Ketik disini

Metropolis

Duit Bedah Rumah Kurang Rp 25 M

Bagikan

* Disiapkan di APBD Perubahan 2015

 

MATARAM – Program bedah rumah yang dicanangkan provinsi dengan sharing anggaran dengan kabupaten/kota masih dihadapkan pada kekurangan anggaran. Dari total Rp 45 miliar yang harus disiapkan provinsi, masih kurang sedikitnya Rp 25 miliar.

“Kita tetap komitmen dan akan kita siapkan di APBD Perubahan 2015,” kata Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan Sumber Daya Alam Pemprov NTB H Muhammad Rum, Senin (6/4) kemarin.

Dia mengatakan, total yang sudah siap di APBD murni 2015 yakni anggaran sebesar Rp 20 miliar. Yang tadinya dihajatkan untuk membangun 1.000 unit rumah tidak layak huni dari awal.

Namun, lantaran ada kenaikan harga, maka anggaran untuk membangun unit baru kata Rum naik hingga Rp 25 juta. Sehingga total rumah baru yang hendak dibangun tak kurang dari 800 unit.

Sementara kekurangan anggaran yang mencapai Rp 25 miliar akan disiapkan untuk bantuan stimulan. Yakni penanganan rumah tidak layak huni, namun tak perlu dirobohkan dan dibangun dari awal.

Estimasi kebutuhan untuk program stimulan rumah tidak layak huni diperkirakan akan mencapai Rp 11 juta paling banyak tiap unit. Sementara paling sedikit Rp 7,5 juta.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimulai tahun ini akan menyasar 10.722 rumah di seluruh NTB. Di Mataram akan sebanyak 446 unit, Lombok Barat 1.560 unit, Lombok Tengah 2.094 unit, Lombok Utara 744 unit, dan Lombok Timur 3.250 unit. Sementara di Sumbawa Barat 238 unit, Sumbawa 830 unit, Dompu 422 unit, Kabupaten Bima 972 unit dan Kota Bima 166 unit.

Diperlukan anggaran sedikitnya Rp 123,3 miliar untuk program ini. Anggaran inilah yang akan didapatkan melalui sharing. Pemprov NTB menyiapkan 50 persen kebutuhan anggaran. Sementara 50 persen sisa kebutuhan anggaran lainnya, akan disiapkan kabupaten/kota secara proporsional.

Menurut Rum, pemerintah meyakini, perbaikan rumah tidak layak huni ini adalah salah satu program yang memiliki daya ungkit besar terhadap pengentasan kemiskinan.

Sebab, dari 14 indikator kemiskinan yang dilansir Badan Pusat Statistik, enam indikator di antaranya, terkait dengan rumah. Antara lain menyangkut luas rumah, jenis dinding dan lantai rumah. Lalu sanitasi dan akses penerangan listrik yang memadai.

Dalam eksekusinya nanti, program akan melibatkan personel TNI AD. Nantinya akan ditandatangani perjanjian kerja sama antara Komandan Korem 162 WB dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa NTB. Kemungkinan, personil TNI juga akan dilibatkan dalam pendataan. Sehingga nantinya program ini benar-benar diterima mereka yang berhak. (kus/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *