Ketik disini

Headline Metropolis

Ternyata, Pengusaha Takut Juga

Bagikan

* Ramai-ramai Urus Izin Reklame

MATARAM – Penebangan reklame tak berizin yang dilakukan pemkot membuahkan hasil. Para pengusaha mulai ramai-ramai mengurus izin reklamenya ke BPMP2T Kota Mataram. Sebelumnya sejumlah pengusaha sempat melakukan protes terhadap penebangan tersebut. Namun pemkot tidak ciut, penertiban reklame tetap dilakukan. a�?Sejak kemarin sudah ramai, mereka datang mengurus izinnya,a�? ungkap Kepala BPMP2T Mataram Cokorda Sudira Muliarsa.

Beberapa perwakilan perusahaan sudah datang mengambil belangko izin. Seperti BNI, BRI, BRI Syariah, PT Krida, PT Sampoerna, PT Djarum, Indo Karya, Link Media, Warna Advertising, Aladin, Rigansa dan sebagainya. a�?Mereka ini sebelumnya bermasalah dan sekarang sudah mengurus izin ulang,a�? katanya. Terpisah, manajemen Bank BNI, BRI, dan BRI Syariah, pagi kemarin mendatangai Pemkot Mataram. Mereka mengadakan pertemuan dengan Dinas Pertamanan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan BPMP2T di ruang Sekda Kota Mataram. Pertemuan ini membahas izin reklame yang dimiliki bank.

Sekda Kota Mataram HL Makmur Said menjelaskan, pihak bank ingin difasilitasi untuk bertemu dengan dinas terkait. Mereka ingin membahas perizinan reklame yang sebelumnya ditertibkan. Pihak bank sendiri dinilai punya niat baik untuk mengurus izin.A� a�?Mereka akan mengurus semua izin reklame yang dipasang,a�? jelasnya. Mereka menginginkan agar ada koordinasi antara bank dan Pemkot Mataram. Sehingga tidak merugikan satu pihak.

Sementara itu penebangan reklame yang melanggar aturan diapresiasi dewan. Para wakil rakyat ini berharap, dinas terkait tidak ciut menghadapi tekanan dan protes pengusaha. a�?Tidak perlu ada yang ditakuti,a�? seru Ketua Komisi II DPRD Mataram HM Zaini, Jum’at (27/3). Dia menilai, protes yang dilakukan pemilik reklame adalah hal yang wajar. Namun agar tidak menjadi masalah, pemerintah harus tetap berpedoman pada aturan yang ada. Dengan demikian siapapun tidak bisa menuntut balik.

Menurutnya, penertiban ini adalah langkah baik untuk menata ulang reklame di Mataram. Sebab selama ini, banyak reklame yang dipasang tidak pada tempatnya. Jumlah reklame yang banyak juga dinilai tidak sebanding dengan pajak yang diterima daerah. Padahal potensi pajak dari reklame ini bisa lebih dari Rp 1,9 miliar. a�?Ini adalah awal untuk mengurangi kebocoran PAD,a�? nilai politisi Partai Demokrat ini.

Zaini berharap, pengusaha bisa bekerja sama, sebab penertiban juga menguntungkan pengusaha. Mereka hendaknya menaati aturan yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga harus tetap melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Dengan demikian tidak pihak yang dirugikan. a�?Pengusaha nyaman, pemerintah juga nyaman,a�? ujar Zaini. (ili/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys