Ketik disini

Sumbawa

Hearing PDAM Memanas

Bagikan

* Staf Humas Ngaku LSM

TALIWANG – Rapat dengar pendapat (hearing) antara sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan pihak pemerintah daerah (Pemda) dan PDAM berlangsung kisruh. Ini terjadi ketika salah seorang peserta yang mengatasnamakan sebuah LSM, padahal yang bersangkutan adalah pegawai di bagian Humas dan Protokol Setda KSB.

Awalnya, hearing yang difasilitasi Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu berjalan seperti biasa. Perwakilan pemerintah yang dipimpin langsung Asisten II Setda KSB, H Mashur Yusuf dan Direktur PDAM Bambang menjawab hampir semua pertanyaan yang disampaikan sejumlah organisasi tersebut.

Beberapa perwakilan organisasi masyarakat ini diberikan kesempatan menyampaikan persoalan dan keluhan mereka kepada pemerintah dan pihak PDAM. Saat giliran pegawai itulah keributan terjadi.

a�?a��Anda ini pegawai pemda dan bertugas di humas. Kalau anda datang sebagai perwakilan resmi humas dan membuat press release terkait pertemuan ini silakan, tapi kalau atas nama organisasi kemasyarakatan, datang kesini atas izin siapa,a��a�� tegas Asisten II Setda KSB, H Mashur Yusuf memotong jalannya pertemuan.

Asisten II Setda KSB sendiri merupakan atasan langsung dari bagian humas. Pertemuan di DPRD KSB, kemarin itu, memang digelar saat jam kerja pegawai. Karena persoalan tersebut, Asisten II meminta yang bersangkutan untuk menjelaskan kehadirannya itu.

Perdebatan soal ini memuncak bahkan beberapa kali terdengar suara keras saat pertanyaan status pegawai ini dilontarkan Asisten II. Pegawai bersangkutan juga memberikan penjelasan terkait kedatangannya dalam pertemuan itu atas nama salah satu organisasi kemasyarakatan.

Rekan sesama organisasi bereaksi dan mempertanyakan hal tersebut kepada Asisten II. Beruntung, perdebatan ini tidak berlanjut setelah Ketua Komisi III, Dinata Putrawan berusaha menenangkan suasana. Hingga pada akhirnya, pegawai bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.

Sesuai undangan yang diterima Komisi III, hearing tersebut membahas tentang macetnya air PDAM selama dua minggu terakhir. Namun di tengah jalan, pembahasan itu semakin membias, bahkan sampai ada permintaan untuk melakukan pergantian direktur dan dewan pengawas PDAM.

Sejumlah perwakilan yang hadir juga mempertanyakan penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan milik pemerintah itu. Dalihnya, dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya masyarakat bisa menikmati air bersih.

Asisten II Setda KSB, H Mashur Yusuf menjelaskan, rusaknya pipa utama milik PDAM tersebut murni karena bencana alam. Air Sungai Sepalung, tempat pipa itu melintas meluap dan memutuskan saluran pipa utama.

a�?a��Sampai saat ini pihak PDAM masih bekerja memperbaiki saluran di sana,a��a�� katanya.

Pria yang juga menjabat sebagai dewan pengawas ini kembali menegaskan, pemerintah juga tetap mendorong PDAM untuk bisa menjadi perusahaan mandiri. Sehingga tidak lagi harus mendapat subsidi dari pemerintah.

Hal senada juga disampaikan Direktur PDAM KSB, Bambang. Ia bahkan meminta kepada semua pihak yang hadir untuk memahami kondisi yang sedang terjadi saat ini. Pihaknya tetap berupaya maksimal untuk segera menyelesaikan kerusakan pipa utama seberat tiga ton itu.

a�? Kami sampai saat ini masih bekerja, bahkan kalau pipanya sudah bisa disambung besok (hari ini,red) air itu akan segera dialirkan,a��a�� janjinya.

Sekdis Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Ayu Iyani menjelaskan, untuk anggaran, sampai saat ini Pemda KSB sudah mengalokasikan dana Rp 16 miliar untuk PDAM KSB. Alokasi anggaran itu terhitung sejak tahun 2009 hingga 2014.A� (far/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *