Ketik disini

Giri Menang

Saat Paripurna, Dewan ‘’Bertikai’’

Bagikan

* Berdebat Soal Raperda Inisiatif

GIRI MENANG – Paripurna pembacaan hasil pembahasan Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lombok Barat (Lobar) tentang rancangan peraturan daerah (raperda) diwarnai hujan interupsi, Senin (6/4). Kalangan dewan terlibat perdebatan panjang.

Penyebabnya, juru bicara Banleg Andi Irawan tidak membacakan perda inisiatif yang diajukan dewan. Dia hanya membacakan hasil pembahasan Banleg mengenai Raperda Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Giri Menang (SGM) dan Raperda Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sementara, raperda inisiatif berisi pelayanan publik tidak terakomodir dalam lembaran hasil pembahasan Banleg.

Mendengar hasil pembahasan itu, anggota dewan dari PPP H Bahrul Fahmi yang duduk paling belakang langsung mengajukan interupsi. Ia mempertanyakan alasan sehingga raperda inisiatif dewan tidak masuk dalam hasil pembahasan Banleg.

”Pimpinan, kenapa hanya dua raperda saja yang dibacakan. Sebelumnya kita sudah sepakat akan membahas tiga raperda. Tapi, raperda inisiatif tentang pelayanan publik tidak dibacakan,” tanya Fahmi dengan nada tinggi.

Usai Fahmi mengajukan interupsi, giliran Wakil Ketua Banleg Indra Jaya Usman yang angkat bicara. Ia meluruskan pertanyaan dari rekannya. Ia beralasan, pengajuan raperda inisiatif harus dibahas di internal dewan. Sejauh ini, Raperda Layanan Publik ini belum disampaikan ke pimpinan. ”Jadi belum melalui mekanisme. Harus dibahas dulu di internal, disampaikan pula kepada pimpinan,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, Banleg tidak menyertakan raperda inisiatif dewan dalam hasil pembahasan. Kendati demikian, raperda inisiatif itu tidak dihapus, namun diundur pembahasannya. ”Pak Bahrul Fahmi juga jarang hadir dalam pembahasan, makanya tidak mengetahui persis kenapa sampai diundur,” terang dia.

Rupanya, ujung kalimat Indra Jaya Usman diamini anggota dewan lain, Suhaimi. Ia menegaskan, Fahmi tidak pernah masuk pada masa pembahasan perda, sehingga informasi mengenai diundurnya perda inisiatif tidak diketahuinya. ”Benar apa yang dikatakan Pak Indra. Bagiamana mau tahu perkembangan, ikut pembahasan saja tidak pernah,” kritiknya.

Pernyataan Suhaimi memancing amarah dewan lain, seperti Ahmad Zainuri. Ia merasa keberatan dengan ungkapan Suhaimi, karena dinilai sama hal membeberkan aib rekan sendiri.

”Kita tidak boleh seperti itu. Wajar seseorang bertanya kenapa sampai perda inisiatif tidak masuk dalam pembahasan. Kita ini tidak ada yang bersih. Kalau bicara pikir dulu,” katanya dengan nada lantang.

Setelah mendengar interupsi dari sejumlah dewan, Wakil Ketua Dewan Multazam mengakhiri perdebatan dan melanjutkan ke agenda acara. Dalam paripurna itu, dua raperda yang diajukan eksekustif disetujui untuk dibahas ke tingkat komisi dan fraksi. Kendati demikian, Banleg memberikan coretan terhadap raperda untuk dievaluasi.

Misalkan, Raperda LPPL Radio SGM. Banleg menyoroti mengenai statusnya. Karena Radio SGM itu berdiri 17 Agustus 2005 dengan status barang milik daerah yang tidak dipisahkan. Sementara, operasional Radio SGM mengandalkan profit dari hasil uang pemasangan iklan dan lainnya.

Direktur Radio SGM Lobar Ispan Junaidi menanggapi, jika keberadaan lembaga radio tersebut akan diupayakan statusnya menjadi BUMD. Tapi, lanjut dia, untuk saat ini belum bisa karena ada beberapa kendala. ”Kami sudah wacanakan untuk menjadikan Radio SGM ini BUMD sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.

Menurut Ispan, raperda ini sangat penting untuk keberadaan Radio SGM. Karena, hingga saat ini radio daerah itu belum mengantongi izin meski usiannya memasuki 10 tahun. (jlo/r6)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *