Ketik disini

Headline Metropolis

Hanya Diintip, Eksekusinya Kapan?

Bagikan

* Dinas Pariwisata Bentuk Satgas

MATARAM – Aktivitas rumah bernyanyi terus diintai Pemkot Mataram. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbupar) Mataram bahkan membentuk satgas khusus. Mereka bertugas mengawasi aktivitas di lokasi wisata dan tempat hiburan.

a�?Sudah kita bentuk, namanya satgas pariwisata,a�? terang Latif pada Lombok Post, selasa (7/4).

Latif menjelaskan, anggota satgas pariwisata baru berjumlah lima orang. Mereka direkrut dari masayrakat umum dengan status tenaga harian lepas (THL). Tugas dan fungsinya adalah memantau destinasi pariwisata dan tempat hiburan. Bila ada penyimpangan, mereka langsung melapor untuk ditindaklanjuti dinas.

a�?Tujuannya supaya tidak ada yang menyalahgunakan tempat hiburan dan wisata,a�? jelas mantan kepala BNN Kota Mataram ini.

Ditegaskan, tugas dari satgas tidak akan bertentangan dengan Satpol PP Mataram. Sebab mereka hanya sebatas pemantauan, tidak pada eksekusi langsung. Kalau pun eksekusi, itu dilakukan bersama Satpol PP Mataram.

Dengan demikian, Ia berharap destinasi wisata atau taman-taman bebas dari kesan tempat mesum, atau rumah bernyayi sebagai sarang partner song (PNS) panggilan. a�?Yang namanya karaoke keluarga, tidak boleh ada PS-nya,a�? tegas Latif.

Ia menambahkan, ke depan jumlah anggota satgas kemungkinan diperbanyak dan mengusulkan tambahan anggaran. Sebab luas wilayah yang ditangani tidak cukup hanya lima orang. Selain memantau penyimpangan, para satgas juga akan ditugaskan memantau kondisi fisik destinasi pariwisata. Misalnya, sarana prasarana yang masih kurang. a�?Dari laporan ini kita bisa mabil kebijakan,a�? tandas Latif.

Tidak hanya Disbudpar, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Mataram juga melakukan pengawasan. Mereka terus memantau keberadaan para PS yang bekerja di rumah bernyanyi. Beberapa orang pengawas ketenagakerjaan dikerahkan ke tempat hiburan. Tugasnya memantau apakah ada pelanggaran ketenagakerjaan atau tidak.

a�?Kami juga tetap memantau, terutama sejak pemulangan 15 orang PS dari pulau Jawa beberapa waktu lalu,a�? ujar Kepala Disosnakertrans Mataram H Ahsanul Khalik.

Namun, PS bukanlah satu-satunya masalah. Peredaran minuman keras tak kalah mengkhawatirkan. Hampir semua tempat karaoke keluarga di Mataram menyediakan minuman keras. Bahkan, salah satu cafe di Mataram kabarnya bisa menjual ribuan botol miras dalam sebulan.

Cafe tersebut sejauh ini belum tersentuh sama sekali. Meski beroperasi lama dan terang-terangan, cafe ini tak pernah ditindak. Satpol PP sebenarnya bukan tidak tahu kondisi cafe ini. Pasukan penegak Perda itu juga bukan tidak tahu adanya PS dan penjualan minuman keras di lokasi ini. Sebab, dalam beberapa kali razia, Pol PP Mataram jelas melihat kondisi itu.

Namun, entah apa alasan Satpol PP maupun Pemkot Mataram tidak mengambil tindakan. Sejauh ini, Lombok Post pun belum tahu apakah ada izin yang dipegang cafe tersebut. Jika ada izin, berarti pernyataan Kadis Pariwisata maupun Kepala BPMP2T tidak sesuai kenyataan di lapangan. Tapi kalau tidak ada izin, perlu dipertanyakan alasan dinas terkait tidak mengambil tindakan.

Selain cafe itu, beberapa rumah bernyanyi keluarga juga didugaA� menyediakan miras. Sebut saja kafe D dan I (inisial). D sebenarnya punya alasan. Karena ada izin yang mereka pegang. Tapi bagaimana dengan I?

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Mataram Ismul Hidayat meminta pemkot bersikap tegas dan jangan pilih kasih. Jangan sampai kelakuan menyimpang segelintir pengusaha itu ditiru pengusaha lain.

Dikatakan, adanya PS on call dan minuman keras di rumah bernyanyi keluarga jelas menyalahi aturan. a�?Informasi dari masyarakat itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jangan dianggap angin lalu,a�? kata politisi PKS ini.

Ismul menilai, fungsi utama rumah bernyanyi keluarga untuk hiburan dan rekreasi. a�?Tapi, jangan menyalahgunakan izin yang diberikan pemerintah,a�? sambungnya.

Aktivitas berkedok karaoke keluarga itu, dinilai bertentangan dengan motto Mataram Maju, Religius, dan Berbudaya. Langkah penuntasan PS di salah satu hotel bisa ditiru. a�?Bila perlu izinnya kembali dievaluasi,a�? imbuhnya.

Terkait miras sendiri, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015, minuman beralkohol hanya boleh dijual di hotel berbintang. Permendag ini berlaku 16 April mendatang. Itu artinya, rumah bernyanyi keluarga yang menyediakan miras punya waktu beberapa hari lagi.

Ismul mengusulkan, untuk memantau peredaran miras, perlu ada satuan tugas (satgas) khusus. Dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Pariwisata, dan Satpol PP juga sebaiknya membuat pasukan khusus. a�?Sekalian saja dibentuk satgas. Biar dikawal intensif,a�? imbuhnya.

Menurutnya, alasan kebutuhan wisatawan tidak berarti membiarkan miras beredar bebas. Terlebih dalam peraturan daerah (perda), miras pun menyebut miras tradisional ikut dilarang. a�?Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) harus bergerak,a�? tambahnya.

Terpisah, Kasat Pol PP Mataram Chaerul Anwar yang hendak dikonfirmasi tidak berada di kantor. Dihubungi via ponsel pun tidak direspon. Pesan singkat dari wartawan koran ini juga tidak dijawab.

Sebelumnya, Kepala BPMP2T Mataram Cokorda Sudira Muliarsa tegas menyebut, rumah bernyanyi keluarga tidak boleh ada PS on call dan miras. Izin yang diberikan memang rumah bernyanyi keluarga, bukan karaoke.

Untuk menyikapi masalah ini, penuntasannya ada di dinas teknis. Yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Mataram. Khusus untuk miras sendiri ada tenggat waktu beberapa hari lagi sebelum berlakunya Permendag Nomor 6 Tahun 2015. a�?Setelah ini akan kita evaluasi semua izin miras di Mataram,a�? janjinya.(ili/feb/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *