Ketik disini

Headline Metropolis

Harga Gabah Anjlok, Petani Pecok

Bagikan

Musim panen raya berbuntut tak enak bagi petani. Harga gabah kering panen (GKP) melorot. Lebih rendah dari harga pembelian pemerintah (HPP). Petani mengelus dada. Jika kondisi ini terus berlanjut, program swasembada pangan pemerintah dipertaruhkan.

—-

MISFALAH, petani di Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, harus menunggu dua hari agar satu ton gabahnya mendapat pembeli. Padahal dia sedang butuh dana cepat. Sempat dilihat beberapa tengkulak, tapi lantaran harga tak cocok, mereka balik badan.

Tak kuasa menunggu, akhirnya Mis, sapaannya, pasrah. Dia melepas gabahnya dengan harga Rp 340 ribu sekuintal, atau Rp 3.400 per kilogram. “Maunya harganya Rp 370 ribu sekuintal. Tapi nggak ada yang berani,” kata Mis pada Lombok Post, pekan lalu.

Dia sebetulnya tak paham soal kisaran harga di pasaran. Mantan buruh migran di Malaysia itu hanya menaksir-naksir. Sebab, dari berbagai cerita, sebelum ramai panen, harga gabah melonjak tinggi. Bahkan sempat melampaui harga Rp 400 ribu per kuintal.

Makanya dia sedikit kaget, ketika panen, justru harga gabah anjlok. “Tapi mau bagaimana lagi. Lagi butuh,” ujarnya. Sudah kadung, dia hendak memberi uang muka kredit motor untuk usaha serabutan suaminya.

Sejak panen raya dimulai Maret lalu, Mis sebetulnya tak sendiri. Harga gabah yang anjlok, dialami pula petani lain. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan HPP untuk gabah pertengahan Maret lalu, seakan tak berarti. Petani, tak juga menerima imbas kenaikan HPP menjadi Rp 3.700 untuk GKP dari HPP sebelumnya Rp 3.300.

Harga jual lebih bagus diperoleh Zohdi, salah seorang petani di Labuapi, Lombok Barat. Gabahnya terjual Rp 400 ribu per kuintal. ”Tidak sama harganya, tergantung petani lepas berapa sama yang ambil gabah,” kata Zohdi.

Pada musim panen ini, dia mendapatkan hasil 6,5 ton dari lahan yang disewa seluas satu hectare. Dengan harga Rp 400 ribu per kuintal, ia mendapat penghasilan kotor Rp 26 juta. Bila dibagi tiga bulan, maka pendapatan kotornya Rp 8,7 juta per bulan.

Zohdi membeberkan, angka sebesar itu diperoleh setelah mengeluarkan biaya sekitar Rp 5 juta untuk sekali masa tanam hingga panen. Biaya itu antara lain untuk pengolahan lahan Rp 1,5 juta, biaya tanam Rp 1,7 juta, pemupukan Rp 1 juta, penyiangan Rp 500 ribu, dan pembelian bibit Rp 300 ribu.

Sementara, sewa lahan Rp 24 juta per hektare setahun. ”Biasanya saya tambah biaya tak terduga Rp 500 ribu per hektare. Jadi total yang kami butuhkan selama tanam sampai dengan panen sebanyak Rp 5 juta,” katanya pada Lombok Post kemarin.

Optimalkan Lumbung Pangan

Banyak pihak menyampaikan analisa. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB H Mokhlis menyebut ini situasi normal, tatkala panen raya. “Biasanya harga memang ada penurunan,” katanya.

Namun, bukan berarti harga yang terlalu rendah di bawah HPP, dapat ditoleransi. Itu sebabnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh pihak. “Tapi soal harga ini bukan sepenuhnya ada dalam kendali pemerintah,” ujarnya.

Mokhlis menyarankan petani menunda jual gabah dengan mengoptimalkan lumbung pangan. Selama masa itu, petani bisa memantau harga. Jika harga naik, petani bisa mengeluarkan cadangan gabah di lumbung pangan untuk dijual. “Petani perlu disarankan kembali ke tempo dulu. Nenek moyang sudah mengajarkan memanfaatkan lumbung pangan, saat dibutuhkan baru ditumbuk menjadi beras atau dijual,” kata Mokhlis.

Dia mengakui, harga GKP di tingkat petani berada di bawah HPP sebesar Rp 3.700 per kilogram (kg). Kondisi itu terjadi di 10 kabupaten/kota yang menjadi sentra padi. Sehingga, alternatif yang paling mungkin dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian, melakukan tunda jual dengan melakukan penyimpanan di lumbung pangan.

Di sisi lain, lanjut dia, hasil panen tahun ini sangat bagus, hampir mencapai 10 ton per hektare. Sehingga tidak mungkin menyebabkan harga gabah anjlok. Pasalnya rata-rata petani menjual hasil panen Rp 3.500 hingga Rp 4.000 per kilogram. Selain itu, indikator penggunaan pupuk pun berimbang. Menurutnya penggunaan pupuk lebih bagus dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya penggunaan pupuk urea lebih banyak, sementara saat ini penggunaan pupuk NPK yang lebih banyak. “Artinya bila secara teknis sudah berimbang, maka hasilnya akan bagus,” jelasnya.

Sewa Gudang

Pandangan lain dilontarkan Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede. Sejak mulai dilibatkan dalam program swasembada pangan, Rudy mengatakan, pihaknya telah memetakan persoalan pertanian di NTB. Tak kecuali kecendrungan harga anjlok saat panen.

Menurut dia, biang soal adalah ketidakmampuan Bulog NTB menyerap gabah para petani dalam posisi yang normal. Akibatnya, gabah dari NTB justru diserap daerah lain, yakni Bali. Pola ini akhirnya menyebabkan mekanisme harga menjadi rusak.

Itu sebabnya, dia telah meminta Bulog mengevaluasi proses pengadaan gabah dan beras yang mereka miliki. Sebaikya BUMN itu membeli gabah sebanyak-banyaknya. “Kalau gudang kurang, entah bagaiman caranya, pinjam atau sewa kan bisa,” tandas Rudy.

Kepentingan TNI kata dia hanya satu. Petani tidak rugi. Sebab, laporan soal rugi itu masuk juga pada dirinya. Harga penjualan padi saat panen, tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Hitungan normal saat ini, untuk meraup untung, harusnya harga jual GKP Rp 4.500 per kuintal. Hitungannya sederhana. Sri Mulyati, seorang petani di Lombok Tengah kepada Lombok Post menuturkan, untuk lahan garapan seluas 35 are miliknya, dirinya harus mengeluarkan biaya tak kurang dari Rp 2 juta.

Biaya itu harus ada, lantaran tak ada proses yang gratis. Mulai dari beli benih, penyemaian, pengolahan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, dan panen. Saat panen, hasil yang diperoleh paling banter 1,3 ton. Itu pun, 2,6 kuintal untuk upah buruh yang panen. Sehingga yang didapat bersih hanya 1 ton 40 kilogram.

Dengan harga rata-rata Rp 3.400 per kuintal, maka uang yang diperoleh hanya Rp 3.536.000. Jadi dalam rentang waktu tiga bulan menunggu hingga panen, total keuntungannya setelah dikurangi biaya tanam hanya Rp 1,536 juta. Itu setara dengan pendapatan hanya Rp 516 ribu sebulan. Angka yang terbilang kecil.

Yang dialami Sri itu sebanding dengan apa yang ditemukan BPS dalam survei Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2015. Total NTP NTB mencapai 102,23. Naik tipis dari NTP pada Februari yang mencapai 101,97. Artinya pendapatan petani hanya berada sedikit di atas belanja dan pengeluaran mereka.

Sementara itu, Humas Bulog Divre NTB Marlinda mengatakan, pihaknya memiliki acuan untuk membeli gabah petani. Sehingga muncul istilah-istilah khusus yang mengacu pada kualitas gabah sebagai referensi penentuan harga.

Pertama, GKP yang mengandung kadar air lebih besar dari 18 persen, tetapi lebih kecil atau sama dengan 25 persen. Hampa atau kotoran lebih besar dari 6 persen tetapi lebih kecil atau sama dengan 10 persen. Butir hijau atau mengapur lebih besar dari 7 persen tetapi lebih kecil atau sama dengan 10 persen. Butir kuning atau rusak maksimal 3 persen dan butir merah maksimal 3 persen.

Kedua, gabah kering simpan (GKS), adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 14 persen tetapi lebih kecil atau sama dengan 18 persen. Kotoran atau hampa lebih besar dari 3 persen tetapi lebih kecil atau sama dengan 6 persen, butir hijau atau mengapur lebih besar dari 5 persen tetapi lebih cil atau sama dengan 7 persen, butir kuning atau rusak maksimal 3 persen dan butir merah maksimal 3 persen.

Ketiga, gabah kering giling (GKG), adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14 persen, kotoran atau hampa maksimal 3 persen, butir hijau atau mengapur maksimal 5 persen, butir kuning atau rusak maksimal 3 persen dan butir merah maksimal 3 persen.
“Ketentuan-ketentuan itu dipakai Bulog dalam menentukan harga gabah atau beras berdasarkan kualitasnya,” kata Marlinda.

Kapasitas Lumbung Pangan Terbatas

Data Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB mencatat jumlah lumbung pangan modern atau permanen di NTB hingga akhir tahun 2014 sebanyak 288 lumbung yang dikelola gabungan kelompok tani (Gapoktan). Lumbung pangan itu dimanfaatkan sebagai sarana penyimpanan produksi mereka.

Lumbung pangan itu tersebar di Kota Mataram (7 lumbung), Lombok Barat (27 lumbung), Lombok Tengah (51 lumbung), Lombok Timur (54 lumbung), Lombok Utara (19 lumbung). Ada juga di Kabupaten Sumbawa Barat (14 lumbung), Sumbawa (40 lumbung), Dompu (31 lumbung), Kabupaten Bima (41 lumbung), dan Kota Bima (4 lumbung).

Kasubid Cadangan dan Ketahanan Pangan BKP NTB Moh. Zubirman mengatakan masing-masing gapoktan pengelola lumbung pangan, menyimpan cadangan pangan berupa beras yang biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan anggota kelompok pada musim paceklik. “Jumlah cadangan pangan berupa beras hingga tahun 2014 sebanyak 715 ribu kilogram,” tuturnya.

Selain lumbung pangan modern, BKP NTB juga mencatat jumlah lumbung pangan tradisional untuk menyimpan gabah sebanyak 2.941 unit. Daerah yang memiliki lumbung terbanyak adalah Kabupaten Bima sebanyak 864 lumbung, Kabupaten Lombok Timur 548 lumbung, dan Kabupaten Lombok Tengah 530 lumbung.

Untuk Kabupaten Dompu, jumlah lumbung pangan tradisional sebanyak 479 lumbung, Kabupaten Sumbawa 203 lumbung, Kabupaten Lombok Utara 187 lumbung, Kabupaten Sumbawa Barat 56 lumbung, dan Kota Mataram 22 lumbung.

Terkait dengan harga dan peran lumbung, lanjut dia, sudah ada pembelian dari lumbung tetapi terbatas dana. Karena keterbatasan modal inilah terjadi kesulitan pembelian sebesar Rp 20 juta per lumbung. “Dengan HPP Rp 3.700 maka yang terserap sedikit. Itu pun modal tidak semua dibeli gabah, untuk anggota juga ada,” paparnya.

Saat ini, Bulog NTB menargetkan 100 ribu ton pembelian gabah, akhirnya saudagar atau mitra Bulog yang membeli ke lapangan menyebabkan pengendalian harga tidak bisa dilakukan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan lumbung. “Keterbatasan modal dan tempat makanya gabah tidak terserap semua, terlebih panen raya, dimana stok banyak sehingga harga kisaran Rp 3.300 hingga Rp 3.600,” paparnya.

Saat bulan Januari-Maret dimana harga melonjak tinggi, di tingkat pedesaan memiliki scadangan pangan sendiri di rumah. Mereka akan menyetok hingga kebutuhannya, di tingkat perkotaan harga sudah melonjak tetapi di pedesaan harganya normal. Pasalnya mereka tidak kesulitan memperoleh beras. “Ketika mereka butuh, mereka giling. Harga cukup tinggi karena kebutuhan di kota cukup tinggi untuk beras super, seperti hotel dan itu karena stok di saudagar juga menipis,” pungkasnya.

Pemprov Bereaksi

Itu sebabnya, gonjang-ganjing harga gabah ini membuat Pemprov NTB bereaksi. Sekretaris Daerah NTB H Muhammad Nur menegaskan, pihaknya segera memanggil Bulog. “Harus ada klarifikasi,” tandas Nur.

Laporan dari Dinas Pertanian yang diterimanya kata dia, menepis anggapan, kalau gabah yang dihasilkan petani kualitasnya menurun. Sehingga harga ikut anjlok.

Acuannya sederhana. Mulai musim tanam tahun ini, penggunaan pupuk oleh petani nyaris masuk ketegori berimbang. Jika dulu petani banyak mengandalkan urea, kini mereka memanfaatkan pupuk jenis NPK. Sehingga, pemanfaatan NPK, akan memperbaiki nutrisi dalam tanah, yang berimbas pada peningkatan kualitas bulir padi.

Tudingan kalau kadar air terlalu banyak juga ditampik. Sebab, panen saat ini sebetulnya berlangsung pada kondisi ideal. Sebab, sedang memasuki musim pancaroba.

Hanya 20 persen wilayah NTB yang dijamah hujan tiap hari. Selebihnya mengalami hari tanpa hujan hingga lima hari. Bahkan, ada yang sudah di atas 10 hari. Sehingga sulit menemukan padi dengan kadar air terlalu tinggi.

Nur tak menampik, jika kondisi begini terus bertahan, langkah pemerintah untuk menggenjot petani menanam padi, untuk menopang program swasembada pangan, akan kian terjal.

Pemerintah tak mungkin memaksa-maksa petani menanam komoditas tertentu. Apalagi memberlakukan sanksi. Sehingga wajar kalau petani berpindah menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan.

Itu sebabnya, kata Nur, pemerintah memahami, membangun ketahanan pangan, tidak melulu menjaga ketersediaan stok. Namun, juga penting menjamin kestabilan harga. “Sehingga petani juga tak dirugikan. Ini pegangan pemerintah,” tandasnya. (kus/nur/cr-ewi/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *