Ketik disini

Metropolis

TGB dan Wapres Bahas Radikalisme

Bagikan

* Bersama 11 Tokoh Indonesia

MATARAM – Gubernur NTB TGB HM Zainul majdi bertolak menuju Istana Wakil Presiden di Jakarta, kemarin sore. Dia diundang khusus Wapres Jusuf Kalla, untuk membicarakan radikalisme bersama 11 cendekiawan muslim Indonesia lainnya.

a�?Beliau dimintai gagasan dan pemikiran terkait radikalisme yang terjadi di Indonesia,a�? kata Wakil Ketua DPRD NTB TGH Mahally Fikri, usai bertemu gubernur, Selasa (14/4).

Selain sebagai pimpinan daerah, Mahally mengatakan, kehadiran TGB, sapaan akrab gubernur, di Istana Wapres juga sebagai cendekiawan muslim Indonesia, dan sekaligus sebagai pimpinan organisasi massa islam Nahdlatul Wathan.

a�?Tentu ini juga menjadi kebangaan kita dan mengonfirmasi ketokohan beliau secara nasional,a�? kata Mahally. a�?Bahwa negara memang sedang membutuhkan masukan dari tokoh-tokoh cendekiawan seperti beliau,a�? lanjutnya.

Mahally menegaskan, secara khusus Wapres memang mengundang tokoh-tokoh muslim, untuk membicarakan radikalisme. Apalagi, sebelumnya, TGB, juga adalah salah satu tokoh muslim Indonesia, yang telah diundang secara khusus dalam konferensi internasional di Arab Saudi, yang juga membicarakan tentang berkembangnya paham radikalisme.

a�?Jadi bukan karena di NTB ada indikasi radikalisme tumbuh atau tidak,a�? imbuh Mahally, yang juga salah seorang pemimpin pondok pesantren di NTB.

TGB sendiri seara terpisah kepada media menegaskan, pentingnya pemahaman tentang radikalisme tidak dipersempit pada persoalan yang dikaitkan dengan umat islam semata. Sebab, radikalisme kata alumunus Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir ini, tidak hanya berkembang di kalangan umat Islam saja.

Kata Doktor Tafsir Alquran ini, pemahaman radikal juga berkembang dalam umat agama lain. Dia misalnya mengambil contoh, ada banyak situs yang dimiliki dan dikelola umat non muslim yang di dalamnya juga terkandung bahan-bahan yang mendiskreditkan islam. Dan itu jelas kata dia, adala bentuk radikalisme nyata.

Sehingga, ketika belum lama pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 12 situs yang dinilai terkait dengan paham radikal, maka kata TGB, harusnya perlakuan yang sama juga dilakukan pemerintah pada jaringan paham radikal non muslim tersebut.

Dia mengingatkan. Kalau tidak ada keseteraan dan keadilan dalam tindakan, maka, akan muncul tudingan, bahwa perangkat pemerintah memang pobia terhadap Islam. a�?Ini kan tidak baik. Bahkan tidak akan mengurangi radikalisme,a�? tandasnya.

Karena itu, dia berharap, kalau tindakan pemblokiran situs berita islam yang kini dituntut agar 12 di antaranya dipulihkan nama baiknya kembali, bukan sebagai bentuk konfirmasi kalau perangkat pemerintah pobia terhadap islam.

a�?Itu tidak boleh. Perangkat pemerintah tidak boleh begitu. Karena kita ini adalah negara mayoritas muslim,a�? tegasnya. Pemerintah pusat dituntut segera memberi penjelasan lugas. Sehingga tidak memungkinkan ruang syak wasangka. (kus)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *