Ketik disini

Metropolis

Huuu… LHKPN Dewan Kian Tak Jelas

Bagikan

* Masih Siapkan Bukti Harta

MATARAM – Langkah DPRD NTB yang diwajibkan menyampaikan dokumen laporan harta kekayaan (LHKPN) menjadi kian tak jelas. Empat pimpinan DPRD NTB yang diharapkan menjadi contoh bagi anggota dewan lainnya, justru tak kunjung membuat dan menyerahkan dokumen tersebut.

Sekretaris DPRD NTB Ashari mengaku, hingga kemarin tak satupun anggota DPRD NTB yang telah menyerahkan dokumen LHKPN pada pihaknya. Padahal, DPRD NTB sudah diingatkan KPK soal kewajiban ini empat bulan lalu. “Sampai sekarang belum ada yang lapor,” kata Ashari, Selasa (7/4).

Bulan lalu, kata Ashari, sempat anggota DPRD Bq Isvie Rupaida menyampaikan dokumen LHKPN. Namun, belakangan dokumen milik Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD NTB itu, harus dikembalikan lantaran belum sesuai persyaratan dan harus dilengkapi.

Sesuai arahan KPK, harusnya dokumen LHKPN itu wajib diserahkan seluruh pimpinan dan anggota DPRD NTB paling lambat dua bulan setelah mereka mengucap sumpah dan janji. Dengan pengucapan sumpah dan janji 1 September 2014, maka keterlambatan penyerahan LHKPN itu telah lewat lima bulan.

Ashari mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPK terkait penyiapan dokumen LHKPN ini. Sementara dalam penyusunannya, pihaknya juga melibatkan tim LHKPN dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Tim di BKD ini sejauh ini adalah pihak yang turut terlibat dalam penyiapan LHKPN bagi pejabat eksekutif Pemprov NTB.

Pihak sekretariat pun sudah menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh wakil rakyat sejak Januari, kalau para staf siap membantu mereka menyusun LHKPN. Dokumen-dokumen diminta dibawa ke sekretariat, untuk kemudian disusun sesuai format yang disiapkan KPK.

Ashari mengungkapkan, koordinasi terakhir pihaknya dengan pimpinan DPRD NTB, disebutkan kalau para wakil rakyat masih menyiapkan segala bukti-bukti otentik yang menyangkut kepemilikan harta kekayaan mereka. Sebab, tanpa bukti-bukti kepemilikan yang valid pun, dokumen LHKPN memang belum bisa diserahkan. Malah nanti ada tudingan, kalau anggota dewan tidak melaporkan harta kekayaan semestinya.

Ashari tetap percaya, bahwa para wakil rakyat di DPRD NTB, tidak ada niat untuk mengabaikan kewajiban menyusun LHKPN yang diwajibkan KPK. “Tepatnya mereka sedang memprosesnya. Jadi memang butuh waktu,” kata mantan Sekretaris Korpri NTB ini.

Sebagian dari anggota DPRD NTB pun memang mengaku masih bingung mengisi dokumen LHKPN. Rata-rata dari 65 anggota dewan mengklaim, ini baru kali pertama mereka mengisi LHKPN. Kendati 22 orang di antaranya adalah anggota dewan lama dan pernah memangku jabatan serupa di tingkat kabupaten/kota.

Sesuai petunjuk KPK, kata Ashari, memang ada perbedaan dokumen yang harus diisi oleh mereka yang baru kali pertama dengan mereka yang sudah pernah pada periode sebelumnya. (kus)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *