprov Bali. Inti pertemuan itu, adalah meminta agar larangan dicabut. Dan sejauh ini, permintaan tak ditentang. a�?Kita minta itu direalisasikan secepatnya,a�? kata Willgo.

Dia mengatakan, DPR RI sebetulnya khawatir dengan pelarangan resmi yang dilakukan Pemprov Bali. Sebab, bisa mencederai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. a�?Bali kan Negara Indonesia. Bukan negara lain,a�? tandas Willgo.

Lagi pula pelarangan itu juga tak produktif di tengah upaya pemerintah mendorong arus barang dan jasa antar daerah untuk turut menggerakkan ekonomi. Apalagi kini tantangan ekonomi Indonesia tak ringan. Menyusul pula nilai tukar rupiah yang ters anjlok terhadap Dollar Amerika Serikat.

Sementara di sisi lain, pemerintah memastikan impor pangan tak dilakukan. Sehingga dengan komoditas berlebih diminta memasok daerah yang kekurangan. a�?Kita minta langkah seperti di Bali tidak diikuti daerah lain di Indonesia,a�? tandas Willgo mengingatkan.(kus/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys