Ketik disini

Opini

Seksualitas; Perempuan dan Musrenbang

Bagikan

* Oleh : Maia Rahmayati (Wakil Ketua I Bidang Kehormatan Partai, Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah)
A�A� A�
SESUATU kali saya ditegur seorang kawan ketika selesai memfasilitasi salah satu kegiatan. Teguran itu lumayan masuk akal, dengan detail kawan itu mengatakan seharusnya dalam memfasilitasi pertemuan saya dapat lebih santun untuk meminta peserta yang kebanyakan memang terdiri dari Dinas dan Institusi apalagi jika urusannya adalah soal a�?meminta dataa�?. Saya menerima teguran itu dengan sungguh-sungguh, dan berpura-pura tertawa meyakinkan bahwa saat itu saya memang sedang serius menagih bukan meminta. Itupun karena alasan berkali-kali telah meminta tetapi tak kunjung ditepati, jadi a�?menagiha�? adalah istilah yang saya pakai. Menjadi soal jika kata tersebut kemudian disandingkan dengan kesantunan.

Sepontan kawan tadi mengatakan, a�?Memang jabatanmu apa? Kok pake nagih segala?a�? saya katakan saya bukan siapa-siapa, saya mungkin hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia, warga daerah yang menginginkan agar data dan informasi dapat saya terima, saya dokumentasikan, dan jika berkesempatan saya akan melakukan analisis. Undang-Undang Keterbukaan informasi publik, menjamin hak tersebut. Kawan saya terdiam sejenak dan mengatakan a�?oke, saya setuju untuk itua�?. Kepura-puraan dari jawaban saya termasuk yang menyelamatkan dari debat panjang tentang etika komunikasi, relasi. Saya mengakui, kekeliruan saya pada proses tersebut dimana saya sebagai fasilitator memang tidak pada konteks menagih, berbeda dengan konteks kepentingan saya untuk data dan gagal memahami arti santun dalam konteks memohon/meminta data.

Dalam Konteks keluarga, sebagai seorang Ibu rumah tangga, pura-pura juga diperlukan untuk beberapa hal. Pura-pura suka memasak padahal saya hanya suka mencoba resep-resep baru. Kadang pura-pura diet, padahal untuk hari-hari belakangan ini, sebaiknya memasak nasi harus sesuai kebutuhan mengingat harga beras yang mencapai harga Rp.13.000 per kilo. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dalam hal ini saya lebih suka berpura-pura untuk merasa cukup puas dengan pengelolaan keuangan.

Begitupun dengan kepura-puraan saat berbelanja di pasar tradisional, setelah sampai pasar daftar belanja tak seluruhnya terbeli, bukan karena pura-pura tak ada uang tapi melihat harga-harga yang naik maka kadang kebutuhan harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Tidak jarang kondisi antara daftar catatan belanja yang sudah terencana dari ruma, terpangkas karena kondisi naiknya harga-harga di pasar. Dalam hal ini saya realistis untuk mengukur keuangan rumah tangga dengan kebutuhan serta keinginan-keinginan soal menu makanan.

Kaitan dengan cerita di atas, sebagai penulis yang tak pandai berpura-pura untuk membuat tulisan yang baik maka saya kaitkan cerita tersebut dengan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang baru-baru ini berjalan dari bulan Januari (Musrenbang desa) Februari (Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD Kabupaten) serta Musrenbang Kabupaten yang telah berlangsung pada 09 dan 10 Maret lalu, pada minggu ini memasuki agenda Musrenbang Provinsi.

Tahun ini tidak seluruhnya rangkaian agenda dari Musrenbang desa sampai Kabupaten yang dapat saya ikuti. Tapi melihat kemajuan enam tahun terakhir di daerah saya khususnya dalam peningkatan kuantitas antara tingkat kehadiran mulai dari Musrenbangdes dan Kecamatan pada segi pelibatan peserta (khususnya keterwakilan Perempuan) dalam pelaksanaannya, kesimpulan saya proses tersebut mengalami banyak kemajuan.

Mengapa isu partisipasi perempuan dan keterlibatan warga menjadi penting pada proses perencanaan? Dalam berapa kali kesempatan melihat hasil perencanaan, fakta keterlibatan perempuan diperhitungkan sebagai salah satu prasyarat dillaksanaknnya musyawarah dengan keterwakilan perempuan, di beberapa daerah diapresiasi dengan adanya Perda SP3D (Sistim Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Daerah) pun dengan agenda politik yang mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam politik dengan ukuran prosentase keterwakilan 30% perempuan dalam penjaringan calon anggota legislatif.

Dalam ragam perkembangannya isu gender (keterwakilan laki-laki dan perempuan) secara umum menjadi salah satu agenda negara untuk mempertimbangkan adanya keterwakilan ini dalam wujud representasi. Selain dari yang utama merepresentasi program-program yang mengakomodir kebutuhan perempuan secara seksualitas. Menjadi wajar jika institusi bernama Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi satu Kementrian. Bahkan di sebagian besar Daerah, turunan dari institusi ini disatukan dengan Program Keluarga Berencana yang akrab di sebut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Meskipun saya sendiri mengakui agak kurang sreg dengan penyatuan itu, seolah-olah urusan KB adalah urusan Perempuan untuk a�?menertibkana�? reproduksinya.

Pada perkembangannya, saya sebut modivikasi terhadap mekanisme perencanaan pembangunan kita termasuk sangat baik. Istilah-istilah seperti Musyawarah khusus Perempuan (MPK) yang dipopulerkan oleh salah satu program nasional misalnya, atau yang terakhir pernah saya baca melalui media cetak adanya Istilah Musrenbang Khusus Perempuan (MKP) yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur. Bagi saya, hal tersebut merupakan bagian dari inovasi yang muncul sebagai salah satu jawaban atas kompleksnya permasalahan perempuan yang dianggap tidak mampu terakomodir dalam perencanaan yang sudah-sudah.

Pertanyaannya, adakah yang berubah dari kualitas hasil perencanaan dengan mekanisme a�?pemisahana�? untuk istilah tersebut? Tentu saja ada, dalam beberapa dokumen perencanaan yang dihasilkan (sebut saja RPJMDes) dalam konteks usulan, hasil lebih terlihat beragam. Yang paling menonjol yang saya temukan dari dokumen yang pernah saya pelajari adalah terlihat beda antaraA� perbandingan kualitas usulan bidang fisik seperti jalan raya, jembatan, dan lainnya yang lebih pada kebutuhan infrastruktur (lebih banyak menjadi usulan dominan dari peserta laki-laki) sementara untuk usulan program kegiatan berupa pemberdayaan, pelayanan (khususnya yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan) pada bidang Sosial Budaya lebih cendrung dimunculkan oleh peserta yang terdiri dari kebanyakan perempuan yang hadir sebagai peserta.

Kasus di atas tidak terjadi secara alami, tetapi pada beberapa kali agenda Musrenbang yang saya ikuti di desa misalnya kebanyakan peserta dari unsur, kader desa kader posyandu yang notabene kebanyakan terdiri perempuan serta anggota PKK, lebih banyak dilibatkan dalam pembahasan kelompok di bidang sosial budaya. Meskipun secara pelibatan, ada juga yang masuk menajdi peserta diskusi pada bidang infrastruktur, ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, akan tetapi lebih cendrung dalam diskusi mereka terlihat pasif untuk mengusulkan program-program. Di Bidang ekonomi misalnya, mungkin dapat dikatakan hanya 30% saja yang membincang program yang beraviliasi dengan kepentingan perempuan, seperti usulan untuk modal kelompok simpan pinjam khusus perempuan, pelatihan-pelatihan yang sifatnya masih dikaitkan dengan perempuan seperti tata rias, masak memasak dan lainnya.

Sebagaimana ruang, kesempatan telah diciptakan untuk apa yang disebut keterwakilan unsur seksualitas, meminjam istilah Michel Foucoult dalam tulisan Seks dan Kekuasaan mengartikan seksualitas sebagai nama yang dapat diberikan pada suatu sistem historis: bukan realitas bawahan yang sulit ditangkap, melainkan jaringan luas di permukaan tempat ransangan badaniah, intersifikasi kenikmatan, dorongan terbentuknya wacana, pembentukan pengetahuan, pengokohan pengawasan dan tantangan, saling berkait sesuai dengan strategi besar pengetahuan dan kekuasaan.

Dalam hubungan-hubungan kekuasaan, baik melalui institusi negara, sosial budaya, agama, relasi ekonomi seksualitas bukanlah unsur yang paling tuli, melainkan lebih tepat disebut satu diantara unsur yang paling praktis, yaitu berguna untuk manuver yang paling besar jumlahnya dan dapat digunakan sebagai landasan, titik temu aneka ragam strategi.

Dari ragam titik temu setiap paragraf dalam tulisan ini, tentulah sebagai penulis saya berpura-pura untuk menyambungkan keterkaitan satu sama lain, antara kapasitas fasilitasi, tugas sebagai ibu rumah tangga, peserta Musrenbang atau bahkan kritik terhadap kekuasaan negara dalam konteks regulasi yang mensyaratkan kata a�?keterwakilana�? seksualitas dalam pembangunan. Kekuasaan harus dipahami pertama sebagai bermacam hubungan kekuatan, yang imanen di bidang hubungan kekuatan itu berlaku, dan yang merupakan unsur-unsur pembentuk dan organisasinya, kedua permainan yang dengan jalan perjuangan dan pertarungan tanpa henti spesifik dalam konteks ide, gagasan dan wacana akan mampu mengubah, memperkokoh. Ke Tiga, berbagai hubungan kekuatan yang saling mendukung sehingga membentuk rangkaian atau sistem, atau sebaliknya kesenjangan dan kontradiksi yang saling mengucilkan. dan Ke Empat strategi tempat hubungan-hubungan kekuatan itu berdampak, dan rancangan umumnya atau kristalisasinya dalam lembaga dapat terwujud dalam perangkat negara, perumusan hukum dan hegemoni sosial.

Sebagai penutup, dorongan untuk setiap agenda misalnya Musyawarah perencanaan dan penganggaran sebagaimana contoh yang saya singgung di atas. Selain bertumpu pada kuantitas proses yang berdampak pada kualitas hasil dalam tataran a�?pemisahana�? istilah dan strategi. Yang terpenting adalah ruang-ruang yang diciptakan, dapat terus mengakomodir sensitifitas gender tidak hanya dalam ranah domestik pun pada konteks pembangunan daerah dan negara ini ke depan. Semoga… (Tulisan ini terdedikasi untuk Ibu Zohra Andi Baso, Aktivis Perempuan Indonesia yang meninggal pada Minggu, 15 Maret 2015. Semoga Amal Ibadah diterima disisi-Nya). (Maia Rahmayati)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys