Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov “Salahkan” Kemiskinan Absolut

Bagikan

* Wagub Jawab Kritikan Dewan

MATARAM – Kritik DPRD NTB terhadap awetnya angka kemiskinan di atas 17 persen tidak dijawab terang eksekutif. Dalam jawaban atas pandangan fraksi-fraksi dewan, Wakil Gubernur H Muhammad Amin memaparkan, kemiskinan absolut itu menjadikan penurunan angka kemiskinan menjadi tidak bisa terlalu besar tiap tahun. Apalagi, kalau angka kemiskinan sudah mendekati 10 persen.

“Tapi kita siap menghadapi itu. Perang melawan kemiskinan tak akan pernah berhenti,” tandas Wagub di depan sidang dewan, rabu (15/4) malam.

Menurutnya, perang terhadap pengentasan kemiskinan tak akan pernah berhenti. Namun, NTB juga kata dia harus siap berhadapan dengan kenyataan angka kemiskinan absolut. Yang menjadikan penurunan angka kemiskinan tak mungkin besar tiap tahun.

Wagub yang juga Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi mengatakan, kemiskinan absolut adalah angka kemiskinan yang berasal dari warga yang memang benar-benar miskin.

Saking miskinnya, mereka pun mewariskan kemiskinan itu pada generasi penerus mereka. Lantaran, mereka memang tidak memiliki rumah, aset dan pekerjaan.

Kata dia, kemiskinan absolut, adalah tantangan yang justru harus ditaklukkan pemerintah. Tapi, kata politisi senior Partai Golkar ini, tetap akan butuh waktu untuk terus menekan angka kemiskinan pada titik paling rendah. Sebab, kemiskinan tak mungkin pula dikikis hinga titik nol persen.

Wagub mengatakan, kepala keluarga yang termasuk dalam kategori kemiskinan absolut, tidak mungkin disekolahkan, sehingga mengharapkan dengan keterampilan di dunia pendidikan, mereka bisa mengubah jalan hidupnya.

Hal semacam ini, tentu hanya bisa dijamin pemerintah pada anak-anak dari keluarga ini. Kalau hal ini sudah jelas disiapkan pemerintah. Termasuk akses pelayanan kesehatan yang seluruhnya gratis.

Demikian juga, mereka sulit disasar program bedah rumah yang kini tengah disiapkan pemprov dengan pola sharing dengan seluruh kabupaten/kota. Sebab, mereka tak memiliki aset lahan tempat rumah dibangun. Atau tidak memiliki rumah, yang memungkinkan rumah mereka yang kondisinya tidak layak huni, bisa diperbaiki pemerintah dengan bantuan stimulan. “Pemerintah pun belum sampai pada penyiapan program membagi lahan dan rumah gratis,” tandasnya.

Kalaupun ada, kata Wagub, pemerintah memiliki program transmigrasi. Yang juga bisa menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang meyasar keluarga yang tergolong dalam kemiskinan absolut.

Pemerintah meyiapkan lahan garapan dan rumah. Namun, seluruhnya perlu proses. Terlebih, para keluarga ini juga harus pindah menempati daerah baru. Apalagi, umumnya transmigrasi kini dilakukan antarprovinsi.

Dikatakan, target angka kemiskinan dalam RPJMD memang di atas satu persen setahun. Dan itu kata dia, akan diperjuangkan Pemprov NTB dengan upaya lebih dari maksimal. Apalagi, kini angka kemiskinan masih pada 17,24 persen.

Koordinasi pun, kata Wagub, terus dibangun dan diperkuat dengan tim penanggulangan kemiskinan tiap kabupaten/kota. Bahkan, kata dia, untuk kabupaten kota seperti Lombok Utara yang masih memiliki angka kemiskinan di atas 34 persen, target penurunan angka kemiskian tiap tahun di daerah itu bukan cuma dua persen. Namun, lebih dari 3,5 persen setahun.

Jika seluruh program pengentasan kemiskinan ini berjalan mulus. Maka pada akhir 2018, angka kemiskinan NTB diharapkan akan bertengar pada angka di bawah sepuluh persen. Jauh di bawah rata-rata angka kemiskinan nasional. (kus/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *