Ketik disini

Headline Tanjung

DPRD Bukit Tinggi Belajar Pariwisata di KLU

Bagikan

* Tapi Cuma Diterangkan Jumlah Wisman

TANJUNG – Komisi III DPRD Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, melakukan studi banding ke Pemkab Lombok Utara. Ini upaya pemkot setempat meningkatkan potensi PAD sektor pariwisata.

Ketua Komisi III DPRD Bukit Tinggi Rusdi N mengatakan,  kunjungan ke Lombok Utara untuk menggali informasi terkait pariwisata. Informasi ini dalam bentuk pendapatan asli daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata, serta kebijakan pengembangan pariwisata.

”Kota Bukit Tinggi memiliki 4 kecamatan. Sektor pariwisata baru bisa meraup PAD sebesar Rp 65 miliar. Kami ingin melihat seperti apa pengembangan pariwisata di sini,” ujar Rusdi.

Menurutnya, sektor pariwisata merupakan penyumbang PAD dominan mencapai 70 persen. Namun optimalisasi dalam menggali sektor pariwisata untuk mampu berkontribusi bagi daerah harus terus diupayakan.

Lombok Utara yang memiliki sektor pariwisata dunia dengan tiga gili dan Taman Nasional Gunung Rinjani, tentu memiliki kiat dan tips dalam mengembangkan sektor pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan.

Pemkab Lombok Utara rupanya belum dapat menjawab harapan rombongan Bukit Tinggi. Meski dikenal dengan tiga gili dan menyumbang kunjungan 50 persen dari target Pemprov NTB. Namun dari aspek birokrasi dan kebijakan, belum banyak yang dapat dibagi. ”Dinas pariwisata baru terbentuk tiga bulan ini,” kata Sekdis Pariwisata Lombok Utara Datu Tresna Bakti.

Sekdis terlihat hanya memberi gambaran terkait jumlah pengunjung pariwisata, empat tahun terakhir. Tahun 2011, kunjungan wisatawan ke Lombok Utara sejumlah 337.646 orang, meningkat menjadi 426.969 orang di 2012. Sementara di 2013 menjadi  486.817 orang dan 2014 jumlahnya  503.341 orang.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara Tusen Lasima tak menyangkal pengembangan sektor pariwisata  masih harus mendapat sentuhan kebijakan lebih mendalam.

Meski menjadi destinasi wisata internasional, namun belum diimbangi dengan regulasi dalam upaya menarik PAD. Seperti regulasi parkir pelabuhan untuk fast boat yang datang dari Bali, maupun regulasi bagi penarikan pajak dan retribusi di daerah.

”Walaupun di daerah kami banyak hotel dan restoran, tetapi petani maupun peternak kami kami belum memperoleh banyak manfaat,” pungkasnya. (puj/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *