Ketik disini

Kriminal

Kasasi Unram Ditolak MA

Bagikan

MATARAM – Universitas Mataram (Unram) tak punya alasan lagi untuk tidak mengabulkan permohonan informasi yang sempat diajukan salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Jumaidi. Sejumlah amunisi yang sempat dilancarkan kampus berpelat merah tersebut nyatanya mental. Terakhir, permohonan kasasi tak dikabulkan Mahkamah Agung (MA). a�?Putusan hakim agung yang menolak kasasi Unram sudah menjadi titik terang dalam sangketa informasi ini,a�? kata Jumaidi, Senin (6/4).

Diketahui, sengketa informasi berawal dari permohonan yang diajukan Jumaidi pada tahun 2013 untuk melihat informasi keuangan kampus. Selama ini, informasi terkait tak pernah dipublikasikan. Padahal, undang-undang sudah mewajibkan setiap badan publik untuk membuka informasi publik.

Dalam perkara ini, diketahui, Jumaidi mengajukan beberapa poin permohonan informasi. Di antaranya, terkait laporan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Unram periode 2010-2011 dan 2011-2012. Ia mencurigai ada indikasi penyimpangan pada proyek tersebut. Sebab, informasi yang diperoleh, pembangunan RSUP itu tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, Jumaidi juga mengajukan permohonan atas informasi laporan pengelolaan keuangan sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) periode tahun 2011 hingga 2013. Ia ingin mengetahui secara gamblang, penggunaan uang SPP tersebut. Pasalnya, biaya SPP yang cendrung meningkat dinilai tak sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana kampus. Termasuk juga terkait pengelolaan uang denda 10 persen yang sempat diwajibkan bagi mahasiswa jika terlambat membayar SPP tahun 2012 dan 2013. a�?Uang SPP dan denda itu sebenarnya dikemanakan selama ini, kami ingin tahu,a�? jelasnya.

Terakhir, pihak kampus diminta memberikan informasi prihal laporan pengelolaan JPKMK tahun 2011-2013. Pasalnya, pembayaran JPKMK sebenarnya tidak diwajibkan tetapi selama ini selalu include dalam SPP.

Sangketa informasi mencuat begitu Unram tidak menanggapi permohonan yang diajukan Jumaidi. Akhirnya, mahasiswa yang dikenal kritis ini pun melapor ke Komisi Informasi Provinsi NTB. KI NTB tegas menyatakan dalam amar putusannya bahwa informasi yang dimohon tersebut bersifat terbuka.

Namun, Unram rupanya tidak menerima putusan KI NTB. Pihak kampus justru mengajukan keberatan di PTUN. Dalam putusannya, PTUN tetap menguatkan apa yang sudah menjadi putusan KI NTB. Tak berhenti di situ, Unram akhirnya melakukan upaya hukum yang lebih tinggi yaitu mengajukan permohonan kasasi di MA.

a�?Dengan ditolaknya kasasi Unram di MA, artinya bahwa segala upaya Unram untuk menutup-nutupi informasi tersebut telah terbantahkan. Sudah jelas informasi yang saya ajukan sifanya terbuka,a�? kata Jumaidi.

Putusan MA diterbitkan pada Januari lalu, tetapi salinan putusannya baru ia terima akhir Maret. Hingga kini, ia mengaku belum melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak kampus prihal putusan tersebut. Ia masih menunggu niat baik kampus untuk menindaklanjutinya dengan segera memberikan informasi yang pernah diajukan. a�?Kita tunggu itikad baik Unram dulu,a�? tegasnya.

Sementara, staf biro hukum Rektorat Unram Subandiono yang coba dikonfirmasi awak media perihal kasus ini menolak untuk berkomentar banyak. Ia hanya membenarkan sudah menerima salinan putusan MA tersebut pekan lalu. Selanjutnya, tim kuasa hukum yang sudah ditunjuk rektor Unram akan segera membahas hasil putusan tersebut. a�?Ini masih mau kita bahas dulu untuk menentukan langkah selanjutnya,a�? jawab Subandiono singkat. (uki/r8)

Komentar

Komentar

Sebelumnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys