Ketik disini

Praya

Pak Dukcapila�� DAK-nya Cepetan Dong

Bagikan

PRAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah mengingatkan, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) secepatnya menyerahkan daftar agregat kependudukan (DAK) terakhir. Karena, data ini sebagai acuan perhitungan syarat yang harus dilalui bakal calon (balon) perseorangan atau jalur independen.

DAK ini harus mendapatkan persetujuan bupati melalui surat keputusan (SK). a�?Data sementara memang sudah kami terima per 3 Februari lalu. Tapi, dalam bentuk surat pemberitahuan, bukan SK,a�? kata Ketua KPU Loteng Ary Wahyudi, selasa (14/4).

Dalam surat Nomor 800/23/Capil/2015 perihal data agregat per kecamatan di Loteng, terang Ary, jumlahnya mencapai 1.027.883 jiwa, terdiri dari 514.934 laki-laki dan 512.949 perempuan. Jumlah itu tersebar di 12 kecamatan meliputi, Praya sebanyak 136.215 jiwa, Jonggat 104.594 jiwa, dan Batukliang 88.975 jiwa.

Berikutnya, Pujut 120.308 jiwa, Praya Barat 76.992 jiwa, Praya Timur 69.607 jiwa, Janapria 80.161 jiwa, Pringgarata 73.173 jiwa, Kopang 91.431, Praya Tengah 70.814 jiwa, Praya Barat Daya 54.407 jiwa, dan Kecamatan Batukliang Utara (BKU) sebanyak 61.206 jiwa.

Data itu, tambah Ary, diperoleh berdasarkan surat KPU Nomor 001/KPU-Kab-017.5433830/I/2015 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 470/735/SJ, perihal penyajian dan pemanfaatan data kependudukan.

Dikatakan Ary, jika diambil dari data itu dan disesuaikan dengan syarat calon perseorangan yang 6,5 persen fotocopy penduduk maka paling tidak mereka harus mengumpulkan KTP 64-65 ribu. a�?Namun, lebih jelas dan rinci kita tunggu SK bupati,a�? katanya.

Sementara dari jalur partai politik (parpol), tambah Ary, sebesar 20 persen dari jumlah kursi. a�?Kami sebelumnya pernah melaksanakan rakornas untuk membahas DAK ini. Termasuk, permasalahan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4),a�? kata Ary.

Tujuannya, ungkap Ary, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. a�?Prinsipnya, kita menunggu saja dari pemerintah. Kalau dijadwalnya paling tidak 17 April mendatang harus diserahkan ke kami,a�? ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dukcapil Loteng H Darwis mengatakan, DAK yang diinginkan KPU bukan diperoleh dari Dukcapil atau pemkab. Namun, menjadi tanggung jawab Depdagri bidang kependudukan.

a�?Nantinya, mereka yang menyerahkan DAK itu ke provinsi, kemudian turun ke kabupaten/kota. Bukan kita,a�? tegasnya.

Yang perlu diketahui, terang Darwis, data kependudukan yang selama ini digarap Dukcapil dijalankan secara online. Sehingga, siapa pun bisa mengetahui tanpa terkecuali KPU.

a�?Tidak ada juga ceritanya bupati menerbitkan SK. Kami anggap, ada miskomunikasi,a�? kata mantan Kepala Bakesbangpoldagri ini.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *