Ketik disini

Metropolis

PMI Gelar Seminar Pengurangan Resiko Bencana

Bagikan

MATARAM – Bencana memang sulit diprediksi. Namun jika masyarakat waspada, risikonya bisa diminimalisasi. a�?Masyarakat bukan lagi sebagai objek korban bencana. Melainkan ikut berperan aktif termasuk sebagai pelaku tanggap darurat,a�? kata Pengurus PMI Kota Mataram Imam Purwanto dalam seminar yang digelar di Hotel Santika Mataram, Selasa (7/4).

Seminar yang digelar PMI Kota Mataram melalui forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) NTB mengambil tema tema pengelolaan daerah pesisir sebagai upaya pengurangan resiko bencana. Acara dihadiri sejumlah pimpinan SKPD Pemprov NTB, Kota Mataram, Lombok Barat, CEO Lombok Post H Ismail Husni, serta ratusan perwakilan masyarakat.

Menurut Imam, PRB NTB merupakan konsep mengevaluasi, sekaligus merespons bencana yang kemungkinan terjadi. a�?Bila bencana terjadi setidaknya bisa meminimalisasi risiko-risiko dari semua aspek. Baik ekonomi, sosial, kerugian materi hingga korban jiwa,a�? katanya.

Dijelaskan, PRB NTB di wilayah pesisir rentan dengan bencana. Ia mencontohkan, pesisir di Kota Mataram memang tidak seluas wilayah pesisir Lombok Barat.A� Kali di Mataram hulunya di Lombok Barat, sedangkan pembuangannya di Kota Mataram. Dan ini sangat rentan terjadi bencana. a�?Terutama muara di Ampenan. Banyak kasus-kasus terjadi. Seperti sampah, polusi, dan tata kelola kampung,a�? katanya.

Karena itu, PMI Kota Mataram mengambil peran di wilayah pesisir. Melalui penyadaran masyarakat, pembersihan kali, dan bantuan unit pengolahan sampah.A� Termasuk greenbelt penanaman pohon cemara dan pembenihan cemara laut. a�?Ini dilakukan di Lombok Barat. Ribuan pohon akan menjaga habitat, sekaligus berkah bagi anak cucu,a�? ujarnya. Peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Andy Afandy memaparkan, permasalahan seperti banjir, perlu dilihat kembali penyebabnya.

a�?Apakah benar masalah sepanjang masa, atau belum tepat perlakuan pengelolaan,a�? katanya. Melihat hal ini, diperlukan kegiatan sosial ekonomi di wilayah pesisir. Pada umumnya dikelola dan dilaksanakan instansi yang berbeda.

a�?Instansi berbeda tentu menginginkan kegiatan yang berbeda pula. Sehingga kondisi itu bisa menghasilkan konflik, tumpang tindih, kerusakan, bahkan degradasi,a�? jelasnya.

Bencana yang terjadi, kata dia, bukan hanya disebabkan kondisi alam yang ekstrem. Juga karena ketidakterpaduan dalam pengelolaan. a�?Pemanfaatan menyebabkan terjadinya kerusakan. Pada akhirnya menyebabkan semakin tingginya risiko bencana,a�? katanya.

a�?Karena ketidakterpaduan pembangunan, seperti fasilitas laut yang belum menggunakan proses penelitian secara teknis sesuai kondisi. Sehingga perlu penyatuan mindset,a�? tambahnya.

Kegiatan implementasi berikutnya, kata dia, semua lapisan sepakat bahwa butuh keterpaduan. Selanjutnya, sesuai peran masing-masing mulai bergerak. Misalnya pemerintah melalui RPJMD yang punya basis pengurangan risiko bencana. a�?Karena wilayah NTB berbasis pesisir, sudah pasti harus terpadu. Tapi belum mempertimbangkan pengurangan risiko bencana,a�? tegasnya.

Bencana, lanjut dia, bukan hanya bahaya. Tetapi kerentanan yang disebabkan manusia. Program-program pemerintah pasti memiliki dampak. Sehingga perlu dilakukan langkah koordinasi. a�?Indonesia termasuk dalam kategori sangat rentan bencana. Terlebih aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sangat tergantung kondisi atau keberadaan ekosistem dan sumber daya alamnya,a�? tutupnya. (cr-ewi)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys