Ketik disini

NASIONAL

Pemerintah Diminta Usir

Bagikan

* Dubes Arab Saudi

JAKARTA – Berita mengejutkan datang dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, Siti Zaenab binti Duhri Rupa. TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, itu gagal diselamatkan dari vonis matinya. Kemarin, perempuan 47 tahun itu menjalani hukuman pancung oleh otoritas Arab Saudi.

Kabar tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam rilis resminya. Kemenlu menyebut, hukuman qishash Zaenab dilakukan di Madinah pada pukul 10.00 waktu setempat. Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir mengatakan, ini menjadi pukulan berat bagi pihaknya. Pasalnya, tidak ada notifikasi apa pun dari otoritas Arab Saudi terkait waktu eksekusi Zaenab. Apalagi Wakil Menlu Abdurrahman Mohammad Fachir baru saja melakukan pertemuan dengan Wakil Menlu Arab Saudi Pangeran Khalid bin Saud bin Khalid untuk membicarakan hukuman mati tersebut pada 19 Maret lalu.

“Kami baru mengetahui kabar hari ini setelah Konsulat Jenderal RI di Jeddah menerima informasi dari pihak pengacara almarhumah, Khudran Al Zahrani,” ungkap Arrmanatha Nasir saat dihubungi kemarin. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada sanak keluarga dan mengharapkan almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT,” lanjutnya.

Tata, panggilan akrab Arrmanatha Nasir menyayangkan kebungkaman pemerintah Arab Saudi atas waktu eksekusi. Karenanya, Kemenlu akan menyampaikan protes keras pada Arab Saudi. Hal itu akan dilakukan dalam waktu dekat dengan memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Musthafa Ibrahim Al-Mubarak. “Kita akan panggil untuk menyampaikan nota protes kita,” tegasnya.

Saat ini, Direktur Perlindungan WNI Lalu Muhammad Iqbal tengah dalam perjalanan menemui pihak keluarga Zaenab untuk menyampaikan berita duka tersebut. Pertemuan itu sekaligus untuk membicarakan proses pemulangan jenazah.

Sementara itu, analis kebijakan dari Migrant Care Wahyu Susilo menilai Kemenlu kembali kecolongan atas waktu eksekusi WNI di luar negeri. Sebelumnya, hal serupa juga terjadi ketika TKI Ruyati binti Satubi dieksekusi tanpa diketahui oleh pihak keluarga atau pemerintah pada 2011 lalu. “Kami sangat kecewa. Hal ini terulang lagi,” kata Wahyu dengan nada terbata-bata.

Atas kejadian ini, Wahyu mendesak pemerintah bersikap tegas pada Arab Saudi. Pemerintah diminta memulangkan duta besar Arab Saudi di Jakarta sebagai bentuk protes keras atas kebungkaman Arab Saudi terkait waktu eksekusi Zaenab.A� “Harus dipersona non grata-kan,” tegasnya.

Persona non grata adalah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dalam perkancahan politik dan diplomasi internasional. Makna harafiahnya adalah orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-persona non grata-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu negara. Apabila ia sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi.

Eksekusi mati Zaenab ini kembali menambah deretan WNI yang meregang nyawa di Arab Saudi. Sebelumnya, dua orang WNI telah dieksekusi mati di negera jazirah Arab itu. “Ini juga harus menjadi pelajaran bagi Presiden Jokowi. Saat kita sibuk menyiapkan hukuman mati WN asing, WN kita juga tengah terancam,” tuturnya.

Zaenab sendiri ditahan di penjara umum Madinah sejak 5 Oktober 1999 lalu. Ia dipidana atas kasus pembunuhan majikan perempuannya, Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba. Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qishash kepada Siti Zainab.

Dengan jatuhnya keputusan qishash tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Namun pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil baligh.

Pada 2013 lalu, Walid telah dinyatakan akil baligh dan memberikan keputusannya. Ia menolak memberikan pemaafan kepada Siti Zainab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan. Hal ini kemudian dicatat dalam keputusan pengadilan pada tahun 2013.

Kemenlu sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan Zaenab. Mulai dari pendampingan hukum hingga melakukan pendekatakan pada pihak keluarga untuk proses pemaafan. Kemlu pun telah Menawarkan pembayaran diyat melalui Lembaga Pemaafan Madinah sebesar SR 600 ribu (sekitar Rp 2 miliar). “Namun masih ditolak. Dan hukum di sana kan memang mengacu pada pemaafan ahli waris,” ungkap Tata. (mia/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *