Ketik disini

Giri Menang Headline

Dewan Merasa Dikibulin

Bagikan

* Data Vila dari BPMP2T Berubah Mendadak

GIRI MENANG – Wakil Bupati (Wabup) Lobar Fauzan Khalid angkat bicara mengenai perbedaan jumlah vila versi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD). Fauzan berjanji akan membentuk tim untuk mengurai selisih jumlah vila tersebut. a�?Kami akan bentuk tim,a�? katanya kepada wartawan, kamis (26/3).

Tim ini bakal dibebankan menelusuri jumlah vila yang sebenarnya. Karena, data yang dikeluarkan perizinan dengan pegangan DPPKD berbeda. a�?Nanti tim yang akan menelusuri, dimana letak kesalahan ini,a�? jelasnya.

Disinggung soal klaim perizinan yang merasa tidak memiki kewajiban menyerahkan data ke DPPKD, Fauzan coba melurukan. Meski tidak ada peraturan yang mewajibkan itu, seharusnya DPPKD tetap diberikan tembusan. Apalagi DPPKD ini berkaitan dengan pajak penghasilan daerah.

a�?Tembusan juga harus kepada camat dan desa. Supaya mereka tahu dimana vila itu berdiri. Ya, biar ada pengawasan,a�? ujar dia.

Sebelumnya, Kabid Pelayanan Perizinan BPMP2T Junaedillah menegaskan, pihaknya tidak pernah menghalangi siapapun yang ingin mengambil data. Semua data perizinan tinggal diambil. a�?Silakan datang, dan ambil. Bawa flashdisck, lalu copi semua data-data yang diperlukan,a�? tegasnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewajiban melaporkan jumlah vila ke DPPKD. Begitu pula dengan tembusan ke camat dan desa. Sebab, salah satu persyaratan izin keluar harus ada rekomendasi dari camat dan desa.

Perihal data vila yang dinilai simpang siur, Junaedi menyebut jumlah keseluruhan vila di Lobar sebanyak 77 unit. Data itu akumulasi dari tahun 2010 hingga 2014. “Vila yang memiliki izin komersil itu jumlahnya 19. Sisanya itu vila pribadi,” terang dia.

Menanggapi itu, Fauzan menjelaskan, rekomendasi desa atau camat tidak otomatis membuat izin keluar. Karena rekomendasi hanya salah satu syarat yang harus dilengkapi para pemohon.

a�?Bisa saja pemohon itu tidak mendapat atau memberikan izin. Untuk itu, perlunya tembusan izin vila di desa dan camat agar mereka tahu, diberikan izin atau tidak izin pembangunan vila di wilayahnya,a�? tandas dia.

Terpisah, Ketua Pansus Perizinan Dewan Lobar, Nurul Hidayah kaget mendengar jumlah vila yang berubah. Ia mengaku, saat pansus bekerja, pihaknya menerima data dari badan perizinan dengan jumlah vila sebanyak 34 unit. a�?Data itu resmi dikasih perizinan. Yang ngasih itu Pak Kabid Junaedi,a�? katanya di Kantor DPRD Lobar, kamis (26/3).

Ia mengaku, data 34 vila itu akumulasi dari tahun 2010 hingga 2014. Ini adalah vila yang mengantongi izin komersil alias disewakan.

a�?Yang diterbitkan itu yang komersil. Saya juga baru tahu. Nanti kita akan panggil dan minta klarifikasi. Kita seperti dibohongi,a�? tegasnya.

Nurul menduga, perbedaan data ini mengindikasikan saluran komunikasi antar SKPD buntu. Seharusnya, antara perizinan dan dinas pendapatan harus intens melakukan koordinasi agar tidak muncul selisih data. a�?Kok pelayanan terpadu, namun DPPKD tidak tahu. Padahal retribusi vila ini masuk dalam PAD,a�? pungkas dia. (jlo/r6)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *