Ketik disini

Pendidikan

NTB Darurat Kejahatan Seksual Anak

Bagikan

MATARAM – Salah seorang pemerhati anak, Warni Juwita menyebut saat ini NTB sudah termasuk daerah darurat kejahatan seksual terhadap anak. ”Sangat luar biasa. Ini harus jadi perhatian semua pihak. Penyebaran kasus tak hanya di kota namun sampai di desa,” terangnya saat ditemui Lombok Post di sebuah acara, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, indikator darurat pelecehan seksual anak di daerah ini cukup tinggi. Tak jarang para pelaku merupakan orang terdekat anak. Seperti orang tua kandung atau tiri, guru, bahkan saudara korban. ”Parahnya, sudah ada anak SD yang jadi pelaku,” ungkapnya.Warni menuturkan, telah banyak menemukan kasus-kasus yang luput dari pengamatan dan pengawasan pemerintah.

Di daerah pesisir, banyak orang tua yang menjual anak kandung mereka sendiri pada turis yang mengidap pedofil (penyuka anak-anak). Parahnya lagi, kini sudah ada sensasi baru yang lagi trend di kalangan remaja. Prilaku seks yang menyimpang, penyuka sesama jenis. ”Di sinilah letak pentingnya pengawasan dan kesadaran orang tua dan anak,” ujar Akdemisi IAIN Mataram ini.

Wanita yang menjabat Ketua Wanita Islam (WI) NTB ini memberikan imbauan kepada orang tua untuk tidak membebaskan anak menggunakan HP. Menurutnya, dalam perkembangan dan pendidikan, belum selayak diberikan HP pribadi. Karena HP akan mendidik anak dan menjadikan sikap konsumtif. Kalaupun harus (memberikan ponsel, Red), perlu adanya pendampingan dan bimbingan.

Hal ini dimaksud, agar orang tua bisa memantau proses dan perkembangan anak. ”Berdasarkan hasil survei, Indonesia merupakan negara kedua pendownload film porno di dunia. Inilah acuan kita,” imbuhnya.Lebih jauh, kata Warni, banyak faktor yang menjadi penyebab. Masalah ekonomi dan pendidikan yang masih rendah merupakan faktor utama.

Di samping itu, penegakan hukum yang masih rendah juga jadi faktor pendorong. Banyak pelaku kejahatan seksual dihukum ringan. Bahkan, malah ada yang bebas, sehingga kasus pelecehan seksual anak terus bermunculan. ”kalau bisa kepolisian, kejaksaan, dan hakim bertindak tegas, jangan sungkan berikan sanksi tegas,” jelasnya.

Untuk mengatasi penyebaran kasus ini, pihaknya telah ikut membantu Komisi Perindungan Anank Indonesia Daerah (KPAID) NTB dengan menyosialisasikan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. ”Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena bagaimanapun mereka para generasi penerus bangsa ini,” tandasnya. (cr-zen/r10)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *