Ketik disini

Giri Menang

Kepala KAD a�?a��Dikeroyoka��a�� Dewan

Bagikan

* Lahan Perumahan PNS Diduga Langgar Hukum

GIRI MENANG – Dewan murka. Mereka ramai-ramai memarahi Kepala Kantor Aset Daerah (KAD) Mahnan dan Asisten II Setda Lobar, Robyjono Prasetijanto.

Kemarahan dewan muncul setelah mengetahui tanah seluas 4 hektare yang digunakan untuk membangun perumahan bagi kalanganA� PNS di Desa Gapuk, Kecamatan Gerung dilepas tanpa persetujuan mereka. Terlebih lagi, eksekutif mengambil keputusan dengan mengabaikan keputusan paripurna DPRD tahun 2012 tentang Pelepasan Aset tersebut.

Situasi tegang itu terlihat saat dewan mempertanyakan pembangunan perumahan bagi PNS yang direncanakankan sebanyak 700 unit. Ini disampaikan pada pembahasan lanjutan LKPJ bupati tahun 2014, kamis (26/3).

Eksekutif sendiri tidak diam dengan serangan itu. Mereka beralasan mengabaikan hasil paripurna dewan tahun 2012 merujuk dari PP 27 tahun 2014. PP yang lahir April lalu itu, pada pasal 55 ayat 3 berbunyi pelepasan hak atau pemindahtangan BMD bisa dilakukan tanpa melalui persetujuan dewan.

Kriteria lahan sudah tidak sesuai dengan tata ruang daerah. Sehingga diperuntukan bagi PNS atau untuk kepentingan umum. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan negeri dan sudah tidak layak secara ekonomis.

a�?Jadi ini dasar kita,a�? kata Kepala KAD Lobar Mahnan menanggapi serangan dewan. Rupanya pernyataan Mahnan ini mengundang emosi dewan. Mereka saling berebutan untuk menanggapi yang disampaikan Mahnan.

a�?Kalau mau batalkan putusan paripurna harus melalui paripurna juga, tidak bisa melalui PP,a�? kata anggota dewan Lobar Bhakti Jaya menanggapi pernyataan Mahnan.

Usai Bakti, H Ahmad Zainuri turun memberikan tanggapan. Ia dengan lantang menyebutkan eksekutif telah melanggar aturan perundang-undangan. Ia menilai eksekutif tidak menghormati kemitraan dua lembaga ini. a�?Tidak boleh seperti itu. Harus ada persetujuan dewan. Jangan beralasan dengan PP itu,a�? ujarnya.

Ia menduga proses pelepasan aset terkesan ada aroma permainan. Menurut dia, pelepasan aset itu harus melalui mekanisme yang jelas. a�?Ini janggal. Kalau dikerjasamakan kenapa muncul sertifikat. Jika seperti ini ada dugaan jual beli,a�? duganya.

Seharusnya, sambung dia, jual beli aset direncanakan dalam APBD supaya ada pemasukan untuk tahun ini. Faktanya, poin tersebut tidak masuk pada rencana 2014. a�?Saya duga proses penunjukan kontraktor diduga melanggar. Seharusnya ditender,a�? tegasnya.

Wakil Ketua Dewan Sulhan Mukhlis tidak ingin ketinggalan. Ia mengulas mengenai persetujuan dewan tahun 2012. Seingatnya, dewan menyetujui pelepasan hak tanah dan didalam poin persetujuan itu tertera harga tanah.

a�?Saat ini tidak ada hasil penjualan atas tanah tersebut. Ternyata eksekutif mengubah konsep kesepakatan bersama itu,a�? tudingnya.

Ternyata, sambung dia lagi, pemkab batal menjual tanah tersebut dan melakukan kerja sama dengan developer untuk membangun perumahan bagi PNS. Selain itu, harga tanahpun diturunkan jauh dari harga hasil pehitungan tim appraisal 2012 . Menurut dia, perubahan konsep ini tidak pernah dikoordinasi dewan.

a�?Tahun 2012 itu yang tidak dibicarakan jual kepada PNS tapi umum. Sekarang kok muncul jual kepada PNS dengan NJOP rendah lagi,a�? jelasnya.

Anggota dewan lain, Indra Jaya Usman mengatakan, eksekutif tidak boleh menafsir sendiri bahasa pasal dan ayat dalam PP tersebut. Akibat penafsiran itu, putusan tertinggi lembaga dewan pun diabaikan.a�?Enak sekali main tafsir menafsir,a�? protesnya.

Ia menjelaskan, dalam pesetujuan dewan tahun 2012 telah ditentukan harga berdasarkan perhitungan tim appraisal. Tapi belakangan, eksekutif melepas tanpa merujuk perhitungan tim appraisal tersebut. a�?Malah lahan itu dijual lebih murah dengan alasan diperuntukan bagi PNS,a�? ujarnya.

Indra menduga adanya permainan eksekutif dalam proses penjualan ini,A� terutama mengenai luas lahan. Berdasarkan persetujuan dewan 2012 lalu, lahan yang bakal dijual seluas 4 hektare.

a�?Informasi dari pihak Desa Gapuk luas lahan yang dipakai mencapai 14 hektare. Jika Ini benar, pelepasan aset ini berpotensi melanggar hukum,a�? terangnya.

Terakhir, anggota dewan Munawir Haris menyoroti keseriusan PNS menempati rumah. Sebab, kata dia, merujuk dari pembangunan perumda Lobar oleh PT Varindo sebanyak 1000 unit, setelah rumah itu jadi, ternyata PNS masih ogah menempati. a�?a��Buktinya sampai sekarang masih banyak yang kosong. Banyak juga PNS yang sudah menjual ke pihak lain,a�? terang dia.

Sementara, Asisten II Setda Lobar Robyjono Prasetijanto menjelaskan asal muasal munculnya ide membangun perumahan untuk PNS. Ia menuturkan, rencana pembangunan ini melihat dari banyaknya PNS Lobar yang berdomisili di Kota Mataram. Selain itu, masih banyaknya PNS tinggal di rumah kontrak dan tinggal serumah dengan mertua dan orang tuanya.

a�?Maka muncullah ide bupati untuk membangun komplek perumahan PNS di atas tanah seluas 4 hektare milik Pemkab Lobar,a�? terang dia. Rencananya rumah yang akan dibangun sebanyak 700 unit dengan tiga jenis tipe. Yakni tipe 36, 45 dan 54. Rumah itu, lanjut dia, nantinya harus ditempati PNS dan tidak boleh dijadikan investasi.

a�?PNS yang beli akan diseleksi mulai dari fakta memang benar tidak punya rumah, sisa gaji untuk mengangsur dan bersedia menempati,a�? terang dia.

Ia menjelaskan, pembangunan perumahan ini dilakukan dengan konsep kerja sama. Pihak pemda melakukan pengumuman melalui media massa. Kemudian, pengumuman itu disambut dua developer dengan mendaftarkan diri ke pemda.

a�?Setelah diverifikasi PT Lombok Citra Utama dianggap memenuhi syarat dan dilakukan kerja sama membangun perumahan. Tujuannya utamanya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Gerung,a�? dalihnya. (jlo/r6)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *