Ketik disini

Politika

Bawaslu Goes to School

Bagikan

* Sosialisasi Jelang Pilkada

MATARAM – Banyak cara digunakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mendorong lahirnya pengawasan partisipatif. Salah satunya menyambangi sekolah dan kampus-kampus di NTB.

Sejak awal April, Bawaslu NTB mengajak semua elemen terutama pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif mewujudkan pilkada yang sehat. Kemarin, pimpinan Bawaslu NTB menemui ratusan siswa MAN 2 Mataram.

“Kami optimistis pilkada 2015 berjalan lancar. Semua pihak diharapkan terlibat aktif dalam menyukseskan pilkada,”kata Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid kepada wartawan.

Menurutnya, kegiatan tersebut sebagai upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Bawaslu menginginkan agar semua elemen terlibat langsung mengawasi jalannya pilkada 2015 di tujuh kabupaten/kota.

Sementara itu, komisioner Bawaslu NTB Bambang Karyono memberikan penjelasan kepada siswa MAN 2 Mataram. Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif “Go to Scholl” secara umum memberikan pemahaman bagaimana konsep pemilu sehat. Dia juga menyampaikan materi stategi pengawasan pemilu, peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran hingga peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa.

Target sosialisasi tahun ini, 60 sekolah dan 30 kampus di NTB. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari relawan pemilu yang sudah terbentuk tahun 2014 lalu, namun kali ini lebih diperluas. “Dulu hanya sebatas OKP, mahasiswa dan media, sekarang dari sekolah sampai pendekatan-pendekatan yang lain misalnya kami buat buku khotbah, buat CD wayang kulit. Sementara jalur aparatur pemerintah kami kumpulkan aparatur pemerintahan sampai dengan tingkat lingkungan,” ujarnya.

Siswa MAN 2 Mataram nampak sangat antusias mengikuti sosialisasi. Mereka banyak berdialog dengan pimpinan Bawaslu. Pertanyaan merekapun tergolong cukup kritis. Misalnya, Siti Sulistiani salah seorang siswi MAN 2 Mataram melemparkan pertanyaan apakah kandidat kepala daerah bisa digugurkan jika melanggar aturan pilkada. Ada juga pertanyaan, apa yang harus dilakukan jika orang tua sendiri melanggar aturan pilkada.

Bambang mengatakan, calon kepala daerah yang terbukti melanggar aturan pilkada seperti terlibat dalam money politic bisa dicoret dari pencalonan. Sementara jika orang tua siswa yang PNS misalnya terlibat dalam politik praktis, Bambang mengharapkan agar siswa memberi masukan terhadap orang tuanya agar tidak melakukan hal itu.” Sampaikan kepada orang tua agar beliau tidak melanggar aturan. Kan adek-adek sekarang sudah tau aturan pilkada” ujarnya.(tan/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *