Ketik disini

Metropolis

Fauzan Diberi Kewenangan Terbatas

Bagikan

*Kantongi Surat Penugasan dari Gubernur

MATARAM – Pelimpangan kewenangan Bupati Lombok Barat H Zaini Arony ke Wakil Bupati Fauzan Khalid, mulai dilakukan. Kemarin kamis (26/3), Fauzan mendapat surat penugasan dari Gubernur TGB HM Zainul Majdi, untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati yang sifatnya terbatas.

Penyerahan surat penugasan dilakukan gubernur atas perintah menteri dalam negeri. Saat penyerahan, gubernur didampingi Asisten I Setda Provinsi NTB H Abdul Hakim, Kepala Biro Pemerintahan Lalu Dirjaharta, dan Kepala Biro Hukum H Rusman. Sementara Fauzan datang bersama Wakil Ketua DPRD Lombok Barat H Mohammad Nursaid.

a�?Ini baru penyerahan surat penugasan. SK penetapan wakil bupati sebagai pelaksana tugas dan wewenang bupati belum diterbitkan menteri dalam negeri,a�? kata Karo Pemerintahan Lalu Dirjaharta kepada wartawan usai penyerahan yang berlangsung tertutup bagi media di ruang kerja gubernur.

Fauzan yang baru menerima surat penugasan, memilih tidak berkomentar. Dengan senyum khas, mantan ketua KPU NTB ini hanya melempar candaan pada media yang sudah menunggu, sembari berjalan meninggalkan ruang tunggu tamu gubernur.

Dirja mengatakan, penugasan Wabup Lobar itu tertuang dalam surat No 131/85/Adm.Pem yang ditandatangani gubernur tanggal 25 Maret 2015. Surat ini terbit berdasarkan perintah menteri dalam negeri kepada gubernur melalui surat nomor 132.52/785/OTDA tanggal 23 Maret 2015.

Surat penugasan ini diterbitkan untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di Lobar. Dan adanya surat itu, sejak kemarin Fauzan sudah bisa menandatangani seluruh dokumen atas nama bupati.

Merujuk Pasal 65 UU 23/2014, tugas kepala daerah adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu menyusun dan mengajukan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD, untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Recana Kerja Pemerintah Daerah.

Lalu menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Sementara wewenang kepala daerah adalah mengajukan raperda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Termasuk mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan daerah dan atau masyarakat.

Dirja mengatakan, dengan surat penugasan ini, Wabup Lobar belum bisa menjalankan seluruh kewenangan kepala daerah. Sebab, merujuk ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal kepala daerah ditahan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah masih harus bertanggung jawab kepada kepala daerah, saat menjalankan tugas dan wewenang.

SK Plt dan Wewenang Bupati yang memberi kewenangan penuh pada Fauzan, kata Dirja, baru akan diterbitkan mendagri setelah Bupati Zaini menjalani sidang di pengadilan.

Berbekal nomor registrasi perkara di Pengadilan Tipikor, mendagri terlebih dahulu akan memberhentikan sementara bupati. Pada saat yang sama menunjuk wabup sebagai pelaksana tugas dan wewenang bupati.

Kalau SK Plt itu telah terbit, maka baru pada saat itu Wabup Fauzan memiliki kewenangan penuh. Dan tidak lagi diharuskan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Sementara pemberhentian permanen, baru bisa dilakukan, kalau kasus yang membelit Bupati Zaini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemberhentian akan diikuti dengan penetapan Fauzan sebagai bupati dan akan dilantik gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Selanjutnya, jika masa jabatan tersisa lebih dari 18 bulan, maka posisi wakil bupati dapat diisi.

Bupati Zaini Titip Salam

Di bagian lain, Wabup Lobar Fauzan Khalid mengaku gagal membesuk Bupati Zaini Arony di Rutan Guntur Cabang KPK. Dia tidak diperbolehkan masuk petugas KPK karena pemberlakuan jam besuk hanya Senin dan Kamis. “Belum ketemu, karena kemarin (Rabu) belum bisa besuk. Hari ini (Kamis) baru boleh dijenguk,” kata Fauzan kepada wartawan, kamis (26/3) kemarin.
Namun, Fauzan bertemu istri bupati Hj Nanik. Saat bertemu, Fauzan menanyakan kabar pimpinan sejak menjalani penahanan. Saat itu, kata dia, Hj Nanik menyampaikan bupati dalam kondisi sehat dan baik.

Kepada Fauzan, Nanik juga menitipkan salam Bupati Zaini kepada seluruh jajaran Pemkab Lobar. Tak lupa dia memohon doa dari pegawai dan masyarakat Lobar.

Ditanya mengenai bantuan hukum, Fauzan memastikan, tidak adaa�Z bantuan hukum dari pemda. Itu merujuk dari hasil konsultasi dengan berbagai pihak. “Memang tidak adaa�Z bantuan hukum. Aturan yang menyebutkan seperti itu,” terang dia.

Kendati demikian, pihaknya tidak lepas tangan. Pemda tetap memberikan dukungan moril agar bupati tabah dalam menjalani proses hukum saat ini. “Kami selalu mendoakan yang terbaik buat Pak Bupati,” tegasnya.

Apakah wabup ke Jakarta berkoordinasi pula dengan Kemendagri? Fauzan mengatakan, dirinya sama sekali tidak melakukan konsultasi dengan Kementerian. Dirinya ke Jakarta hanya untuk menjenguk bupati. “Soal koordinasi dengan kementerian bukan kami, tapi gubernur. Kami hanya koordinasi dengan gubernur saja,” terang dia. (kus/jlo/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *