Ketik disini

Headline Metropolis

Menteri Lukman Wajib Dengar Gubernur

Bagikan

* Terkait Kisruh Rektor IAIN Mataram

MATARAM – Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat mengingatkan Menteri Agama Lukman Hakin Syaifuddin, agar tak terus menerus mempertontonan kesewenang-wenangan dalam penanganan kisruh IAIN Mataram. Sepantasnya, Menteri Lukman memerhatikan pandangan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi.

“Menteri Agama tidak boleh mengabaikan Gubernur NTB. Dia penanggung jawab situasi apapun di daerah,” tandas Rachmat, usai bertemu Gubernur, selama dua jam, Selasa (14/4).

Kata Rachmat, memang otoritas penanganan kisruh pemilihan rektor IAIN Mataram sepenuhnya berada pada Menteri Agama. Namun, otoritas daerah harusnya juga didengarkan. “Masak giliran minta tanah baru mau mendengarkan gubernur. Soal begini tidak,” sindir politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Dia menengarai, persoalan yang terjadi di IAIN Mataram, kini sudah tidak lagi sepenuhnya persoalan institusi pendidikan semata. Namun, sudah tarik menarik ranah politik. Itu sebabnya, gubernur sebagai pimpinan daerah ikut urun rembug. Apalagi, gubernur juga adalah Ketua Dewan Penyantun IAIN Mataram.

Komisi VIII sendiri kata anggota DPR dua periode ini telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama Lukman Hakim. Dan dalam rapat dengar pendapat itu, Rachmat mengaku mencecar Menteri Agama terkait masalah yang membelit IAIN Mataram, dan tak kunjung selesai saat ini.

Kepada Komisi VIII, Menteri Lukman kata dia, menjanjikan bahwa polemik pemilihan rektor IAIN Mataram akan segera diselesaikan. Opsi pelantikan rektor terpilih pun sudah dijanjikan. “Itu yang kami pegang di Komisi VIII. Tapi nyatanya saat ini belum selesai juga,” ucapnya.

Rachmat menegaskan, Komisi VIII menungu penyelesaian kisruh IAIN Mataram. Kementerian pun harusnya bersikap tegas. Sehingga tidak menggantung IAIN seperti saat ini. Sebab, pada akhirnya yang menjadi korban adalah para mahasiswa. Rektor yang tak kunjung difinitif menjadikan wisuda mahasiswa dirundung masalah. Sementara disebut pula, bahwa kegiatan belajar mengajar terganggu.

Fokus Komisi VIII, lanjut Rachmat, bukan soal nasib orang per orang. Atau nasib kandidat tertentu dalam pemilihan rektor IAIN Mataram. Namun, kepatuhan pada aturan, dan juga konsistensi Kemenag dalam menjalankan norma yang ada di kampus. Sebab, norma yang sudah diatur dalam statuta itu harusnya juga menjadi rujukan kementerian.

Ditanya apakah Komisi VIII juga mempertanyakan langkah Menteri Lukman yang tidak melantik rektor terpilih lalu menunjuk pejabat sementara rektor, Rachmat mengiyakannya. “Tapi itu juga tidak bisa dijawab juga Menteri Agama,” tandasnya.

Diungkapkan pula, guberur atas nama pimpinan daerah telah pula menyurati Menteri Lukman. Bahkan, sebagai Ketua Dewan Penyantun IAIN Mataram, gubernur diagendakan akan bertemu Menag secara lansung. Sehingga daerah juga mendapat kejelasan arah penyelesaian yang membelit IAIN Mataram.

“Kalau begini terjadi terus menerus. Saya adalah orang pertama yang menolak IAIN Mataram alih status menjadi Universitas Islam Negeri,” tandas politisi yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ini. (kus/r9)    

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *