Ketik disini

Praya

Komisi I Bentuk Panja Lahan Wisata

Bagikan

* Melihat Keseriusan Dewan Rancang Perda Inisiatif

Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Lombok Tengah akan membentuk panitia kerja (Penja) menyangkut lahan wisata. Ini dilakukan untuk memajukan pariwisata.

***

JIKA Komisi IV telah menyiapkan draf perda inisiatifnya, sementara Komisi III telah melangkah maju, dan komisi II masih tahap perencanaan. Beda halnya di Komisi I yang memastikan diri belum berencana menggodok atau membahas perda inisiatif. Mereka justru mempersiapkan diri membentuk panja.

Keputusan politis itu disiapkan Komisi I sebagai bahan acuan terbitnya perda atau perbup ke depannya. Bagi mereka, panja adalah langkah solutif paling cepat dan tepat menyelesaikan berbagai fenomena sosial yang terjadi. Kali ini, mereka akan membentuk panja tentang lahan wisata.

Tidak butuh waktu lama membentuk panja itu. Tidak pula harus repot-repot studi banding dan sebagainya. Cukup dengan kesepakatan di internal Komisi I. Kemudian dibawa melalui sidang paripurna. Maka panja terbentuk dan mereka mulai melaksanakan tugas masing-masing.

Ibarat lari estapet, Komisi II yang menyiapkan perda tentang percepatan pembangunan pariwisatanya. Sedangkan, Komisi I lebih kepada urusan yuridis menyangkut aset lahan yang dinilai diterlantarkan investor. Kedua komisi ini sepakat bersama-sama memajukan dunia pariwisata Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Mereka tidak ingin, potensi pariwisata dari utara hingga selatan Loteng terbuang sia-sia. Tidak menghasilkan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi masyarakatnya. Melihat banyaknya lahan di wilayah selatan Loteng. Khususnya, kawasan Mandalika Resort Desa Kuta, yang telantar, Komisi I pun berinisiatif mengambil langkah singkat.

Melalui panja itu, Komisi I optimistis segala persoalan dapat diselesaikan cepat. “Kami melihat lahan wisata kita ini di kuasai cukong dan broker. Keberadaan mereka secara langsung maupun tidak langsung telah memandekkan pembangunan investasi daerah kita,” kata Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar.

Di panja nanti, legislatif berhak mengeluarkan rekomendasi politis dan yuridis kepada pemkab. Dengan cara, mendesak dan meminta pemerintah aktif mengontrol keberlanjutan investor. Khususnya lagi, investor nakal yang dinilai menyandera lahan wisata tanpa ada kejelasan pembangunan.

Untuk itu, politisi Demokrat ini meminta agar sejumlah investor yang masuk kategori nakal tersebut diberi deadline. Jika tidak ada kejelasan, izin apa pun itu yang diterbitkan pemerintah kepada investor yang itu dicabut dan diberikan sanksi tegas atas pelanggaran menelantarkan lahan wisata.

Di sisi lain, panja akan mengeluarkan rekomendasi politis menyangkut kejelasan lahan wisata. Pasalnya, ada beberapa lahan di wilayah selatan yang memiliki dobel dokumen agrarianya. Permasalahan itu harus cepat diselesaikan. Jika tidak, merugikan investor yang sungguh-sungguh berinvestasi.

“Itu beberapa output yang dihasilkan panja nantinya. Tahap awal kita kumpulkan data-data, lalu memanggil beberapa pihak seperti pemerintah, investor dan khususnya lagi Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Qomar.

Panja juga akan membicarakan soal keamanan. Kapan daerah yang memiliki serpihan surga ini bisa bersaing dengan Bali, Raja Ampat atau destinasi wisata lain di seluruh Indonesia. a�?Tidak ada kata terlambat, kalau tidak sekarang, kapan lagi,” jelas Qomar.(Dedi Shopan Shopian/Lombok Tengah)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *