Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Pengusaha Batu Akik Belum Dipajakin

Bagikan

MATARAM – Sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan pajak bagi pengusaha batu akik. Namun di wilayah Nusa Tenggara (Nusra), khususnya NTB, pajak untuk batu akik belum diterapkan. Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nusra sendiri belum berencana menerapkan pajak khusus untuk batu akik.

a�?Sejauh ini belum ada edaran terkait pajak untuk batu akik. Kalau ada tentu akan kami laksanakan,a�? tegas Kepala P2 Humas Kanwil DJP Nusra I Ketut Sukarda kepada Lombok Post, A�kamis (26/3) kemarin.

Dia mengakui, memang ada PP Nomor 46 tahun 2013 yang mengatur tentang pungutan pajak terhadap pengusaha yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar. Aturan ini bisa saja diterapkan kepada pengusaha batu akik. Namun sejauh ini, pihaknya belum melakukan pungutan pajak secara langsung terhadap pengusaha batu akik yang ada di NTB. Meski diakuinya, potensi pajak dari usaha batu akik di NTB khususnya cukup besar.

a�?Kita masih tunggu aturannya dari pusat,a�? imbuhnya.

Para pengusaha batu akik sendiri sebenarnya tidak keberatan membayar pajak, asal ada aturan yang jelas terkait pungutan pajak tersebut. Mereka juga berharap, pemerintah tidak hanya memungut pajak dari para pengusaha, tapi juga menyediakan fasilitas untuk mengembangkan usahanya. Selama ini para pengusaha batu akik asal NTB menilai, belum banyak upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha tersebut. Padahal potensi batu akik asal NTB sangat menjanjikan.

a�?Kita berharap pemerintah NTB belajar dari daerah lain yang mengharuskan PNS nya mengenakan cincin batu akik. Sehingga usaha kami bisa berkembang lebih baik,a�? ujar Iwan seorang pengusaha batu akik.

Sementara itu sejumlah daerah di Indonesia sudah selangkah lebih maju dalam menggaet potensi pajak dari batu akik. Di Palembang, pengusaha batu akik setempat akan diwajibkan membayar pajak yang nilainya satu persen dari omzet penjualan batu akiknya.

Bahkan kemarin, sosialisasi pajak batu akik itu telah disampaikan langsung Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel Samon Jaya di kantor Pemkot Palembang. a�?Untuk wilayah Sumsel Babel, masih dalam tahap sosialisasi,a�? jelasnya di ruang Parameswara Pemkot Palembang.

Dia menjelaskan, nantinya, tiap pedagang akik akan disediakan NPWP. Mereka wajib membayar pajaknya ke kantor pajak atau dipotong melalui bank tertentu.

a�?Pajaknya harus dibayarkan setiap bulan,a�? kata Samon.

Semua pedagang batu akik kena pajak ini. Untuk yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun atau di bawah Rp 400 juta per bulan, tidak perlu membuat pembukuan. Contoh lain, seorang pedagang akik omzetnya Rp 5 juta per bulan, pajaknya satu persen.

Staf Ahli Keuangan Pemkot Palembang Yulius Haidar, merespons baik adanya pajak batu akik tersebut. Apalagi, berdasarkan hasil survei Kanwil DJP Sumsel Babel, ada batu akik seharga Rp1 miliaran.

a�?Sayang kalau tidak dikenakan pajak,a�? imbuhnya. (nur/chy/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys