Ketik disini

Giri Menang Headline

Pembangunan Perumahan PNS Tabrak Aturan

Bagikan

* Dewan Ancam Laporkan Eksekutif

GIRI MENANG – Rencana pembangunan perumahan bagi PNS di Desa Gapuk, Kecamatan Gerung memicu polemik panjang. Kali ini, dewan mengancam akan melaporkan eksekutif ke kejaksaan.

Dewan berani sesumbar karena mereka menemukan adanya dugaan pelanggaran pada proses pelepasan aset. Apalagi, masukan dewan untuk pembangunan 700 unit rumah itu sepertinya tak diindahkan eksekutif.

”Belum pernah diajak komunikasi hingga saat ini. Padahal, kami sudah sampaikan saat pertemuan,” kata salah satu anggota DPRD Lobar, Ahmad Zainuri kepada wartawan di Kantor DPRD Lobar, Senin (6/4).

Ia menjelaskan, dewan ingin mendengar penjelasan dari eksekutif mengenai proses pelepasan aset, nilai pelepasan hak, dan penjualan lahan milik pemkab. Menurutnya, eksekutif belum ada niat untuk menjelaskan beberapa poin yang masih mengambang itu. ”Jika tidak ada respons, kami akan laporkan ke kejaksaan,” sesumbarnya. Zainuri menyarankan kepada eksekutif untuk berhati-hati. Karena, ia merasa persoalan ini berpotensi melahirkan pelanggaran hukum. ”Mekanisme yang diambil pemkab diduga menyalahi prosedur,” duganya.

Ia membeberkan, ada beberapa indikasi pelanggaran yang dilakukan eksekutif mengenai pembangunan perumahan bagi PNS. Eksekutif tidak melibatkan dewan dalam proses pelepasan aset. Pemkab juga mengambil langkah berani dengan menyebar brosur nilai perumahan bagi PNS. ”Dewan tak pernah dilibatkan dalam pembahasan aset untuk perumahan ini,” aku dia.

Zainuri mengaku baru mendapat penjelasan dari pihak esekutif. Mereka berdalih pemkab belum menentukan pelepasan aset, termasuk harga serta brosur perumahan belum disebar. ”Di sini letak permasalahannya, jika brosur sudah disebar, berarti pemda telah menentukan mekanisme pelepasan aset,” ujar dia.

Ia kembali mengingatkan pemkab jangan sampai persoalan pelepasan ini masuk ranah hukum. Karena, jika pemkab sampai mengambil DP (uang muka) dari penjualan lahan itu, maka ada indikasi terjadi tindak pidana. ”Kalau eksekutif berdalih dengan aturan PP Nomor 23 sebagai acuan tak melibatkan dewan, itu sangat keliru,” ungkapnya.

Peraturan itu, jelas Zainuri, bukan mengatur tentang pelepasan aset tidak bergerak (tanah). Tapi, memuat aturan mengenai pemindahan, perobohan barang milik daerah seperti kantor milik pemkab yang tak sesuai RDTR. ”Jadi, tidak mengatur masalah aset lahan (tanah),” katanya.

Perbedaan penafsiran ini, sambung dia, perlu didiskusikan dengan legislatif. Karena, dewan memiliki kewenangan untuk mengetahui jika pemkab melepas lahan aset daerah.

”Mekanisme untuk menentukan rekanan juga diduga tidak sesuai prosuder. Seharusnya, pemkab mengumumkan melalui media dengan jumlah peserta tiga perusahaan, lalu diseleksi,” sorotnya.

Jika hanya dua perusahaan, kata Zainuri, seharusnya pemkab mengumumkan ulang.  Sehingga peserta yang ikut dalam tender itu lebih dari dua. ”Perusahaan yang ikut hanya dua, tapi pemda berani seleksi dan menentukan pemenang,” ungkapnya.

Zainuri juga menduga ada pelanggaran lain. Berdasarkan persetujuan dewan 2012 lalu, aset yang dapat dilepas hanya di Kota Mataram. Itu dilakukan karena ada pertimbangan finansial daerah membaik, sehingga bupati pun mencabut perbup tentang pelepasan aset di Lobar.

”Sejak saat itu, pemkab menyetop pelepasan aset yang ada di Lobar hingga saat ini. Tapi kok tiba-tiba muncul soal perumahan PNS ini,” ujarnya heran. Sementara itu, Kepala Kantor Aset Lobar Mahnan mengatakan, rencana pembangunan perumahan pegawai di Gapuk melibatkan tiga tim.

Kantor Aset bekaitan dengan pelepasan hak yang diambil untuk perumahan PNS, tim dari BKD menyeleksi PNS yang mengkavling perumahan, dan tim dari asisten II beperan dalam menjalin kerja sama dengan pengembang. ”Untuk pelepasan hak, kami mengacu pada PP Nomor 27 tahun 2014. Saat ini kami masih melakukan penilaian,” ujar dia.

Sejauh ini, pemkab belum melakukan pelepasan hak lahan kepada PNS. Begitu pula dengan keputusan dalam menentukan mekanisme, apakah melalui hibah atau dilego.

”Terkait mekanisme kerja sama dan teknis penentuan rekanan bukan di Kantor Aset. Penentuan rekanan melalui Bagian Pembangunan,” jelasnya. (jlo/r6)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *