Ketik disini

Opini

ISIS Kembali Bikin Miris

Bagikan

* Oleh : Hasanuddin, QH., M. Pd. I, Guru MI Nurul Jannah NW Ampenan Kota Mataram

INDONESIA saat ini sedang dilanda berbagai macam masalah yang membuat hati kita menjadi miris dan diperparah lagi dengan adanya isu mengenai kedatangan ISIS dengan memberikan iming-iming dana besar bagi Warga Negara Indonesia yang mau bergabung dalam organisasi tersebut menambah kemirisan hati kita. Seperti diketahui bersama bahwa, alim ulama dan seluruh pemuka agama sangat menentang keberadaan organisasi itu. Sehingga kalau ada tawaran seperti itu diharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia agar berhati-hati dan alangkah baiknya apabila tawarannya ditolak mentah-mentah karena tawaran tersebut sangat menyesatkan dan merugikan.

Iming-iming tersebut hendaknya membuka hati dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk sesegera mungkin menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Sehingga tidak ada rakyat yang berkeinginan untuk mengambil dan menerima tawaran tersebut. Tawaran seperti ini biasanya tawaran yang manis namun sebenarnya memiliki misi yang tidak baik sehingga kita harus bertindak dan melawannya karena memang organisasi ini dilarang di Indonesia.

Oleh karena keberdaannya yang terlarang dan juga sangat merugikan masyarakat karena akan berdampak pada pidana bagi yang menerima tawaran bergabung dengan ISIS. Begitu pula bagi WNI yang membiayai warga Indonesia untuk bergabung dengan ISIS akan dijerat dengan pidana. Ketentuan tersebut, sudah diatur dalam pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Buku 2 Bab 3 KUHP diatur tentang kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya. Contohnya pasal 139a yang menyebutkan, a�?Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahuna�?. Pasal ini dapat digunakan bagi WNI yang berhubungan dengan ISIS mengingat ISIS memerangi pemerintahan yang sah di Iraq dan Syria. Dua negara ini merupakan negara sahabat dari Indonesia.

Oleh karena itu, kepolisian bisa langsung menindak jika ada warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS. Pemerintah juga tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menjerat WNI yang melakukan kegiatan berhubungan dengan ISIS.

Agar keberadaan ISIS ini tidak bisa berkembang di Indonesia, maka dibutuhkan kesadaran dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, terutama sekali pemerintah dalam hal ini kementerian sosial. Kementerian sosial diharapkan agar lebih aktif berpartisipasi dalam menekan gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS di Indonesia. Pasalnya, banyak program kementerian sosial yang dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Selain itu, kementerian sosial memiliki jaringan struktur yang baik sampai ke tingkat kecamatan dan desa, terutama karang taruna dan juga tagana.

Banyak pandangan yang menyatakan bahwa salah satu faktor munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS adalah persoalan ekonomi. Dari sisi ini, kementerian sosial tentu bisa memainkan peran penting melalui program-program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya. Untuk diketahui, kementerian sosial memiliki program-program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat antara lain; PKH (Program Keluarga Harapan) di perkotaan dan pedesaan, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KUBe (Kelompok Usaha Bersama), UEP Karang Taruna (Usaha Ekonomi Produktif), dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Menurut laporan kementerian sosial, program-program tersebut menyentuh jutaan rakyat miskin. Sekarang, bagaimana agar sasaran dan cakupan program itu bisa menyentuh kelompok-kelompok miskin agar tidak digarap kelompok-kelompok radikal. Wallahu aa��lam.(*)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys